Perubahan Arah Kebijakan Trump di Afrika, Dari Bantuan ke Jualan

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menegaskan adanya pergeseran strategis kebijakan luar negeri AS terhadap Afrika. Dalam pertemuan dengan lima pemimpin negara Afrika, Trump menyatakan pendekatan AS kini akan lebih menekankan perdagangan ketimbang bantuan langsung.

Menurutnya, peralihan tersebut merupakan langkah efektif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan dalam jangka panjang. Dalam forum tingkat tinggi yang digelar selama tiga hari di Gedung Putih, Presiden Trump menerima pemimpin Afrika dari Gabon, Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, dan Senegal.

"Kami beralih dari bantuan menjadi perdagangan. Dalam jangka panjang, hal ini akan jauh lebih efektif dan berkelanjutan serta bermanfaat dibandingkan hal lain yang dapat kita lakukan bersama," ujar Trump di Washington, dikutip Kamis, 10 Juli 2025.

Pertemuan tersebut membahas agenda strategis terkait kerja sama ekonomi, investasi, dan eksplorasi sumber daya alam. Dalam forum tersebut, Trump membahas akses Amerika Serikat terhadap mineral penting dan sumber daya strategis lainnya yang dimiliki kawasan Afrika Barat.

Trump juga menyampaikan bahwa kelima negara ini berpeluang untuk dikecualikan dari rencana penerapan tarif resiprokal yang akan diberlakukan mulai Agustus 2025.

"Ada potensi ekonomi yang besar di Afrika, kami sedang berupaya membangun peluang ekonomi baru yang melibatkan Amerika Serikat dan banyak negara Afrika," ungkap Trump menambahkan.

Pergeseran dari Bantuan ke Perdagangan

Selama hampir dua dekade, Amerika Serikat telah menjadi salah satu donor terbesar di Afrika, terutama melalui USAID dan Departemen Luar Negeri. Menurut laporan Congressional Research Service (2023), AS secara rutin mengalokasikan sekitar US$8 miliar per tahun khusus untuk Afrika Sub-Sahara, dengan sekitar 70 persen di antaranya ditujukan ke sektor kesehatan, termasuk penanggulangan HIV/AIDS dan malaria.

Program unggulan seperti PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief) yang telah menyelamatkan lebih dari 25 juta nyawa sejak 2003, dan Presidential Malaria Initiative (PMI) yang mencakup 24 negara, menjadi tulang punggung bantuan kesehatan dari AS.

Di luar itu, AS juga mendanai inisiatif di bidang pendidikan, pertanian, dan keamanan, seperti YALI, Feed the Future, Prosper Africa, dan African Contingency Operations Training and Assistance (ACOTA).

Namun, sejak 1 Juli 2025, pemerintahan Trump menutup USAID dan menghentikan banyak program bantuan. Dampak dari pemotongan ini sangat luas. Studi menunjukkan potensi 14 juta kematian di negara berkembang akibat terganggunya layanan terapi HIV dan penanganan malnutrisi.

Kasus malaria diperkirakan akan meningkat sebanyak 13 juta, dan puluhan ribu kematian tambahan bisa terjadi. Di Liberia dan Malawi, banyak klinik kesehatan tutup, memicu lonjakan kehamilan tidak diinginkan dan melemahnya sistem kesehatan nasional.

Di Republik Demokratik Kongo (DRC), terganggunya deteksi dini menyebabkan lonjakan kasus HIV dan munculnya wabah mematikan yang belum teridentifikasi. Sementara itu di Somalia, lebih dari 65 persen bantuan berasal dari USAID. Penghentian ini menciptakan krisis malnutrisi akut, dengan ribuan anak-anak kini terancam jiwanya.

Investasi dan Kemitraan Baru

Meski banyak program bantuan dihentikan, pemerintahan Trump tetap menyatakan komitmennya terhadap pembangunan di Afrika, namun dengan pendekatan baru yang lebih menitikberatkan pada investasi dan kemitraan ekonomi.

Program seperti Prosper Africa dan African Growth and Opportunity Act (AGOA) terus mendorong peningkatan ekspor Afrika ke AS dan menguatkan peran sektor swasta.

Inisiatif pendidikan seperti Young African Leaders Initiative (YALI) dan beasiswa Mandela Washington Fellowship masih berjalan, bertujuan memperkuat jaringan kepemimpinan dan pertukaran generasi muda.

Menurut Trump, Afrika memiliki potensi ekonomi besar dan AS ingin membangun peluang baru yang saling menguntungkan bersama negara-negara mitra.