Prabowo Hadiri KTT APEC di Korsel, Simak Agenda, Sejarah dan Manfaatnya

JAKARTA, TRENASIA.ID - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 atau Asia-Pacific Economic Cooperation Economic Leaders’ Meeting yang berlangsung di Gyeongju, Korea Selatan, pada 31 Oktober hingga 1 November 2025.

Pertemuan ini menjadi salah satu forum ekonomi paling strategis di kawasan Asia-Pasifik dengan tema utama “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper.”

Tema tersebut menekankan pentingnya kerja sama lintas negara untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif bagi seluruh masyarakat di kawasan.

KTT APEC tahun ini menyoroti tiga prioritas besar yang menjadi arah pembahasan para pemimpin ekonomi dunia:

Connect - memperkuat konektivitas fisik, digital, dan kelembagaan antarnegara anggota guna memperlancar perdagangan dan mobilitas sumber daya manusia.
Innovate - mendorong penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI), transformasi digital, serta inovasi hijau untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Prosper - membangun ekonomi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan ketimpangan ekonomi.

Selain itu, para pemimpin dunia juga membahas isu strategis seperti fasilitasi perdagangan dan investasi, penguatan UMKM dan kelompok rentan, serta transisi menuju ekonomi digital dan hijau.

Beberapa negara dengan ekonomi maju seperti Jepang dan Korea Selatan menyoroti perlunya respons terhadap perubahan demografi akibat populasi menua, sementara negara-negara berkembang menekankan pentingnya penguatan kualitas tenaga kerja muda.

Peran Prabowo

Partisipasi Prabowo dalam forum APEC 2025 menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat peran strategisnya di kawasan Asia-Pasifik, yang menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global dan 36% populasi dunia.

Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada sesi utama APEC Economic Leaders’ Meeting, dengan fokus pada penguatan kerja sama ekonomi kawasan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan yang berkeadilan.

Indonesia juga menyoroti pentingnya bonus demografi yang saat ini tengah dinikmati sejumlah negara Asia Tenggara. Melalui forum ini, Prabowo diharapkan dapat berbagi pengalaman Indonesia dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja produktif, sekaligus belajar dari negara-negara yang tengah menghadapi tantangan populasi menua.

Selain memperkuat posisi nasional, Indonesia memainkan peran penting sebagai “bridge builder” atau jembatan antara negara maju dan berkembang di APEC.

Dalam konteks ini, Prabowo menekankan bahwa kerja sama ekonomi regional harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya keuntungan makro bagi korporasi besar.

Keterlibatan Indonesia di APEC 2025 sejalan dengan arah kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan diplomasi ekonomi pragmatis, mengutamakan kerja sama yang memberi dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.

Melalui pendekatan ini, Indonesia berupaya memastikan agar hasil-hasil pertemuan APEC dapat memperkuat sektor riil, termasuk UMKM, ketahanan pangan, energi terbarukan, dan digitalisasi industri.

Selain menghadiri sesi pleno, Prabowo dijadwalkan mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin ekonomi utama seperti Presiden Korea Selatan, Perdana Menteri Jepang, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pertemuan-pertemuan ini diharapkan membuka peluang investasi baru dan memperkuat kerja sama strategis di sektor teknologi, infrastruktur, serta transisi energi.

Sejarah dan Manfaat APEC

Forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) menjadi salah satu wadah kerja sama ekonomi paling berpengaruh di dunia. Didirikan pada 1989 atas gagasan Bob Hawke, Perdana Menteri Australia saat itu, APEC dibentuk untuk memperkuat hubungan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik yang sedang tumbuh pesat.

Forum ini kini beranggotakan 21 perekonomian, termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia, yang bersama-sama mewakili sekitar 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

Sejak awal, APEC dibangun di atas prinsip “regionalisme terbuka”, di mana setiap keputusan diambil berdasarkan konsensus, bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum.

Prinsip ini menjadikan APEC berbeda dari organisasi internasional lain seperti WTO atau ASEAN yang memiliki perjanjian formal.

Arah kebijakan APEC berfokus pada tiga pilar utama, liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi bisnis, serta kerja sama ekonomi dan teknis yang dikenal dengan istilah ECOTECH.

Melalui pilar-pilar ini, APEC mendorong terciptanya sistem perdagangan yang lebih terbuka, adil, dan efisien antaranggota.

Tujuan besar APEC tidak hanya sekadar meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan berlangsung berkelanjutan dan inklusif.

Forum ini menargetkan penghapusan hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan lintas batas, sebagaimana tertuang dalam Bogor Goals yang disepakati di Indonesia pada 1994.

Selain itu, APEC berupaya memperkuat sistem perdagangan multilateral, memperluas kerja sama teknologi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan alih teknologi antarnegara anggota.

Bagi Indonesia, keanggotaan di APEC memberikan manfaat yang sangat signifikan, baik secara ekonomi maupun diplomatik.

Forum ini menjadi pintu masuk ke pasar global yang luas, karena sembilan dari sepuluh mitra dagang utama Indonesia berasal dari negara anggota APEC, yang menampung lebih dari 80% ekspor nasional.

Pada tahun 2023, total nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara APEC mencapai US$358,62 miliar, dengan surplus mencapai US$18,63 miliar.

Selain itu, APEC juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing dan kapasitas SDM nasional melalui berbagai program peningkatan kapasitas (capacity building) dan penguatan institusi ekonomi domestik.

Lebih dari sekadar forum ekonomi, APEC juga menjadi wadah strategis bagi Indonesia untuk memproyeksikan kepentingan nasional di kancah global.

Melalui partisipasinya di forum ini, Indonesia tidak hanya memperjuangkan keterbukaan perdagangan, tetapi juga menekankan pentingnya tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang etis serta adaptasi terhadap tantangan demografi yang dihadapi kawasan.