Mengapa RI Masih Bergantung pada Impor Biji Plastik?

JAKARTA, TRENASIA.ID – Ketergantungan Indonesia terhadap impor biji plastik masih sangat tinggi. Di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi industri dan penguatan manufaktur nasional, kebutuhan bahan baku plastik dalam negeri justru masih bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Data terbaru menunjukkan impor plastik dan barang dari plastik pada kuartal I-2026 mencapai sekitar 1,65 juta ton dengan nilai mencapai US$2,55 miliar atau setara Rp44,1 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 7,42% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tingginya impor menunjukkan industri petrokimia nasional belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku yang terus meningkat, terutama untuk sektor makanan dan minuman, kemasan, ritel, otomotif, elektronik, hingga kebutuhan rumah tangga.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar, mengapa Indonesia yang memiliki industri manufaktur besar masih harus mengimpor biji plastik dalam jumlah masif setiap tahun?

Kebutuhan Melampaui Produksi Dalam Negeri

Salah satu penyebab utama tingginya impor adalah ketimpangan antara konsumsi dan kapasitas produksi nasional.

Kebutuhan bahan baku plastik di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 7 juta ton per tahun. Permintaan terus meningkat seiring pertumbuhan industri makanan dan minuman, e-commerce, logistik, serta sektor kemasan yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi domestik.

Di sisi lain, kemampuan produksi dalam negeri belum mampu mengejar pertumbuhan kebutuhan tersebut.

Sebagai gambaran, salah satu fasilitas produksi milik Pertamina di Kilang Plaju hanya menghasilkan sekitar 50.050 ton biji plastik sepanjang 2025. Sementara kapasitas industri daur ulang nasional diperkirakan baru mencapai sekitar 1,5 juta ton per tahun dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Akibatnya, kekurangan pasokan harus ditutup melalui impor dari berbagai negara pemasok utama.

Baca juga : Dari Kantong Plastik ke Kemasan Kertas: Strategi ESIP Hadapi Era Anti-Plastik

Produk Impor Lebih Murah dari Produksi Lokal

Selain persoalan kapasitas, industri plastik nasional juga menghadapi masalah daya saing.

Pelaku industri menilai harga produk impor, khususnya dari China, jauh lebih kompetitif dibandingkan produk lokal. Hal ini membuat produsen domestik kesulitan bersaing di pasar sendiri.

Biaya produksi yang tinggi menjadi tantangan utama industri hulu petrokimia nasional. Salah satu faktor terbesar berasal dari harga gas industri yang dinilai belum kompetitif dibandingkan negara-negara pesaing di kawasan Asia.

Akibatnya, biaya produksi biji plastik dalam negeri menjadi lebih mahal sehingga harga jual sulit bersaing dengan produk impor.

Tekanan semakin berat ketika pasokan dalam negeri terganggu. Dalam beberapa periode, harga bahan baku plastik bahkan dilaporkan mengalami kenaikan antara 30% hingga 100% akibat kelangkaan stok.

Kondisi tersebut mendorong pelaku industri hilir memilih bahan baku impor yang lebih murah dan lebih mudah diperoleh.

Industri Hulu Petrokimia Masih Terbatas

Masalah lain yang menjadi akar persoalan adalah keterbatasan kapasitas industri hulu petrokimia nasional.

Produksi biji plastik Indonesia masih sangat bergantung pada bahan baku nafta yang sebagian besar diperoleh melalui impor. Ketergantungan ini membuat industri nasional rentan terhadap gangguan pasokan global.

Ketika terjadi gangguan distribusi energi dan bahan baku internasional, industri petrokimia dalam negeri langsung terkena dampaknya.

Fakta bahwa Indonesia masih mengimpor jutaan ton biji plastik setiap tahun menunjukkan program hilirisasi petrokimia belum memberikan hasil signifikan dalam mengurangi ketergantungan impor.

Padahal, kebutuhan pasar diperkirakan terus meningkat dan dapat mencapai sekitar 13,2 juta ton pada 2033.

Namun hingga kini belum banyak proyek petrokimia berskala besar yang mampu menambah kapasitas produksi secara signifikan dalam waktu singkat.

Baca juga : Setelah Plastik, Harga Bahan Bangunan di Soloraya Ikut Naik

Konflik Timur Tengah Perparah Kelangkaan

Situasi geopolitik global turut memperburuk kondisi industri plastik nasional.

Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah dan gangguan jalur pelayaran internasional menyebabkan pasokan nafta terganggu. Bahan baku utama industri petrokimia tersebut menjadi semakin sulit diperoleh dan harganya melonjak.

Pelaku industri melaporkan sebagian fasilitas produksi harus mengurangi kapasitas operasi akibat keterbatasan pasokan bahan baku. Dalam beberapa kasus, utilisasi pabrik dilaporkan turun hingga hanya sekitar sepertiga dari kapasitas normal.

Gangguan tersebut menunjukkan betapa rentannya industri plastik nasional terhadap gejolak geopolitik global.

Kebijakan Impor Dinilai Belum Menjadi Solusi Jangka Panjang

Untuk menjaga pasokan bahan baku bagi industri, pemerintah mengambil sejumlah langkah relaksasi impor.

Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 yang memberikan kemudahan impor bahan baku plastik dengan menghapus sejumlah persyaratan administratif, termasuk kewajiban izin teknis tertentu.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pembebasan bea masuk untuk beberapa jenis bahan baku plastik seperti polypropylene (PP), polyethylene (PE), linear low-density polyethylene (LLDPE), dan high-density polyethylene (HDPE) hingga 0% dalam periode tertentu.

Kebijakan tersebut memang membantu menekan lonjakan harga dan menjaga ketersediaan bahan baku.

Namun di sisi lain, sejumlah pelaku industri menilai relaksasi impor berpotensi memperbesar ketergantungan terhadap produk luar negeri apabila tidak diimbangi penguatan industri hulu domestik.

Data perdagangan menunjukkan China masih menjadi pemasok utama produk plastik ke Indonesia. Pangsa impor dari negara tersebut mencapai sekitar 34,79% dari total impor plastik nasional.

Posisi berikutnya ditempati Singapura dengan kontribusi sekitar 12,35% dan Thailand sebesar 11,65%.

Besarnya pangsa pasar tersebut menunjukkan negara-negara pemasok memperoleh keuntungan besar dari tingginya kebutuhan industri plastik Indonesia.

Sebaliknya, produsen dalam negeri menghadapi tekanan yang semakin berat karena harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah.

Ketergantungan terhadap impor tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga berpotensi memengaruhi ketahanan pangan nasional.

Pasalnya, sebagian besar industri makanan dan minuman sangat bergantung pada kemasan plastik untuk distribusi produk. Apabila terjadi gangguan pasokan bahan baku global atau lonjakan harga internasional, biaya produksi sektor pangan juga berpotensi meningkat.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi harga barang konsumsi yang dibayar masyarakat.