Tren Ekbis

Putar Otak Lindungi Kocek di Tengah Risiko Siber dan Inflasi

  • Simak strategi mengelola keuangan melalui metode 50-30-20, dana darurat, penjaminan LPS, pilihan investasi, dan perlindungan dari kejahatan siber.
Satgas Waspada Investasi Dukung Penegakan Hukum Fintech Ilegal

JAKARTA, TRENASIA.ID – Ketidakpastian ekonomi, inflasi, hingga meningkatnya ancaman kejahatan siber membuat masyarakat menghadapi dilema dalam mengelola keuangan. Menabung dianggap belum tentu mampu menjaga nilai uang, sementara investasi memiliki risiko kerugian akibat pergerakan pasar.

Kekhawatiran tersebut membuat sebagian orang ragu menentukan tempat menyimpan uang. Padahal, memilih antara menabung atau berinvestasi bukan satu-satunya persoalan. Hal yang lebih penting adalah memahami karakteristik setiap instrumen dan membagi dana berdasarkan kebutuhan serta jangka waktu penggunaannya.

Strategi yang dapat diterapkan adalah membangun sistem keuangan berlapis. Caranya dengan memisahkan dana untuk kebutuhan sehari-hari, dana darurat, simpanan yang relatif aman, serta investasi jangka menengah dan panjang.

Dengan pembagian tersebut, penurunan nilai investasi tidak langsung mengganggu kebutuhan sehari-hari. Begitu pula ketika terjadi keadaan darurat, masyarakat tidak harus menjual aset investasi dalam kondisi pasar yang sedang turun.

Baca juga : Ancaman Siber Bayangi Perbankan RI, Seberapa Aman Dana Nasabah?

Bagaimana Membagi Penghasilan agar Keuangan Lebih Aman?

Langkah pertama adalah memastikan arus kas bulanan tetap sehat. Salah satu metode pengelolaan keuangan yang dapat digunakan adalah formula 50-30-20.

Melalui metode ini, sekitar 50% penghasilan dialokasikan untuk kebutuhan pokok, seperti tempat tinggal, makanan, transportasi, tagihan, dan cicilan. Selanjutnya, 30% digunakan untuk kebutuhan gaya hidup, sedangkan 20% disisihkan untuk tabungan dan investasi.

Pembagian tersebut bukan aturan baku yang harus diterapkan setiap orang. Besarnya alokasi dapat disesuaikan dengan pendapatan, biaya hidup, tanggungan keluarga, dan kondisi keuangan masing-masing.

Bagi masyarakat yang memiliki pengeluaran pokok cukup besar, porsi kebutuhan dasar mungkin perlu ditingkatkan. Sebaliknya, jika pengeluaran rutin masih terkendali, sebagian alokasi gaya hidup dapat dialihkan untuk mempercepat pembentukan dana darurat.

Hal yang tidak kalah penting adalah menyisihkan uang segera setelah menerima penghasilan. Dengan begitu, tabungan dan investasi tidak hanya bergantung pada sisa uang pada akhir bulan.

Masyarakat juga perlu mengevaluasi pengeluaran yang tidak terlalu penting, termasuk langganan layanan yang jarang digunakan dan pembelian impulsif. Kebiasaan menunda pembelian selama 24–48 jam dapat membantu mengurangi pengeluaran yang sebenarnya tidak diperlukan.

Baca juga : Denda Besar Dinilai Tak Cukup Cegah Manipulasi di Pasar Modal

Berapa Dana Darurat yang Harus Disiapkan?

Sebelum mulai berinvestasi secara agresif, masyarakat perlu memiliki dana darurat. Dana ini berfungsi sebagai cadangan ketika menghadapi kondisi tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, kebutuhan kesehatan, atau kerusakan kendaraan.

Bagi individu lajang, dana darurat umumnya ditargetkan sebesar tiga hingga enam kali pengeluaran bulanan. Sementara itu, individu yang telah berkeluarga atau memiliki tanggungan dapat mempertimbangkan cadangan yang lebih besar, misalnya enam hingga 12 kali pengeluaran bulanan.

Sebagai contoh, seseorang dengan pengeluaran rutin Rp4 juta per bulan dapat menargetkan dana darurat sekitar Rp12 juta hingga Rp24 juta.

Dana darurat sebaiknya ditempatkan pada instrumen yang mudah diakses dan memiliki risiko relatif rendah. Tabungan di rekening terpisah dapat menjadi pilihan karena memungkinkan dana digunakan ketika dibutuhkan.

Alternatif lainnya adalah reksa dana pasar uang (RDPU). Instrumen ini menempatkan dana pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Karena portofolionya berisi instrumen jangka pendek, RDPU umumnya memiliki risiko lebih rendah dibandingkan reksa dana saham maupun reksa dana pendapatan tetap.

Namun, RDPU bukan simpanan bank dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Nilai investasinya tetap dapat mengalami perubahan dan pencairannya mengikuti ketentuan produk serta manajer investasi. Karena itu, masyarakat perlu memahami risiko dan waktu pencairannya sebelum menggunakan RDPU sebagai tempat menyimpan dana darurat. 

Apakah Tabungan di Bank Aman dari Risiko Kehilangan Uang?

Salah satu perlindungan bagi masyarakat yang menyimpan uang di bank adalah program penjaminan simpanan LPS.

LPS menjamin simpanan nasabah hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Penjaminan tersebut berlaku untuk simpanan yang memenuhi persyaratan, bukan berarti seluruh dana di bank otomatis dijamin tanpa batasan.

Ada tiga syarat utama yang dikenal sebagai 3T. Pertama, simpanan tercatat dalam pembukuan bank. Kedua, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Ketiga, nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, seperti tindakan yang menyebabkan simpanan menjadi tidak layak dibayar.

Dengan demikian, masyarakat perlu memperhatikan tingkat bunga yang ditawarkan bank. Iming-iming bunga jauh di atas tingkat bunga penjaminan dapat membuat simpanan tidak memenuhi persyaratan penjaminan LPS.

Bagi nasabah yang memiliki simpanan lebih dari Rp2 miliar, penyebaran dana ke beberapa bank dapat dipertimbangkan untuk memperluas cakupan penjaminan. Namun, setiap simpanan tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Perlu dipahami pula bahwa penjaminan LPS berlaku untuk produk simpanan perbankan yang memenuhi persyaratan, seperti tabungan, deposito, dan giro. Reksa dana maupun SBN ritel tidak termasuk dalam cakupan penjaminan simpanan LPS.

Baca juga : Skill Mismatch Masih jadi PR Pengembangan Green Jobs di RI

Instrumen Investasi Apa yang Cocok untuk Mengurangi Risiko Kerugian?

Setelah memiliki dana darurat dan simpanan yang memadai, masyarakat dapat mulai menyusun portofolio investasi. Pemilihan instrumen sebaiknya mempertimbangkan tujuan keuangan, jangka waktu, kebutuhan likuiditas, serta kemampuan menanggung risiko.

Untuk kebutuhan jangka pendek atau kurang dari satu tahun, tabungan, deposito, dan RDPU dapat dipertimbangkan. Ketiganya memiliki karakteristik berbeda, sehingga masyarakat perlu membandingkan tingkat imbal hasil, biaya, risiko, dan kemudahan pencairan.

Untuk tujuan jangka menengah, Surat Berharga Negara (SBN) ritel dapat menjadi salah satu alternatif. Instrumen yang diterbitkan pemerintah ini menawarkan pembayaran kupon atau imbalan sesuai ketentuan masing-masing seri. Pembayaran pokok dan kupon SBN dijamin oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Meski demikian, SBN ritel tetap memiliki karakteristik yang perlu diperhatikan. Produk yang dapat diperdagangkan, seperti Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Sukuk Ritel (SR), berpotensi mengalami penurunan harga ketika dijual di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Sementara itu, produk yang tidak dapat diperdagangkan memiliki ketentuan pencairan lebih awal sesuai memorandum informasi.

Untuk tujuan jangka panjang, emas dapat dipertimbangkan sebagai salah satu instrumen diversifikasi. Emas kerap digunakan sebagai penyimpan nilai dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Namun, harganya tetap berfluktuasi dan tidak menjamin keuntungan dalam periode tertentu.

Masyarakat juga perlu menghindari keputusan investasi hanya karena tergiur imbal hasil tinggi. Sebelum menempatkan dana, periksa legalitas penyedia produk, pahami aset yang menjadi dasar investasi, dan pastikan risikonya sesuai dengan kemampuan finansial.

Bagaimana Melindungi Tabungan dan Investasi dari Kejahatan Siber?

Keamanan keuangan tidak hanya berkaitan dengan risiko pasar dan kegagalan lembaga keuangan. Ancaman pencurian data, penipuan digital, dan pengambilalihan akun juga perlu menjadi perhatian.

Meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital membuat rekening dan aplikasi keuangan menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menggunakan berbagai metode, seperti phishing, rekayasa sosial, dan aplikasi berbahaya.

Masyarakat perlu menjaga kerahasiaan PIN, kata sandi, serta kode one-time password (OTP). Bank tidak seharusnya meminta nasabah memberikan kode rahasia tersebut melalui telepon, pesan singkat, maupun surat elektronik.

Selain itu, hindari membuka tautan mencurigakan yang meminta pembaruan data pribadi atau menawarkan hadiah. Unduh aplikasi keuangan hanya melalui toko aplikasi resmi dan pastikan alamat situs yang digunakan benar-benar milik lembaga terkait.

Penggunaan kata sandi yang berbeda untuk setiap layanan, autentikasi berlapis, serta pembaruan sistem perangkat juga dapat membantu mengurangi risiko pengambilalihan akun.

Jika menemukan transaksi yang tidak dikenal atau aktivitas mencurigakan, segera hubungi layanan resmi bank untuk meminta pemblokiran akses atau penanganan lebih lanjut.