Proyek Giant Sea Wall Dinilai Bukan Solusi Atasi Penurunan Tanah Jakarta

JAKARTA - Jakarta tengah menghadapi ancaman serius akibat banjir rob yang semakin meluas, terutama di wilayah utara kota yang terancam tenggelam akibat penurunan permukaan tanah. Salah satu proyek besar yang diharapkan mampu membantu pengendalian banjir adalah proyek tanggul laut atau Giant Sea Wall.

Namun, banyak pihak menyebutkan bahwa proyek ini bukan solusi utama untuk mengatasi masalah mendasar penurunan tanah di Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini masih melakukan studi kelayakan untuk menentukan desain dan pembiayaan proyek Giant Sea Wall, yang diproyeksikan akan memakan biaya besar dan memerlukan desain yang matang.

“Saat ini, sedang dilakukan feasibility study (studi kelayakan) mengenai desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Giant Sea Wall di DKI Jakarta,” terang Menteri PU, Dody Hanggodo, dilansir keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 8 November 2024.

Pada tahap awal, proyek ini berfokus pada pembangunan tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 46 km. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 12,66 km tanggul yang selesai pada tahun 2019, sementara sisanya sepanjang 33,54 km masih dalam tahap pembangunan lanjutan sejak 2020.

Beberapa lokasi tanggul yang telah dibangun meliputi Tanggul Kamal Muara - Dadap, Kalibaru, Cilincing, dan Cakung Drain, yang dilengkapi dengan kolam retensi dan rumah pompa untuk memaksimalkan pengendalian banjir rob di kawasan-kawasan tersebut.

Meski Tahap A masih berlangsung, Tahap B dari proyek ini sudah dipersiapkan. Tahap B dirancang untuk mengurangi dampak banjir di area seluas 112.000 meter persegi dan mencegah kerugian ekonomi yang diproyeksikan dapat mencapai Rp600 triliun jika banjir rob tidak ditangani dengan cepat.

Ancaman Banjir Rob dan Penurunan Tanah

Penurunan tanah di Jakarta merupakan masalah besar yang memicu banjir rob di wilayah utara. Diakibatkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan dan struktur tanah yang rentan, permukaan tanah di beberapa titik di Jakarta mengalami penurunan signifikan.

Karena itulah, proyek tanggul laut bukan solusi yang bisa menghentikan penurunan tanah itu sendiri, melainkan lebih berfungsi sebagai pengaman sementara untuk mencegah masuknya air laut.

Para ahli lingkungan menekankan upaya mitigasi banjir tidak hanya tergantung pada tanggul, tetapi juga pada kebijakan pengendalian pengambilan air tanah dan pembangunan kembali sistem drainase kota.

“Proyek yang menelan dana lebih dari 280 triliun rupiah tersebut bukan merupakan solusi permasalahan banjir dan penurunan tanah yang terjadi di Jakarta. Jika diteliti lebih lanjut, proyek tersebut justru akan membawa kerugian” ujar Ketua Kelompok Keahlian Teknik Kelautan ITB, Muslim Muin, dikutip itb.ac.id.

Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan baru yang mengatur pembatasan pengambilan air tanah secara ketat dan memanfaatkan sistem air bersih yang lebih berkelanjutan.

Untuk mendukung proyek ini, pemerintah juga berencana memperbaiki kualitas lingkungan pesisir melalui konsep environmental remediation. Pemerintah mengusung penyediaan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian, Jatiluhur I, dan Jatiluhur II. Dengan penyediaan air bersih, diharapkan kebutuhan air tanah akan berkurang sehingga penurunan tanah dapat ditekan.

Selain itu, proyek Jakarta Sewerage System turut dirancang untuk meningkatkan kualitas air di wilayah tersebut, dengan dukungan dari Stasiun Pompa Ancol Sentiong dan sistem polder yang berfungsi untuk mengendalikan aliran air di hilir.

Di sisi hulu, proyek bendungan Ciawi dan Sukamahi telah dibangun untuk mengendalikan banjir yang berasal dari aliran air Sungai Ciliwung. Selain itu, di bagian tengah Sungai Ciliwung, pemerintah berupaya menormalisasi sungai dan membangun sudetan untuk menampung aliran air yang datang dari hulu.

Proyek Giant Sea Wall memang memberikan harapan untuk mengendalikan banjir rob yang semakin sering terjadi, namun tantangan utama penurunan tanah di Jakarta membutuhkan upaya yang lebih komprehensif.

“Jika Giant Sea Wall dibangun, mau tak mau dua pelabuhan ikan Nusantara akan ditutup, puluhan bahkan ratusan ribu warga nelayan harus dipindahkan. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang juga harus ditutup karena aliran air pendingin tidak lagi tersedia" tambah muslim.

Tanggul laut ini dianggap sebagai langkah jangka pendek yang dapat menahan banjir sementara, tetapi tidak menghentikan masalah mendasar penurunan tanah yang terjadi.

Oleh karena itu, berbagai pihak mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan alternatif solusi yang lebih berkelanjutan, termasuk pengelolaan penggunaan air tanah, peningkatan infrastruktur sanitasi, dan pengendalian pembangunan di wilayah rawan.