Menteri Serba Bisa, Jokowi Tunjuk Luhut Pandjaitan Jadi Menteri KKP Sementara

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) sementara menggantikan Edhy Prabowo yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang merangkap sebagai Menteri KKP ad interim Luhut Binsar Pandjaitan meminta jajaran KKP tetap menjalankan program kementerian dan pekerjaan seperti biasa.

“Pokoknya program yang baik jangan terhenti. Kita lakukan evaluasi jika ada yang perlu diperbaiki,” kata Luhut dalam ketegangan tertulis di Jakarta, Kamis, 26 November 2020.

• Bosowa Menang: PTUN Batalkan Keputusan OJK Soal PSP Bank Bukopin, Bagaimana Nasib KB Kookmin?
• Cari Korban Sriwijaya Air SJ-182, Kapal Basarnas dan Kemenhub Berbenturan
• ASN Penyintas COVID-19 Didorong Donorkan Plasma Darah

Luhut menyampaikan pesan tersebut saat memanggil Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tb Haeru Rahayu ke Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, hari ini.

Permintaan tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar jajaran KKP memastikan pekerjaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap berjalan.

Pada Jumat, 27 November 2020, Luhut akan menggelar rapat dengan seluruh jajaran eselon 1 dan 2 KKP. Luhut juga meminta Sekjen KKP menyiapkan daftar pending issues yang perlu diputuskan oleh Menteri KP ad interim.

• Ribuan Investasi Bodong Diblokir, Termasuk Forex dan Kripto Ilegal
• Marketing Sales Agung Podomoro Tahun 2020 Melejit 56 Persen jadi Rp3,5 Triliun
• Berkat Merger, Pefindo Naikkan Rating 3 Bank BUMN Syariah Jadi idAA+ Outlook Positif

“Jangan sampai ada istilah tidak bisa dilakukan karena tidak ada menteri,” kata Luhut.

Luhut ditunjuk sebagai Menteri KKP ad interim menyusul penetapan Edhy Prabowo sebagai salah satu tersangka. Menteri KKP menjadi tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster. Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi. (SKO)