Mengembalikan Pendidikan: Saat Mamdani Tarik Tuas Rem Pemakaian AI

JAKARTA, TRENASIA.ID – Ketika kecerdasan artifisial (AI) mulai masuk ke ruang kelas, persoalan yang muncul bukan lagi sekadar bagaimana sekolah memanfaatkan teknologi. Pertanyaan lain mengemuka, seberapa jauh AI perlu digunakan anak dalam proses belajar?

Wali Kota New York Zohran Mamdani mengambil salah satu langkah paling ketat di Amerika Serikat. Pemerintah New York City menetapkan moratorium selama satu tahun terhadap penggunaan generative AI yang berhadapan langsung dengan siswa dari jenjang 2-K hingga kelas delapan pada tahun ajaran 2026/2027.

Kebijakan tersebut mencakup hampir 600 ribu siswa, atau sekitar dua pertiga dari seluruh siswa sekolah negeri New York City. 

Pemerintah kota juga akan menghentikan atau menonaktifkan komponen AI pada lebih dari 38 program pendidikan yang sebelumnya diperbolehkan apabila tidak memenuhi standar keselamatan dan pengawasan baru. Salah satunya adalah Amira, tutor membaca berbasis AI.

"Industri teknologi ingin kita percaya bahwa AI dalam pendidikan usia dini bukan hanya tak terhindarkan, tetapi juga diperlukan," kata Mamdani dalam konferensi pers di Brooklyn, dikutip dari nyc.gov, Kamis 3 September 2026. 

"Saya belum melihat studi yang menunjukkan bahwa AI bermanfaat bagi siswa sekolah dasar dan menengah, kecuali tentu saja penelitian yang disponsori perusahaan-perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan," tambahnya.

Mamdani juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan persoalan perlindungan data anak. "Mereka berhak tahu bahwa data anak-anak mereka tidak akan ditambang Big Tech, dan perkembangan anak-anak mereka tidak akan dikorbankan demi keuntungan perusahaan," ujarnya.

Pemerintah kota tidak sepenuhnya menutup penggunaan AI di lingkungan sekolah. Untuk siswa sekolah menengah atas, New York City menyiapkan modul berpikir kritis mengenai AI dua kali setahun serta lima proyek percontohan yang mencakup maksimal 50 ribu siswa. 

Penggunaan AI dalam kelompok siswa yang lebih tua tersebut akan ditempatkan dalam skema yang lebih terbatas dan diawasi. Kebijakan New York juga membatasi penggunaan perangkat individual di ruang kelas. 

Penggunaan perangkat secara umum dilarang bagi siswa prasekolah hingga kelas dua. Untuk kelas tiga sampai lima, sekolah direkomendasikan membatasi penggunaan perangkat individual maksimal 30 menit, sedangkan siswa sekolah menengah pertama direkomendasikan maksimal 45 menit.

Presiden American Federation of Teachers Randi Weingarten menilai pendekatan tersebut memiliki kesamaan dengan usulan organisasinya. Menurut dia, siswa yang lebih tua tetap perlu dipersiapkan menghadapi dunia digital, termasuk belajar menggunakan AI secara hati-hati.

Pada anak yang lebih muda, persoalannya berbeda. Mereka dinilai masih membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk belajar tanpa terlalu banyak layar dan tanpa menyerahkan proses kognitif kepada teknologi.

Riset AI dan Hasil Belajar

Perdebatan mengenai AI di sekolah berlangsung ketika penelitian mengenai dampaknya terhadap siswa juga terus berkembang.

Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam Journal of Educational Computing Research pada 2025 menganalisis 49 penelitian mengenai penggunaan generative AI pada siswa K-12 dan pendidikan tinggi.

Penelitian tersebut menemukan ukuran efek rata-rata generative AI terhadap capaian belajar sebesar 0,857 dan terhadap motivasi belajar sebesar 0,803. Keduanya menunjukkan efek positif. 

Namun, peneliti juga menemukan bahwa dampaknya berbeda-beda menurut jenjang pendidikan, mata pelajaran, jenis antarmuka AI, pola interaksi, serta lama eksperimen. Dampaknya terhadap capaian akademik tercatat lebih besar pada mahasiswa dibandingkan siswa jenjang pendidikan yang lebih rendah.

Temuan tersebut membuat persoalan AI dalam pendidikan tidak berhenti pada pertanyaan apakah teknologinya bermanfaat atau tidak. Cara penggunaan dan siapa yang menggunakannya turut menentukan hasilnya.

Penelitian lain yang juga terbit pada 2025 menganalisis 19 studi dengan 24 ukuran efek mengenai intervensi generative AI terhadap prestasi akademik siswa. Studi tersebut menjadi bagian dari bertambahnya penelitian yang mencoba mengukur penggunaan AI bukan hanya dari sisi popularitas teknologinya, tetapi dari pengaruhnya terhadap hasil belajar.

Di sisi lain, kekhawatiran mengenai ketergantungan siswa pada AI sudah muncul sejak teknologi generatif semakin banyak digunakan.

Ahli linguistik Noam Chomsky menjadi salah satu suara kritis. Dalam pernyataan yang dikutip My Modern Met pada 2025, Chomsky menyebut penggunaan ChatGPT secara tidak tepat dapat mendorong siswa mengambil jalan pintas. "ChatGPT pada dasarnya adalah bentuk plagiarisme berteknologi tinggi," ujarnya.

Menurut Chomsky, persoalannya tidak semata-mata terletak pada keberadaan ChatGPT. Cara pendidikan berlangsung juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Ia menilai siswa yang lebih memilih AI dibandingkan belajar dapat menunjukkan adanya persoalan dalam proses pembelajaran. “Kuncinya terletak pada bagaimana siswa ini diajar, bukan berusaha menghindari pekerjaan,” ucapnya.

Chomsky juga menyoroti kemungkinan kebosanan dalam proses belajar membuat siswa mencari cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan tugas. “Kebosanan bisa berubah menjadi penghindaran, dan ChatGPT menjadi cara mudah untuk itu. Pendidik perlu memiliki cara untuk memotivasi siswa belajar.”

Kekhawatiran Tidak Hanya soal Tugas Sekolah

Kritik terhadap perkembangan AI juga datang dari Geoffrey Hinton, ilmuwan yang dikenal sebagai salah satu pelopor teknologi AI modern. Dalam wawancara dengan CBS Saturday Morning, Hinton mengatakan perkembangan AI berlangsung lebih cepat dari perkiraannya. 

Ia memperingatkan kemungkinan munculnya artificial general intelligence atau AGI yang memiliki kemampuan berpikir dan belajar mendekati manusia.

“Jika kita mempertimbangkan kemungkinan AI akan menjadi jauh lebih cerdas dari manusia dan kemudian mengambil alih kendali, maka peluang hal itu terjadi sangat mungkin lebih dari 1% namun kurang dari 99%. Hampir semua ahli sepakat mengenai hal ini,” ujarnya.

Hinton sebelumnya meninggalkan Google pada 2023. Setelah itu ia lebih leluasa menyampaikan kekhawatirannya mengenai perkembangan teknologi tersebut.

“Kita bermain dengan AI yang kita sendiri belum pernah mengalami era atau kemajuan yang diciptakan oleh teknologi tersebut. Orang-orang belum paham hal ini dan tak mengerti ancaman apa yang akan hadir di masa depan dari pengembangan AI,” ucapnya.

Indonesia Pilih Berikan Pedoman

Indonesia sejauh ini tidak mengambil pendekatan seperti New York. Pemerintah justru telah menerbitkan pedoman pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial dalam pendidikan. 

Pada 12 Maret 2026, tujuh kementerian menyepakati Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pedoman tersebut mencakup pendidikan mulai dari anak usia dini hingga perguruan tinggi. Pemerintah menyebut kebijakan itu ditujukan untuk memastikan teknologi memberi manfaat bagi proses belajar sekaligus melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 127/P/2025 mengenai pedoman implementasi koding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dokumen tersebut menempatkan koding dan AI sebagai bagian dari penguatan keterampilan digital siswa. Pedoman itu antara lain menyebut tujuan pembelajaran AI dan koding untuk membangun kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta pemecahan masalah.

Dengan kebijakan tersebut, Indonesia memilih memperkenalkan AI dalam pendidikan, bukan menghentikan penggunaannya.

Perlukah Ada Batasan?

Kebijakan New York membuka kembali perdebatan mengenai batas penggunaan AI berdasarkan usia. Ada perbedaan antara mengajarkan anak tentang AI dan membiarkan anak menggunakan AI untuk menyelesaikan pekerjaan sekolah. 

Ada pula perbedaan antara guru menggunakan AI untuk menyiapkan materi dengan siswa menggunakan AI untuk membuat jawaban tugas. Ketiganya dapat menghasilkan konsekuensi pendidikan yang berbeda.

Di Indonesia, pedoman pemerintah sudah mencakup pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Sementara itu, penelitian mengenai manfaat generative AI masih menunjukkan hasil yang beragam berdasarkan jenjang, metode penggunaan, mata pelajaran, serta bentuk interaksi.

Pada saat yang sama, UNESCO mendorong pendidikan AI yang membangun kemampuan siswa memahami teknologi, mempertimbangkan aspek etika, menilai keluaran AI secara kritis, dan tetap menempatkan manusia sebagai pusat pengambilan keputusan.

Di ruang kelas, persoalannya kemudian bukan hanya apakah sekolah memiliki akses terhadap ChatGPT atau perangkat AI lainnya. Yang ikut dipertanyakan adalah kapan siswa boleh menggunakannya, untuk tugas apa, hingga bagaimana guru mengawasinya.

Ketika mesin semakin mampu membantu anak menemukan jawaban, sekoah perlu memastikan anak tetap belajar menemukan cara berpikirnya sendiri.