Kunci Pemulihan Ekonomi: Tunda Proyek Infrastruktur dan Ciptakan Lapangan Kerja Baru
- Indonesia tengah mengalami defisit Anggaran Pendapatan dan Negara (APBN) akibat besarnya pembiayaan pandemi COVID-19.

Muhamad Arfan Septiawan
Author
JAKARTA – Indonesia tengah mengalami defisit Anggaran Pendapatan dan Negara (APBN) akibat besarnya pembiayaan pandemi COVID-19.
Kepala ekonom Bank Permata Josua Pardede mengungkap pemerintah harus menunda sejumlah proyek pembangunan yang tidak urgen untuk meringankan beban APBN.
Alih-alih belanja pembangunan, Josua menilai, lebih penting bagi pemerintah untuk menopang masyarakat ekonomi lemah dengan menciptakan lapangan kerja baru.
- Kunci Pemulihan Ekonomi: Tunda Proyek Infrastruktur dan Ciptakan Lapangan Kerja Baru
- Kinerja Cemerlang, Krakatau Steel Borong Saham Produsen Baja dari Anak Usaha Rp41,46 Miliar
- Pembangunan 107 Rumah untuk Korban Bencana NTB Pakai Teknologi RISHA
“Penundaan belanja pembangunan infrastruktur perlu dilakukan di masa extraordinary seperti sekarang,” kata Josua dalam Dialog KITA, Jumat, 4 Juni 2021.
Josua meninjau utang pemerintah yang semakin merangkak sebagai ancaman yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti diketahui, posisi utang Indonesia telah mencapai Rp6.527 triliun atau tumbuh 26% secara tahunan (year on year/yoy).
Meski begitu, pembangunan infrastruktur tetap bisa digeber pemerintah. Bukan dengan anggaran negara, melainkan memperkuat peran Indonesia Investment Authority (INA) untuk menarik investasi.
“Bagaimana kita menunjukkan kepercayaan investor dan INA perlu menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur dan bisa mendorong proyek ini berdasarkan modal, bukan utang,” ujar Josua.
Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hidayat Amir menyebut fokus pembiayaan pemerintah saat ini adalah untuk membuka lapangan kerja baru.
Hidayat menyatakan telah membidik sejumlah sektor yang bisa mendongkrak tenaga kerja. Sektor utama yang menjadi pilihan adalah manufaktur yang diklaim Hidayat tengah melaju kencang.
Hal itu tampak Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang menyentuh 55,3 pada April 2021. Capaian PMI tersebut merupakan tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Penciptaan tenaga kerja baru itu bakal ditopang oleh skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bakal berlanjut pada 2022.
“Support-support yang perlu dilakukan di PEN 2022 itu creating job dan ini bakal dilanjutkan,” jelas Hidayat dalam kesempatan yang sama.
Kendati demikian, Hidayat masih belum bisa membeberkan secara pasti besaran anggaran PEN 2022. Menurutnya, PEN 2022 akan meneruskan sejumlah stimulus untuk mengerek kembali perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.
Penciptaan lapangan kerja, kata Hidayat, bakal dibarengi reformasi struktural yang akan mempermudah iklim investasi Indonesia. Semakin ramainya perusahaan global melirik Indonesia sebagai tujuan investasi, Hidayat optimis angka pengangguran semakin berkurang.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran Indonesia pada Februari 2021 mencapai 8,75 juta orang. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan Februari 2020 atau sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 6,93 juta orang.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melihat kondisi pengangguran Indonesia mengalami perburukan selama pandemi COVID-19. Said pun menyangkal pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang sebelumnya menyatakan angka pengangguran di Indonesia mulai berkurang
“Angka pengangguran di Februari 2020 itu di kisaran 6 juta, sementara di Februari 2021 masih 8 juta, itu artinya ada peningkatan, bukan penurunan,” kata Said dalam konferensi pers yang dilansir dalam Youtube Bicaralah Buruh, Jumat, 4 Juni 2021.
Bila pengangguran di Indonesia telah berkurang, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut beban APBN untuk counter cyclical bakal semakin rendah.
Kemenkeu telah memproyeksikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 5,2%-5,8% yoy. Proyeksi Kemenkeu ini lebih rendah dibandingkan target Badan Perencanaan Pembanguann Nasional (Bappenas) yang optimis ekonomi Indonesia bisa mencapai 6% yoy pada 2022. (LRD)
