Menteri ESDM Minta RUED-P di Seluruh Provinsi Tuntas Tahun Depan

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menargetkan seluruh provinsi di Indonesia sudah memiliki Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) pada tahun depan.

“Diharapkan tahun depan seluruh daerah sudah memiliki RUED. Dari situ, kita bisa melihat kebutuhan, resources yang ada, dan rencana implementasinya,” ungkap Arifin yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 Juni 2021.

Menurutnya, hal ini penting karena menyangkut rencana strategis dan kebijakan yang harus diambil.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Ia memaparkan, saat ini terdapat 21 provinsi di Indonesia yang menetapkan peraturan daerah RUED-P sebagai acuan pengembangan sumber energi. Dengan demikian, masih tersisa 13 daerah yang belum mempunyai RUED-P.

Hingga 11 Juni 2021, kata Arifin, ada satu provinsi yang sedang registrasi nomor di Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, sembilan provinsi lain sedang proses Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2021, serta tiga provinsi yang tersisa ada dalam tahapan draft rancangan Perda RUED-P.

RUED-P sendiri merupakan salah satu program prioritas DEN 2021 – 2025, sebagai bentuk pengawasan dan pendampingan bauran energi nasional. Arifin bilang, hal ini bisa membuka potensi pengembangan ekonomi, serta memberikan kepastian ketersediaan energi bagi investor.

Perbaiki Akses Energi

Dalam pelaksanaan tugasnya, ia pun berkomitmen memperluas dan memperbaiki akses energi ke seluruh masyarakat Indonesia, terutama ke daerah pedalaman. Salah satu yang dilakukan, yakni melalui konversi pembangkit diesel ke gas.

“Program ini akan memanfaatkan gas alam, terutama untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Indonesia Timur,” tambahnya.

Ke depan, pemerintah juga fokus ke program konversi BBM ke energi listrik. Kondisi ini dianggap sesuai dengan tuntutan global akan energi bersih. Sebab, salah satu tantangan yang tengah dihadapi adalah penetapan pajak karbon yang menjadi tekanan tersendiri bagi industri dalam negeri.

“Konversi BBM ke listrik ini harus dilaksanakan, supaya listrik dihasilkan dari produk dalam negeri, bukan impor. Itu yang perlu diprioritaskan, kami buatk roadmap yang terukur ke depannya,” kata Arifin. (RCS)