OJK Resmikan Kantor Daerah Solo Hari Ini

JAKARTA – Gedung kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo, Jawa Tengah, diresmikan hari ini, Jumat, 19 Juni 2020 oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Acara peresmian dilakukan sesuai protokol kesehatan, serta dihadiri oleh tamu terbatas. Di antaranya Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta Budi Prasetyo.

Wimboh mengungkapkan, keberadaan kantor OJK di berbagai daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan layanan bagi industri jasa keuangan.

“Kantor OJK Solo memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian wilayah Soloraya di mana kapasitas ekonominya tergolong besar. Terutama pada industri pengolahan, perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata,” ujarnya dalam siaran tertulis, Jumat, 19 Juni 2020.

Menurutnya, peran ekonomi daerah menjadi faktor penting dalam menopang percepatan recovery perekonomian nasional.

Berdampak Positif

Di samping itu, lanjutnya, hal ini sesuai dengan arah kebijakan OJK, yakni kontributif, stabil dan inklusif. Juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, kantor OJK Solo merupakan gedung pertama sejak pembelian, perancangan, dan pembangunan dilakukan menggunakan anggaran OJK. Gedung ini memiliki wilayah pengawasan yang mencakup Soloraya dan enam kabupaten lain, yakni Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen.

Pendirian gedung ini didukung oleh jumlah perbankan di wilayah Soloraya, meliputi 190 kantor cabang bank, 73 kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan 8 kantor pusat BPR Syariah.

Per April 2020, diketahui kontribusi pembiayaan perbankan untuk kredit modal kerja di Solo, tumbuh sebesar 6,25% year-on-year (yoy), disusul oleh kredit usaha mikro 16,4% yoy, dan kredit usaha kecil sebesar 20,23% yoy.

Sementara itu, hingga 10 Juni 2020, total realisasi restrukturisasi kredit atau pembiayaan sektor usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) melalui bank maupun lembaga pembiayaan di Solo, cukup tingg.

OJK melaporkan, sebanyak 51 bank umum, 72 BPR, dan 8 BRS telah melakukan restrukturisasi kewajiban Rp13,24 triliun untuk 157.522 debitur.

Sedangkan 87 perusahaan telah melakukan restrukturisasi sebesar Rp1,2 triliun untuk 41.839 debitur. Lebih lanjut, realisasi restrukturisasi yang dijalankan oleh perusahaan pegadaian dan PNM masing-masing Rp49 miliar dan Rp89 miliar untuk 2.299 debitur.

“Kami berharap industri jasa keuangan di Solo dapat meningkatkan kontribusi yang optimal untuk membantu implementasi kebijakan restrukturisasi. Serta terus mengembangkan potensi ekonomi di kota Solo,” ungkap Wimboh. (SKO)