Ketika Bitcoin Jadi Mata Uang Negara: Pelajaran Pahit dari El Salvador

JAKARTA, TRENASIA.ID – El Salvador mencatat sejarah pada 2021 sebagai negara pertama di dunia yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah (legal tender). Kebijakan yang digagas Presiden Nayib Bukele ini ditujukan untuk meningkatkan inklusi keuangan, mempermudah remitansi, dan menarik investasi asing. 

Namun, implementasinya menghadirkan hasil beragam—ada capaian, tetapi juga tantangan besar yang harus dihadapi. Bitcoin resmi berlaku sebagai alat pembayaran pada September 2021, berdampingan dengan dolar AS. 

Semua pelaku usaha diwajibkan menerima Bitcoin sebagai transaksi sah. Untuk mendukung ekosistem ini, pemerintah meluncurkan Chivo Wallet dengan insentif US$30 bagi warga yang mendaftar, serta membangun ATM Bitcoin di berbagai titik publik.

Tak berhenti di situ, pemerintah membeli total 6.313 Bitcoin senilai sekitar US$702 juta hingga 2025 sebagai cadangan strategis nasional, dengan strategi akumulasi bahkan saat harga turun. 

Energi geothermal dari gunung berapi juga dimanfaatkan untuk menambang Bitcoin secara berkelanjutan, sekaligus mendukung rencana ambisius pembangunan Bitcoin City yang dibiayai “Volcano Bonds.” Pemerintah pun memberi insentif berupa bebas pajak capital gain atas transaksi Bitcoin, serta status residen bagi investor asing yang menanamkan modal kripto.

• Baca Juga: Mengenal Penjara Kejam El Salvador, Tempat Trump Mengirim Ratusan Imigran Venezuela

Capaian Nyata

Langkah berani El Salvador memberi beberapa keuntungan. Dari sisi fiskal, pemerintah mencatat keuntungan tidak terealisasi sekitar US$150 juta pada Juli 2025, seiring lonjakan harga Bitcoin dari rata-rata US$42.000 menjadi US$122.000.

Kebijakan ini juga mendorong popularitas negara kecil di Amerika Tengah tersebut. Investasi asing meningkat, sementara sektor pariwisata tumbuh 22% sepanjang Januari–Juli 2024. Dari sisi regulasi, El Salvador berhasil membangun regulatory sandbox untuk uji coba teknologi finansial serta mengeluarkan lisensi bagi penyedia layanan kripto.

Meski menjadi pionir, adopsi Bitcoin di level masyarakat justru minim. Hanya sekitar 8% populasi yang rutin menggunakan Bitcoin untuk transaksi, sementara mayoritas (91%) tetap setia pada dolar AS. 

Dukungan internasional pun terbatas. Tekanan dari IMF membuat pemerintah pada Januari 2025 mencabut status wajib Bitcoin sebagai legal tender agar bisa mengakses pinjaman US$1,4 miliar. Sejak itu, Bitcoin hanya berlaku sebagai alat pembayaran sukarela.

Selain itu, infrastruktur digital terbukti rapuh. Chivo Wallet dipenuhi masalah teknis, pencurian identitas, hingga penurunan pengguna setelah insentif awal habis. Pada 2022, hanya 20% bisnis yang masih menerima Bitcoin. Bahkan remitansi berbasis kripto anjlok 44,5% pada kuartal I-2025 akibat ketidakpastian regulasi.

• Baca Juga: Belum Sampai Setahun, IMF Minta El Salvador Cabut Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

Pelajaran yang Bisa Dipetik

Eksperimen El Salvador menegaskan bahwa inovasi keuangan butuh fondasi kuat. Tanpa edukasi publik, kepercayaan masyarakat, dan infrastruktur digital memadai, adopsi cryptocurrency sulit berjalan luas. Volatilitas harga Bitcoin juga menyimpan risiko tinggi bagi stabilitas ekonomi bila dipaksakan menjadi mata uang utama.

Kini, pemerintah El Salvador tetap mempertahankan cadangan Bitcoin dan melanjutkan proyek penambangan geothermal, tetapi fokus kebijakan beralih pada regulasi transparan serta kerja sama dengan lembaga internasional untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Kisah El Salvador membuktikan bahwa adopsi kripto bukan sekadar kebijakan top-down, melainkan menuntut dukungan bottom-up agar benar-benar berhasil.