Kelas Menengah Tertekan, Side Job Jadi Cara Bertahan

JAKARTA, TRENASIA.ID - Ada yang berubah secara diam-diam di dompet kelas menengah Indonesia, bukan karena kamu tiba-tiba boros, bukan karena gagal mengelola keuangan. Tapi karena struktur ekonomi yang menopang kehidupan kelompok ini memang sedang retak, angkanya sudah ada.

Itulah mengapa side job tidak lagi sekadar tren gaya hidup. Side job sudah menjadi survival strategy, jutaan orang sudah tahu itu, bahkan sebelum ada yang mau bilang jujur.

Kelas menengah Indonesia sedang mengalami tekanan yang perlahan tapi nyata. Setelah sempat mencapai puncak pada 2017–2018 dengan proporsi di atas 22% populasi, jumlahnya terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir.

Masalahnya bukan sekadar jumlah yang turun, melainkan arah pergerakannya. Banyak masyarakat tidak langsung jatuh miskin, tetapi bergeser ke kelompok “menuju kelas menengah”, segmen yang pendapatannya belum cukup stabil dan sangat rentan terguncang inflasi, PHK, atau perlambatan ekonomi.

Kondisi ini penting karena kelas menengah selama ini menjadi mesin utama konsumsi domestik Indonesia, mulai dari belanja ritel, properti, otomotif, hingga layanan digital.

Gambaran utamanya menurut data BPS :

Proporsi kelas menengah Indonesia kini tinggal 16,59% populasi pada Maret 2025
Jumlahnya setara sekitar 46,7 juta orang
Pada 2019, proporsinya masih 21,45% dari total penduduk
Penurunannya setara sekitar 9,48 juta orang yang keluar dari kategori kelas menengah

Yang lebih mengkhawatirkan, mayoritas dari mereka tidak langsung masuk kategori miskin, melainkan berpindah ke kelompok rentan.

Kelompok “menuju kelas menengah” kini mendominasi populasi:

Jumlahnya naik dari 137,5 juta orang (2024) menjadi 142 juta orang (2025)
Kelompok ini kini mencakup 50,4% populasi Indonesia
Artinya, lebih dari separuh penduduk berada di posisi ekonomi yang belum sepenuhnya aman

Situasi ini sering disebut sebagai “zona abu-abu” ekonomi, pendapatan cukup untuk bertahan, tetapi belum cukup kuat menghadapi guncangan besar. Ironisnya, di tengah narasi pertumbuhan ekonomi nasional, justru kelas menengah menjadi kelompok dengan pertumbuhan konsumsi paling lemah.

Data konsumsi menunjukkan tekanan nyata:

Konsumsi per kapita kelas menengah hanya tumbuh 4,1% pada 2025
Angka tersebut jauh di bawah kelas atas yang tumbuh 6,8%

Hak ini menunjukkan pemulihan ekonomi tidak dirasakan merata. Kelompok atas masih mampu meningkatkan belanja dan aset, sementara kelas menengah mulai lebih hati-hati menjaga pengeluaran.

Tabungan Menguap, Harga Terus Naik

Angka yang paling telanjang ada di saldo tabungan. Masih menurut data BPS Tabungan masyarakat kelas menengah anjlok ke rata-rata Rp1,7 juta, dari sebelumnya jauh lebih tinggi. Penurunan ini dipicu oleh gelombang PHK, melemahnya industri, dan konsumsi rumah tangga yang lesu.

Di sisi lain, pertumbuhan tabungan kelompok berpendapatan di bawah Rp100 juta hanya naik 11,9% dalam periode Juli 2021 hingga Juli 2024, jauh lebih lambat dari periode sebelumnya yang mencapai 26,3%. Sementara kelompok dengan tabungan di atas Rp5 miliar justru tumbuh 33,9% di periode yang sama, bahkan lebih tinggi dari periode sebelumnya.

Dua kurva ini bergerak berlawanan arah, dan jarak di antara keduanya terus melebar.

Bank Indonesia mencatat proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi mencapai 75,1% pada September 2025. Ini berarti ruang untuk menabung semakin menyempit, bahkan ketika secara agregat rasio tabungan terhadap pendapatan tampak stagnan di kisaran 13,7%.

Upah Kalah Lari dari Harga

Rata-rata upah buruh pada Agustus 2025 tercatat sebesar Rp3,33 juta per bulan, hanya tumbuh sekitar 1,94% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ini berada di bawah inflasi kebutuhan dasar, sehingga secara riil daya beli kelas menengah mengalami erosi.

Kondisi ini bukan fenomena baru. Di DKI Jakarta, UMP 2025 naik menjadi Rp5,32 juta atau sekitar 3,4% dari tahun sebelumnya. Namun harga beras naik lebih dari 10%, sewa kontrakan meningkat 6%, dan tarif transportasi umum naik 5%. Meski secara nominal gaji meningkat, secara riil daya beli pekerja justru menurun.

Ekonom INDEF, Eko Listiyanto, menyebut masalah ini sistemik. "Kenaikan upah minimum sering kali bersifat lagging indicator, ia mengikuti inflasi yang sudah terjadi, bukan mengantisipasi inflasi ke depan," papar Eko, dikutip dari keterangan resmi, Kamis, 7 Mei 2026.

Secara historis, inflasi pangan di Indonesia dikenal jauh lebih volatil dibandingkan inflasi umum, dengan rata-rata mencapai 10,58% dalam periode 1997–2025.

Sementara UMP dihitung berdasarkan inflasi headline yang jauh lebih rendah, gap inilah yang selama bertahun-tahun memukul daya beli secara senyap.

Tiga Tekanan Tak Bisa Dilawan Satu Gaji

Kelas menengah Indonesia kini menghadapi tekanan dari tiga arah sekaligus, ketegangan global yang menahan laju investasi asing dan penyerapan tenaga kerja baru, kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi kenaikan upah, dan ancaman otomatisasi yang mulai menggantikan pekerjaan entry-level di berbagai sektor.

Ekonom UGM, Dr. Wisnu Setiadi Nugroho, menyebut kondisi ini bukan sekadar soal angka. "Kelas menengah adalah kelompok yang biasanya merasa cukup, cukup untuk menabung, cukup untuk merencanakan masa depan, dan cukup untuk bermimpi lebih besar dari orang tuanya. Ketika jumlah mereka menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan," jelasnya dikutip laman resmi UGM.

Lebih jauh, ia menyoroti banyaknya lapangan kerja baru yang sifatnya survival-based, hanya cukup untuk bertahan hidup, namun tidak untuk naik kelas. "Ekonomi gig, kerja informal, dan pekerjaan berproduktivitas rendah memang menyerap tenaga kerja. Namun pekerjaan seperti ini jarang menyediakan stabilitas pendapatan, jaminan sosial, atau jalur karier yang jelas," tambahnya.

Kenapa Side Job Meledak?

Odie Rakaditya, Business Strategic Jakmall.com, melihat pergeseran ini langsung dari pola transaksi pelaku usaha di platformnya. "Kita melihat pergeseran pola yang cukup jelas. Banyak keluarga tidak lagi mengandalkan satu sumber pendapatan saja," ujarnya dalam keterangan resmi.

Kondisi ini bukan perilaku konsumsi berlebihan. Dalam banyak kasus, utang berfungsi sebagai instrumen penyangga untuk memenuhi kebutuhan esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan biaya hidup. Namun ketika rasio cicilan utang terhadap pendapatan berada di kisaran 11,2%, risiko kerentanan struktural menjadi semakin nyata.

Maka side job bukan pilihan yang dipilih dengan senang hati, melainkan respons rasional terhadap struktur ekonomi yang berubah lebih cepat dari kebijakan yang mengikutinya.

LPEM FEB UI dalam laporan Indonesia Economic Outlook menyebut bahwa kelas menengah memegang peran sangat penting bagi penerimaan negara, dengan andil 50,7% dari penerimaan pajak.

Jika daya beli mereka menurun, kontribusi pajak mereka mungkin berkurang dan berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah.

Artinya, ini bukan hanya masalah individu. Ini masalah struktural yang jika dibiarkan, imbasnya akan jauh melampaui dompet satu keluarga.

Side job bukan tanda kelemahan finansial. Ia adalah sinyal paling jujur bahwa satu pintu pendapatan yang selama ini dijanjikan cukup memang tidak lagi cukup. Dan semakin cepat kita menyadari itu, semakin cepat kita bisa membangun pintu yang kedua.