Program Tol Laut Jokowi Gagal?

JAKARTA – Program tol laut yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo sejak Pilpres 2014 hingga kini masih belum membuahkan hasil.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui program tol laut belum dijalankan secara maksimal sehingga perlu ditingkatkan.

“Ini memang satu hal penting untuk disadari, selama saya menjadi menteri hampir 4 tahun melihat bahwa tol laut belum maksimal,” ujar Menhub saat memberikan sambutan dalam pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Pelayanan Niaga Indonesia (Indonesian National Shipowners Association/INSA) dan Webinar INSA di Jakarta, Jumat, 19 Juni 2020.

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu menjelaskan salah satu faktor penyebabnya adalah belum optimalnya angkutan balik dari wilayah timur ke barat Indonesia.

“Kita perlu improve (tingkatkan), kita harus meletakkan hati kita di tol laut agar ini memang berjalan dengan baik. Satu problem adalah angkutan dari timur ke barat belum ada,” kata dia.

Padahal, Budi menilai wilayah timur Indonesia Indonesia memiliki komoditas yang kompetitif yang dibutuhkan di Pulau Jawa, seperti ikan, rumput laut, dan kayu.

Untuk itu, dia meminta peran serta INSA untuk mencari komoditas wilayah timur yang bisa diangkut sebagai ketersediaan logistik untuk wilayah barat.

“Anggota INSA yang terlibat dalam tol laut juga berperan serta mencari barang di Indonesia timur ke sini. Ada anggota INSA di angkutan batu bara, bersama-sama buat CSR (corporate social responsibility) ke pedalaman Kaumana, Sorong, Merauke,” ujar Menhub.

Dengan demikian, Menhub menuturkan selain mendapatkan logistik untuk diangkut, juga bisa membuka kesempatan lapangan kerja, bahkan menjadi bisnis.

Akan tetapi, Menhub memastikan saat ini sembilan bahan pokok sudah hadir di wilayah timur serta disparitas harga sudah berupaya ditekan hingga tidak jauh berbeda dengan di Pulau Jawa.

“Tol laut menjadi hal yang penting bagi saudara-saudara kita di bagian timur. Tol laut adalah menjadi suatu upaya kita memastikan supply logistik di bagian timur jalan dengan baik. Kita pastikan beras, minyak, gula, dan sembako ada di sana. Lebih dari itu, kita pastikan disparitas harga antara Jawa dengan Indonesia bagian timur harus sudah sama,” tegasnya.

Keringanan Pajak

Sementara itu, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kinerja pelayaran nasional sangat terpukul akibat pandemi COVID-19.

Dampak COVID-19 dirasakan hampir merata pada seluruh sektor pelayaran. Untuk itu, pelaku usaha membutuhkan stimulus dari pemerintah dan seluruh stakeholder.

Dari sisi fiskal, stimulus yang dibutuhkan antara lain pembebasan pemotongan Pajak Penghasilan PPh 23 atas sewa kapal dan pembebasan pembayaran PPh pasal 21 yang terutang.

Sedangkan dari sisi moneter adalah pemberian rescheduling atau penjadwalan ulang pembayaran angsuran pokok pinjaman dan pemberian reconditioning atau keringanan syarat pinjaman serta bunga pinjaman ringan.

INSA juga meminta penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Perhubungan seperti pada pelayanan jasa kapal dan jasa barang.

Pengusaha pelayaran nasional juga meminta keringanan atau penundaan biaya-biaya di pelabuhan, antara lain seperti memberikan penurunan 50% atas jasa tunda dan tambat labuh kapal.

“Kemudian diharapkan Oil Companies dan Charterer tidak memutuskan kontrak kerja terhadap perusahaan pelayaran secara sepihak dan melakukan negoisasi dengan win-win solution, serta membayar piutang usaha tepat waktu,” ujarnya pada kesempatan yang sama.

INSA telah memberikan beberapa masukan kepada pemerintah terkait new normal (kenormalan baru) khususnya mengenai kelancaran pengoperasian kapal.

Beberapa masukkan tersebut antara lain kapal penumpang jarak dekat mohon pertimbangan dan perhatian mengenai syarat protokol kesehatan yang practicable dan tetap safe.

“Untuk kapal-kapal Bulk Carrier dan General Cargo yang menggunakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di atas kapal, baik yang sandar maupun transhipment di laut, agar para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) juga mengikuti protokol kesehatan dibawah pengawasan Syahbandar setempat,” ucapnya.

Adapun, dokumen-dokumen safety certificate dan registrasi agar dijalankan secara full online di Kementerian dan Kepelabuhanan, agar menghindari kontak personal, tata cara dan kegiatan crew change diatur secara terstruktur dan seragam di semua pelabuhan Indonesia, dan tidak ada lagi pelabuhan di Indonesia yang menolak pemberlakuan Crew Change karena kebijakan pemerintah lokal.

“Di tengah pandemi COVID-19 ini pengurus harus lebih aktif dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pelayaran, dan program kerja yang diamanahkan dalam RUA dapat dijalankan dengan baik,” tegasnya. (SKO)