Mandatory CEISA 4.0, Perusahaan Kawasan Berikat Perlu Sistem IT Inventory

SEMARANG, TRENASIA.ID — Perusahaan Kawasan Berikat perlu menyiapkan sistem dan data internal untuk menghadapi integrasi host-to-host (H2H) dengan sistem kepabeanan CEISA 4.0. 

Kesiapan tersebut penting untuk mengantisipasi kendala administrasi hingga gangguan operasional ketika integrasi mulai diwajibkan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menerapkan CEISA 4.0 secara bertahap melalui sejumlah keputusan mengenai kewajiban penggunaan sistem tersebut. 

Salah satunya adalah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-163/BC/2026 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Kedua Puluh Lima, yang berlaku sejak 27 Juli 2026.

Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) Cabang Semarang Jarot Wibowo mengatakan, penggunaan IT Inventory yang terintegrasi melalui H2H masih tergolong baru bagi sejumlah perusahaan di wilayah Semarang. 

Karena itu, pelaku usaha perlu memahami kebutuhan sistem sejak dini dan tidak menunggu hingga kewajiban tersebut diberlakukan. “Jangan sampai nanti waktu ada ketok palu mandatory, katakanlah 2027 besok, teman-teman belum tahu,” ujar Jarot.

Menurut Jarot, kesiapan sistem menjadi perhatian karena IT Inventory berkaitan langsung dengan pencatatan pergerakan persediaan harian. Kendala pada sistem tersebut berpotensi memengaruhi proses operasional perusahaan.

Koordinator Wilayah Selatan APKB Semarang Widia Kristina juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi kendala teknis yang dapat menghambat administrasi, termasuk proses pemasukan dan pengeluaran barang.

Integrasi H2H memungkinkan sistem internal perusahaan bertukar data dengan sistem kepabeanan secara elektronik. Mekanisme ini diharapkan mempermudah pengiriman dokumen dan meningkatkan efisiensi proses administrasi.

Data Persediaan Harus Konsisten

Penerapan CEISA 4.0 tidak hanya membutuhkan kesiapan aplikasi, tetapi juga data internal yang akurat dan konsisten. Perusahaan perlu memastikan pencatatan penerimaan bahan baku, persediaan, proses produksi, hingga pengeluaran barang dapat terhubung dengan sistem yang digunakan.

Langkah persiapan dapat dimulai dengan memetakan alur pencatatan persediaan, memeriksa konsistensi data antardepartemen, serta mengevaluasi kemampuan sistem yang sudah digunakan untuk terhubung dengan sistem kepabeanan.

Pengujian integrasi dan penyesuaian alur kerja juga diperlukan agar perubahan sistem tidak menghambat kegiatan operasional ketika kewajiban mulai berlaku.

Chief Executive Officer PT Eka Reka Palakerti Indonesia (ERP Indonesia) Anang Ind Pratama mengatakan, integrasi IT Inventory dengan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dapat membantu perusahaan menghubungkan data dari berbagai fungsi bisnis.

“Kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan IT Inventory perlu terhubung dengan sistem ERP. Dengan integrasi, data inventory dapat digunakan bersama oleh fungsi purchasing, warehouse, manufaktur, sales hingga accounting. Dalam praktiknya, integrasi sistem dapat membantu perusahaan mengurangi kebutuhan memasukkan data yang sama secara berulang di berbagai fungsi,” kata Anang.

Menurutnya, implementasi IT Inventory perlu disesuaikan dengan proses bisnis setiap perusahaan. Perbedaan standar operasional prosedur (SOP), pola produksi, dan pengelolaan persediaan membuat kebutuhan sistem tidak selalu sama.

“Kami tidak melihat implementasi IT Inventory sebagai upaya membuat semua perusahaan menjalankan proses yang sama. Yang penting adalah bagaimana sistem bisa mengikuti SOP perusahaan, sementara kebutuhan dan aturan kepabeanan tetap terpenuhi. Jadi teknologi yang menyesuaikan bisnis, bukan bisnis yang dipaksa mengikuti teknologi,” ujarnya.

Integrasi Sistem Jadi Salah Satu Opsi

Untuk mendukung kebutuhan integrasi tersebut, ERP Indonesia mengembangkan Bzone atau Bonded Zone, modul IT Inventory yang menurut perusahaan terhubung melalui API H2H dengan CEISA 4.0 DJBC dan portal Indonesia National Single Window (INSW).

Bzone ditujukan bagi pelaku usaha pengguna fasilitas kepabeanan, termasuk Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Anang mengatakan modul tersebut dirancang untuk menghubungkan fungsi inventaris, pengadaan, akuntansi, manufaktur, dan penjualan dalam satu sistem.

“Tujuan utama dari Bzone memang kepatuhan terhadap Bea Cukai. Tetapi karena dibangun di atas platform ERP, modul ini juga bisa terhubung dengan proses bisnis lain seperti inventory, purchasing, sales, manufaktur, dan accounting,” kata Anang.

Dengan penerapan CEISA 4.0 yang berlangsung secara bertahap, perusahaan Kawasan Berikat perlu memastikan kesiapan sistem, kualitas data, dan kemampuan integrasi sebelum kewajiban diterapkan pada masing-masing layanan. 

Persiapan tersebut diharapkan dapat menekan risiko gangguan operasional sekaligus menjaga kelancaran administrasi kepabeanan.