Pemerintah Janji Ciptakan Iklim Investasi dan Bisnis Lebih Baik

JAKARTA – Kondisi global masih akan menantang tahun ini. walaupun tensi perdagangan sudah mulai mereda, tetapi disrupsi yang mempengaruhi manufaktur global tetap ada. Ada beberapa negara yang membawa angin segar terhadap ekonomi global, meski dibayang-bayangi oleh peristiwa menyebarnya virus Corona.

Posisi perekonomian nasional masih cukup baik, sebab Indonesia masih mampu mencapai angka pertumbuhan sekitar 5% di 2019. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor konsumsi serta investasi. Dengan ini Indonesia mampu menunjukan iklim kompetitif dan investasinya.

Indonesia saat ini menjadi tujuan yang menggiurkan bagi para investor, semua agensi Credit Rating menilai Indonesia bagus untuk para investor dengan resiko minim. Japan Credit Rating Agency (JCR) telah menaikkan sovereign debt rating Indonesia dari BBB dengan proyeksi positif menjadi BBB+ dengan proyeksi stabil pada Januari 2020.

Global Competitiveness Index dari World Economic Forum (WEF) serta World Competitiveness Index dari IMD memperlihatkan peningkatan pada daya saing bisnis dan digital di Indonesia, sehingga berinvestasi di negara ini masih sangat menarik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pencapaian tersebut didukung oleh sinergi kebijakan antar instansi pemerintah.

“Sinergi kebijakan fiskal dan moneter, reformasi struktural, dan keberlanjutan akan menstimulasi transformasi ekonomi,” ujarnya dalam acara Mandiri Investment Forum 2020, Hotel Fairmont, Jakarta, pada Rabu (05/02).

Pemerintah berkomitmen untuk membawa perubahan yang dapat menghindarkan dari jebakan pendapatan menengah. Terdapat tujuh agenda yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi dan menyokong transformasi ekonomi.

“Ketujuh agenda itu sejalan dengan lima program prioritas Presiden Jokowi yang bertujuan membangun negara dengan kedaulatan, otonomi serta berkararakter kuat berdasarkan prinsip ‘gotong-royong’,” ujar Airlangga.

Dukungan Regulasi

Penyederhanaan regulasi akan dijalankan supaya dapat memperbaiki iklim investasi dan menarik foreign direct investment (FDI) ke Indonesia. Melalui RUU Cipta Lapangan Kerja, beberapa regulasi yang dinilai menghambat penciptaan lapangan kerja sudah dihapus. RUU yang menggunakan metode Omnibus Law ini akan mendorong penciptaan pekerjaan berkualitas tinggi dan juga investasi.

“Keefektifan investasi di Indonesia akan ditingkatkan dengan meningkatkan investasi itu pada bidang produktif. Dengan begitu, lapangan kerja yang lebih berkualitas akan dapat diciptakan untuk mengisi kebutuhan di dunia kerja,” jelas Airlangga.

Draft RUU Cipta Lapangan Kerja akan dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada minggu pertama Februari 2020 ini, sedangkan RUU Perpajakan sudah dikirim sejak Januari 2020, dan keduanya telah disetujui untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Selain itu, kami juga sedang membuat Daftar Investasi Prioritas atau Positive List yang mengusahakan relaksasi pada bisnis yang termasuk di Daftar Negatif Investasi (DNI). Daftar ini dibuat juga untuk memperkuat UMKM, sehingga memudahkan investasi masuk ke sana, lalu dapat meningkatkan labanya,” tutur Airlangga.

Strategi Pemerintah

Dengan ekosistem investasi yang baik, pemerintah juga akan menciptakan transformasi ekonomi melalui revitalisasi industri. Hal ini akan mengurangi kebergantungan kepada SDA serta meningkatkan daya saing manufaktur dan jasa modern yang dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah strategi juga diimplementasikan demi memperkuat dan memperluas peran Indonesia dalam Global Value Chain (GVC). Regulasi pemerintah terkait industri berorientasi ekspor yang mencerminkan revolusi industri 4.0, khususnya sektor makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif serta kimia.

Termasuk implementasi program mandatori B30 yang dimulai sejak awal Januari 2020, serta akselerasi perjanjian perdagangan. Perjanjian tersebut akan menaikkan posisi eksternal, diversifikasi ekonomi, menguatkan pertahanan terhadap risiko global, serta untuk menyerap “spill-over” dari keterlibatan yang lebih jauh dalam GVC.

“Kami pun menawarkan bermacam insentif fiskal untuk mendukung industri pionir, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi. Kami mengimplementasikan reformasi perpajakan yang termasuk administrasi pajak (misalnya mendesain ulang proses bisnis dan teknologi informasi) guna mencapai ketahanan Indonesia kepada kebutuhan pembiayaan ke depan,” paparnya.

Dalam meningkatkan kualitas SDM, pemerintah membuat kebijakan Pendidikan dan pelatihan (diklat) vokasi yang merevitalisasi kurikulum supaya sesuai dengan kebutuhan industri. Program tersebut akan didukung oleh super tax deduction sebesar 200% bagi perusahaan yang mau terlibat serta memberi pelatihan vokasi kepada SDM miliknya.

“Bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kualitas SDM-nya dapat menghubungi pemerintah. Nanti kami yang akan membuatkan pelatihannya,” ucap Airlangga.

Sementara itu, biaya konektivitas dan logistik akan dikurangi dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini terdapat 92 PSN dan 15 KEK. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah telah menaikkan anggaran infrastruktur ke Rp423,3 triliun.

“Pada intinya, Pemerintah Indonesia mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan daya saing nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dengan bersama-sama, kita akan bisa mengubah perekonomian menjadi berbasis industri,” pungkasnya.