Mau Dipindah ke Alas Purwo, Berapa Badak Jawa Tersisa di Ujung Kulon?
- Rencana pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo memicu polemik. Apa alasan pemerintah dan mengapa sejumlah pihak menolak?

Muhammad Imam Hatami
Author


JAKARTA, TRENASIA.ID – Kelangsungan hidup badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) menjadi perhatian setelah muncul wacana pemindahan sebagian populasinya dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Gagasan ini mengemuka di tengah kekhawatiran terhadap risiko kepunahan spesies langka tersebut apabila seluruh populasinya tetap terkonsentrasi di satu kawasan.
Saat ini, diperkirakan hanya tersisa sekitar 87–100 ekor badak Jawa di alam liar. Seluruh populasi tersebut hidup di Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi ini membuat keberadaan satu spesies yang berstatus kritis terancam punah atau Critically Endangered sangat bergantung pada keamanan satu ekosistem.
Risiko bencana alam menjadi salah satu alasan yang mendorong munculnya gagasan membangun habitat kedua. Namun, rencana tersebut justru menuai penolakan dari sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah di Banten dan anggota DPR.
Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa upaya menyelamatkan badak Jawa tidak hanya berkaitan dengan pemilihan lokasi, tetapi juga menyangkut kesiapan ekosistem, risiko pemindahan, dan koordinasi antarpemerintah.
Mengapa Pemerintah Ingin Memindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo?
Gagasan pemindahan sebagian badak Jawa disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam pengarahan kepada media di sela COP31 di Antalya, Turki, Kamis 12 November 2026.
Hashim menilai konsentrasi seluruh populasi badak Jawa di Ujung Kulon menyimpan risiko besar. Apabila kawasan tersebut terdampak bencana berskala besar, seperti tsunami akibat gempa bumi atau aktivitas vulkanik di Selat Sunda, kelangsungan hidup seluruh populasi badak Jawa dapat terancam.
"Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah," ujarnya.
Karena itu, keberadaan habitat kedua dinilai dapat mengurangi ketergantungan spesies tersebut pada satu kawasan. Dengan populasi yang tersebar di lebih dari satu lokasi, risiko kepunahan akibat bencana lokal diharapkan dapat ditekan.
Gagasan membangun populasi kedua badak Jawa sebenarnya bukan hal baru. Wacana tersebut telah muncul sejak dekade 1980-an. Namun, hingga kini seluruh populasi liar badak Jawa masih terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon.
Mengapa Rencana Relokasi Badak Jawa Menuai Penolakan?
Meski memiliki tujuan mengurangi risiko kepunahan, pemindahan badak Jawa bukan perkara sederhana. Proses translokasi satwa langka dapat menimbulkan risiko kematian, stres, gangguan adaptasi, hingga potensi konflik dengan lingkungan baru.
Pemerintah daerah di Banten menjadi salah satu pihak yang menyuarakan penolakan terhadap wacana tersebut. Kekhawatiran juga disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan dari PDI Perjuangan. Ia mengingatkan adanya pengalaman kematian badak setelah pemindahan ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), kawasan konservasi yang masih berada dalam ekosistem Ujung Kulon.
Penolakan tersebut menunjukkan bahwa pemindahan badak tidak dapat hanya didasarkan pada kebutuhan memperluas persebaran populasi. Keamanan satwa selama proses pemindahan dan kemampuan habitat baru untuk menopang kehidupan badak dalam jangka panjang juga harus menjadi pertimbangan.
WWF-Indonesia turut mengingatkan adanya risiko kematian dalam proses translokasi. Sementara itu, GMNI Banten meminta pemerintah tidak menjadikan pemindahan sebagai jalan pintas penyelesaian persoalan konservasi. Organisasi tersebut mendorong kajian ilmiah yang transparan sekaligus penguatan perlindungan habitat asli badak Jawa.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menjelaskan, penyebutan Alas Purwo masih sebatas kemungkinan lokasi yang dapat dikaji. Hal itu belum berarti pemerintah telah menetapkan kawasan tersebut sebagai tempat pemindahan ataupun memutuskan pelaksanaan translokasi.
Menurut dia, kajian harus mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kesesuaian ekologi, ketersediaan pakan alami dan sumber air, area berkubang, luas habitat efektif, hingga potensi konflik dengan manusia dan risiko penyakit.
Dengan demikian, belum terdapat keputusan final mengenai jumlah badak yang akan dipindahkan, komposisi satwa, metode pemindahan, maupun jadwal pelaksanaannya.
Persoalan utama dalam wacana ini adalah bagaimana mengurangi risiko kepunahan tanpa menciptakan ancaman baru bagi badak Jawa. Mempertahankan seluruh populasi di Ujung Kulon membuat spesies tersebut rentan terhadap bencana yang berdampak pada kawasan itu. Namun, memindahkan sebagian populasi ke habitat baru juga membawa risiko ekologis dan keselamatan satwa.
Karena itu, penentuan lokasi habitat kedua membutuhkan kajian ilmiah yang menyeluruh dan terbuka. Pemerintah perlu memastikan kawasan tujuan benar-benar mampu mendukung kebutuhan hidup badak Jawa, bukan sekadar memiliki luas hutan yang memadai.
Di sisi lain, perlindungan habitat asli di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas. Penguatan pengawasan, mitigasi bencana, perlindungan sumber pakan, serta pemantauan populasi diperlukan untuk menjaga keberlangsungan badak Jawa yang masih tersisa.
Perdebatan mengenai Alas Purwo pada akhirnya memperlihatkan tantangan besar konservasi satwa endemik Indonesia. Pemerintah harus menemukan keseimbangan antara kebutuhan membangun populasi kedua dan kewajiban memastikan setiap individu badak Jawa tetap terlindungi.
Selama belum ada keputusan resmi, wacana relokasi tersebut masih berada pada tahap awal kajian. Keputusan pemindahan perlu didasarkan pada bukti ilmiah, bukan semata-mata pertimbangan politik ataupun dorongan untuk segera menyebarkan populasi ke lokasi baru.

Chrisna Chanis Cara
Editor
