Proyek Ibu Kota Baru Rp466 Triliun Jadi Magnet Investasi

JAKARTA – Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur senilai Rp466 triliun membuka potensi investasi yang tinggi bagi Indonesia. Dengan adanya investasi yang besar tersebut maka peluang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi hingga pelosok Tanah Air terbuka lebar.

Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menilai rencana pembangunan IKN akan menghapus ketimpangan, karena selama ini pembangunan dan perputaran bisnis masih terpusat di Pulau Jawa.

“Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” kata Juri dalam Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan, secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Senin, 28 Juni 2021.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal IV-2020 menyebut sebanyak 58,75% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih berasal dari Pulau Jawa. Lalu, diikuti Sumatera 21,36%, Kalimantan 7,94%, Sulawesi 6,66%, Bali dan Nusa Tenggara 2,94%, serta Maluku dan Papua 2,34%.

Perputaran perekonomian yang tidak merata itu dinilai Juri membuat adanya ketimpangan pembangunan. Hal itu terjadi karena investor hanya menyorot wilayah Jawa sebagai daerah yang prospektif.

Padahal, pulau Kalimantan menyimpan potensi ekonomi yang besar bagi investor. Melalui IKN baru, Juri menyebut perpindahan itu bisa membuka mata investor terhadap potensi investasi di Pulau Borneo.

“Itu sebabnya di berbagai kota dan peradaban dunia yang maju, simbol atau landmark punya peran sentral dalam kemajuan mereka. Kalau sekarang kita baru punya Monas, kelak kita harus punya landmark baru di Kalimantan,” ujar mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2016 itu.

Anggaran Pembangunan

Potensi ekonomi IKN baru ini berbanding lurus dengan biaya pembangunannya. Menurut Juri, pemerintah punya tugas berat dalam memastikan proyek ini berjalan di tengah beratnya beban Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dalam membiayai penanganan COVID-19.

Seperti diketahui, pemerintah perlu merogoh kocek hingga Rp466 triliun pada proyek pembangunan IKN baru. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diketahui telah memasukkan anggaran pembangunan IKN baru dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Rupanya pembangunan IKN baru ini sudah menelan biaya sejak tahun ini. Pemerintah tercatat sudah mengeluarkan dana hingga Rp1,7 triliun di tahun ini.Dana tersebut digunakan untuk belanja project development fund Rp900 miliar dan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp800 miliar. 

Maka dari itu, Juri mendorong kehadiran investor untuk membiayai pembangunan IKN baru melalui skema private placement. Skema itu nilainya tidak akan memberikan beban terlalu berat bagi APBN yang saat ini tengah defisit di atas 3% ini

“Jangan sampai tidak ada persiapan atau bahkan kehilangan cita-cita sama sekali dalam pembangunan IKN baru ini,” ujar Juri. (LRD)