Lelang SUN, Prabowo Incar Rp36 Triliun untuk Suntik APBN

JAKARTA, TRENASIA.ID--  Pemerintahan Prabowo Subianto kembali menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa, 26 Mei 2026, dengan target indikatif sebesar Rp36 triliun. 

Lelang yang dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan itu menjadi bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Pemerintah juga membuka peluang penyerapan dana lebih besar hingga maksimal 150 persen dari target indikatif, bergantung pada kondisi pasar dan tingginya minat investor terhadap instrumen surat utang negara.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, strategi pembiayaan 2026 difokuskan pada penguatan pasar domestik dan diversifikasi sumber pendanaan global.

“Strategi pembiayaan 2026 kami memiliki tiga prinsip. Pertama, kami memprioritaskan utang domestik 70 hingga 75 persen dalam rupiah. Kedua, campuran mata uang yang cermat 25 hingga 30 persen dalam mata uang asing. Ketiga, pengelolaan active liability,” ujar Juda Agung dalam keterangan resmi.

Menurut Juda, minat investor terhadap surat berharga negara Indonesia masih sangat tinggi. Hal itu tercermin dari tingkat kelebihan permintaan (oversubscription) pada berbagai instrumen pembiayaan pemerintah.

Surat Utang Negara (SUN) tercatat mengalami oversubscription sebesar 2,4 kali, sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,8 kali. Selain itu, pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik juga mencatat arus masuk bersih (net inflow) sebesar Rp13,4 triliun sepanjang April 2026.

Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan APBN di tengah dinamika ekonomi global dan volatilitas pasar keuangan internasional.

Dalam lelang SUN kali ini, pemerintah menawarkan sembilan seri surat utang yang terdiri atas tiga seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan enam seri Obligasi Negara (ON).

Seri yang dilelang meliputi SPN12260702, SPN03260831, SPN12270517, serta obligasi FR0109, FR0108, FR0106, FR0107, FR0102, dan FR0105. Instrumen yang ditawarkan memiliki tenor beragam, mulai jangka pendek dengan jatuh tempo 2026 hingga obligasi jangka panjang yang jatuh tempo pada 15 Juli 2064.

Untuk instrumen SPN, pemerintah menggunakan sistem diskonto. Sementara Obligasi Negara menawarkan kupon tetap mulai 5,875 persen hingga 7,125 persen.

Nilai nominal per unit SUN ditetapkan sebesar Rp1 juta, sehingga dinilai masih cukup terjangkau bagi investor ritel maupun institusi yang ingin berpartisipasi melalui pasar sekunder atau perantara resmi.

Lelang dilakukan secara terbuka menggunakan sistem pelelangan Bank Indonesia dengan metode multiple price atau harga beragam. Dalam mekanisme tersebut, peserta kompetitif akan membayar sesuai tingkat imbal hasil (yield) yang diajukan masing-masing.

Sementara penawaran non-kompetitif menggunakan rata-rata tertimbang yield dari penawaran kompetitif yang dimenangkan. Pemerintah juga memiliki kewenangan menyerap dana lebih besar maupun lebih kecil dari target indikatif sesuai kondisi pasar dan strategi pembiayaan negara.

Adapun alokasi pembelian non-kompetitif dibatasi maksimal 99 persen untuk instrumen SPN dan 30 persen untuk Obligasi Negara guna menjaga keseimbangan pasar dan mendorong kompetisi yang sehat.

Peserta lelang terdiri atas dealer utama dan sejumlah lembaga keuangan besar seperti Citibank, Deutsche Bank, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk, serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selain itu, Lembaga Penjamin Simpanan juga tercatat sebagai peserta dalam mekanisme lelang tersebut.

Di pasar internasional, Indonesia juga mencatat sejumlah capaian penting sepanjang 2026. Pemerintah berhasil menerbitkan sukuk global senilai US$2 miliar dengan tingkat kelebihan permintaan mencapai 1,97 kali lipat.

Selain itu, pemerintah sukses menerbitkan Samurai Bond senilai ¥172 miliar sebagai bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan global.

Pemerintah kini tengah menyiapkan penerbitan obligasi Panda di pasar China dan obligasi Kangaroo di Australia. 

Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas basis investor global, mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, sekaligus mendukung stabilitas rupiah.

Melalui kombinasi penguatan pasar domestik dan diversifikasi pembiayaan internasional, pemerintah optimistis kebutuhan pembiayaan APBN 2026 dapat terjaga secara berkelanjutan dengan risiko yang lebih terkendali.

Tulisan ini telah tayang di ibukotakini.com oleh Bunga Citra pada 25 May 2026