Tren Ekbis

Nol Subsidi, Kenapa Harga BBM Singapura Tetap Lebih 'Ramah' dari RI?

  • Singapura menerapkan harga berbasis pasar tanpa subsidi langsung, sedangkan RI masih menahan harga melalui intervensi pemerintah. Daya beli jadi faktor penting.
108219961-1767651685621-108219961-1761915602355-gettyimages-2243535701-CHEVRON_EARNS.jpeg
SPBU Chevron (Jason Henry | Bloomberg | Getty Images)

JAKARTA, TRENASIA.ID  - Harga BBM di Singapura jauh lebih mahal dibanding Indonesia, mencapai sekitar Rp58.000 per liter, sementara di Indonesia hanya sekitar Rp12.300 per liter. Perbedaan ini mencerminkan kebijakan energi yang berbeda.

Singapura menerapkan harga berbasis pasar tanpa subsidi langsung, sedangkan Indonesia masih menahan harga melalui intervensi pemerintah. Meski demikian, jika dilihat dari sisi daya beli, kondisi tersebut justru berbanding terbalik. 

Pendapatan masyarakat Singapura yang jauh lebih tinggi membuat harga BBM yang mahal tidak terlalu membebani secara ekonomi. Dengan gaji yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan, pengeluaran untuk BBM hanya mengambil porsi kecil dari total pendapatan.

Sebaliknya, di Indonesia, meskipun harga BBM lebih murah, beban terhadap masyarakat relatif lebih besar karena tingkat pendapatan yang lebih rendah. Akibatnya, proporsi pengeluaran untuk energi menjadi lebih tinggi, sehingga daya beli terhadap BBM sebenarnya lebih terbatas dibandingkan masyarakat di Singapura.

Harga BBM di Singapura Vs Indonesia?

Data Harga BBM Maret 2026

  • RON95 Singapura : S$3,45–3,47 per liter atau Rp58.000–58.500
  • Pertamax Indonesia : Rp12.300 per liter
  • Pertalite Indonesia : Rp10.000 per liter
  • Diesel Singapura : S$3,63 per liter atau Rp61.000
  • Diesel Indonesia : Rp6.800–Rp14.620 per liter
  • Kurs : S$1 = Rp16.900

Secara nominal, harga BBM di Singapura hampir lima kali lebih mahal dibanding Indonesia. Selain itu, Singapura tidak menyediakan BBM dengan RON rendah seperti Pertalite, karena standar minimum yang digunakan adalah RON95.

Berapa Gaji Masyarakat di Singapura dan Indonesia?

Data Pendapatan Singapura 2026

Dilansir data Tall Rock Capital, Senin, 30 Maret 2026, berikut data pendapatan masyarakat Singapura,

  • Usia 25–29 tahun : S$4.850 atau Rp82 juta
  • Usia 30–34 tahun : S$6.100 atau Rp103 juta
  • Usia 35–39 tahun : S$7.350 atau Rp124 juta
  • Usia 40–49 tahun : S$7.700–7.800 atau Rp130–132 juta
  • Median nasional : S$5.700 atau Rp96,3 juta

Data Pendapatan Indonesia 2026

  • Rata-rata nasional : Rp12.500.000
  • UMR Jakarta : Rp5.396.760
  • UMR daerah : Rp3.200.000–Rp5.400.000

Perbedaan pendapatan antara kedua negara sangat signifikan. Gaji median di Singapura mencapai sekitar Rp96,3 juta per bulan, atau hampir delapan kali lipat dari rata-rata pendapatan di Indonesia.

Perbedaan ini menjadi faktor utama dalam menentukan daya beli masyarakat terhadap BBM, sehingga harga nominal tidak bisa menjadi satu-satunya indikator beban ekonomi.

Siapa yang Lebih Kuat Daya Belinya?

Dari data diatas, diperoleh data perbandingan besaran perliter BBM yang dapat dibeli dari Gaji Bulanan

  • Singapura : 1.643 liter
  • Indonesia : 1.016 liter (BBM sudah disubsidi)
  • Selisih : Singapura 61% lebih tinggi

Dengan gaji median, pekerja di Singapura mampu membeli jauh lebih banyak BBM dibandingkan pekerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan meskipun harga BBM tinggi, kemampuan beli tetap kuat.

Sebaliknya di Indonesia, meskipun harga lebih murah, jumlah BBM yang bisa dibeli relatif lebih sedikit karena pendapatan yang lebih rendah.

Berapa Beban Full Tank terhadap Gaji?

Perbandingan Full Tank 40 Liter

  • Singapura: S$139 atau Rp2,35 juta
  • Indonesia: Rp492.000
  • Persentase gaji Singapura: 2,4 %
  • Persentase gaji Indonesia: 3,9 %

Jika dihitung dari proporsi gaji, beban mengisi penuh tangki kendaraan di Singapura justru lebih ringan dibanding Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan sangat menentukan beban ekonomi riil.

Dengan kata lain, masyarakat Indonesia mengalokasikan porsi pendapatan yang lebih besar untuk kebutuhan BBM dibanding masyarakat Singapura.

Kenapa Beban BBM di Singapura Lebih Ringan?

Data Kepemilikan Kendaraan

  • Certificate of Entitlement (izin resmi mobil) : lebih dari S$100.000 atau Rp1,7 miliar
  • Biaya bulanan mobil : S$2.500–S$3.500
  • Mayoritas warga tidak memiliki mobil

Tingginya biaya kepemilikan kendaraan di Singapura membuat sebagian besar masyarakat tidak menggunakan mobil pribadi. Akibatnya, konsumsi BBM individu menjadi lebih rendah.

Sebaliknya, masyarakat lebih bergantung pada transportasi umum yang efisien dan terintegrasi, sehingga dampak kenaikan BBM tidak langsung dirasakan secara luas.

Apa Kebijakan Pemerintah Singapura?

Kebijakan Energi dan Transportasi

  • Subsidi transportasi publik  : S$200 juta
  • Insentif kendaraan listrik : hingga S$20.000
  • Program efisiensi : kampanye pengurangan penggunaan kendaraan

Pemerintah Singapura fokus mengurangi ketergantungan terhadap BBM melalui kebijakan transportasi publik dan elektrifikasi kendaraan. Subsidi diberikan bukan ke BBM langsung, tetapi ke sistem transportasi.

Pendekatan ini berbeda dengan Indonesia yang masih mengandalkan subsidi langsung untuk menjaga harga BBM tetap rendah.

Bagaimana Tren Harga BBM?

Perubahan Harga Maret 2026

  • Singapura : naik 20–30 persen
  • RON95 : dari S$2,92 ke S$3,47
  • Indonesia : relatif stabil
  • Harga dijaga melalui subsidi APBN

Harga BBM di Singapura mengikuti mekanisme pasar sehingga lebih cepat naik saat terjadi gejolak global. Sementara itu, Indonesia menahan kenaikan harga melalui intervensi pemerintah.

Namun, stabilitas ini memiliki konsekuensi berupa tekanan terhadap anggaran negara, terutama saat harga minyak dunia meningkat.

Kesimpulan

Harga BBM di Singapura memang jauh lebih tinggi dibanding Indonesia, tetapi beban terhadap masyarakatnya lebih ringan karena tingkat pendapatan yang jauh lebih besar. Dari berbagai indikator seperti konsumsi bulanan, biaya full tank, hingga daya beli harian, masyarakat Singapura tetap lebih mampu menjangkau kebutuhan BBM.

Sebaliknya, di Indonesia, harga BBM yang lebih murah tidak sepenuhnya mencerminkan keterjangkauan karena pendapatan masyarakat yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan energi tidak bisa hanya dilihat dari harga, tetapi juga harus mempertimbangkan daya beli dan struktur ekonomi masyarakat secara keseluruhan.