Pencalonan Thomas Djiwandono dan Risiko Independensi BI

JAKARTA, TRENASIA.ID—Komisi XI DPR RI menjadwalkan seleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi tiga kandidat deputi gubernur Bank Indonesia (BI) dalam pekan ini. Nama-nama yang akan menjalani proses seleksi adalah Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solihin M. Juhro.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menerangkan proses seleksi ketiga kandidat tersebut akan dilaksanakan dalam dua hari berbeda. Solihin M. Juhro akan menjalani seleksi terlebih dahulu.

“Hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 pukul 09.00-10.00 ada 1 calon yaitu Bapak Solihin M. Juhro,” ujar Misbakhun dalam pernyataannya, Rabu, 21 Januari 2026. Sementara itu, dua kandidat lainnya, Dicky Kartikoyono dan Thomas Djiwandono, akan menjalani uji kelayakan pada Senin 26 Januari 2026.

Jadwal seleksi Dicky ditetapkan pada pukul 14.00-15.00 WIB, sementara Thomas dijadwalkan pukul 16.00-17.00 WIB. Penetapan hasil seleksi akan diumumkan melalui rapat internal Komisi XI DPR RI yang digelar pada Senin 26 Januari 2026 pukul 18.30 WIB.

Thomas, yang merupakan keponakan Presiden Prabowo, kini memegang posisi sebagai Wakil Menteri Keuangan. Di sisi lain, Dicky Kartikoyono masih aktif bertugas sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, dan Solikin M. Juhro menempati posisi Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

Pencalonan Thomas sebagai kandidat deputi BI menimbulkan keresahan di kalangan pelaku pasar mengenai potensi terganggunya independensi Bank Indonesia. Namun demikian, Misbakhun menegaskan hubungan keluarga Thomas dengan Prabowo tidak akan berdampak pada institusi tersebut.

“Enggak, apa kaitannya dengan independensi? Menurut kalian apa yang berkaitan dengan independensi? Jangan sampai kemudian urusan-urusan yang sifatnya insinuatif seperti itu kemudian dijadikan isu untuk mendegradasi soal kemampuan Pak Tomy sendiri,” kata Misbakhun.

Disebut Punya Kompetensi

Terlepas dari hubungan kekeluargaan dengan Prabowo, Thomas diyakini memiliki kompetensi mumpuni untuk posisi tersebut. “Orang tua beliau juga pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia. Apa yang diragukan? Kalau hubungan dengan Pak Presiden, itu kan jangan kemudian dijadikan alasan,” kilah Misbakhun.

Center of Economic and Law Studies (Celios) berpandangan rencana pemerintah mengusulkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI dapat membahayakan independensi bank sentral.

Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, berpendapat penempatan pejabat aktif dari sisi fiskal ke dalam jajaran kepemimpinan BI berpotensi merusak struktur kebijakan moneter yang selama ini berjalan secara independen.

Nailul menyatakan kekhawatirannya tersebut sebagai respons terhadap wacana pencalonan Thomas yang biasa dipanggil Tommy. Menurutnya, kehadiran Wamenkeu di posisi penting BI dapat melemahkan pemisahan yang jelas antara otoritas fiskal dan moneter.

“Saya khawatir masuknya Tommy ke BI bisa merusak tatanan sistem moneter yang sudah kita bangun selama ini. Sektor fiskal rusak, sektor moneter rusak, krisis akan mengintai,” kata Nailul dalam keterangannya, Selasa, 20 Januari 2026.

Nailul menyebut kekhawatirannya bukan tanpa dasar. Ia mengkritisi kecenderungan pemerintah yang akhir-akhir ini terlihat makin gencar melakukan intervensi terhadap sektor moneter melalui BI.

Afiliasi Politik Disoal

Bentuk intervensi tersebut, menurutnya, terlihat dari sikap pemerintah yang sering mempersoalkan kontribusi BI dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan terdapat dua hal yang menjadi perhatian publik.

Pertama, desakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada BI untuk menurunkan suku bunga acuan demi menunjang program fiskal pemerintah. Kedua, keikutsertaan Wakil Menteri Keuangan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang dianggap tidak wajar dan memunculkan kontroversi seputar independensi otoritas moneter.

Di samping itu, Nailul menyinggung afiliasi politik Thomas yang saat ini tercatat sebagai anggota aktif Partai Gerindra. Menurutnya, penempatan kader partai politik ke dalam jajaran Dewan Gubernur BI dapat menciptakan konflik kepentingan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap independensi bank sentral.

Ia menilai langkah pemerintah yang bermaksud menempatkan anggota partai politik pendukung pemerintah ke dalam struktur BI dapat memberikan dampak negatif terhadap independensi institusi tersebut. Padahal, independensi BI merupakan mandat undang-undang dan menjadi pilar utama kestabilan moneter nasional.

Nailul menegaskan Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dan seharusnya terbebas dari intervensi pihak mana pun, termasuk pemerintah. Menurutnya, pemisahan yang tegas antara kebijakan fiskal dan moneter merupakan kunci untuk menjaga kredibilitas pengelolaan ekonomi makro.

Ia menambahkan, sektor moneter merupakan benteng terakhir perekonomian nasional. Karena itu, BI diharapkan tetap mampu berperan sebagai penyangga stabilitas ketika sektor lain menghadapi tekanan. “Ketika sektor fiskal buruk kinerjanya, sektor moneter bisa menopang,” terangnya.