Kawasan Industri Pupuk Fakfak Dorong Ekonomi Papua

JAKARTA, TRENASIA.ID — Pembangunan Kawasan Industri Pupuk (KIP) Fakfak di Papua Barat dinilai menjadi langkah strategis untuk mendorong transformasi ekonomi di Indonesia Timur, khususnya Papua. Kehadiran industri pupuk di kawasan tersebut diyakini tidak hanya berdampak pada satu sektor, tetapi berpotensi menciptakan efek domino melalui penguatan sektor hulu dan hilir serta perluasan aktivitas ekonomi lokal.

Peneliti dan Pengajar Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia, Mohamad Dian Revindo, menilai pembangunan industri pupuk di Fakfak sejalan dengan agenda pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan. Selama ini, struktur ekonomi Papua masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada sektor ekstraktif dengan nilai tambah yang relatif terbatas.

“Rencana pemerintah membangun industri pupuk di Fakfak dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan, khususnya melalui penguatan backward linkage ke sektor hulu dan forward linkage ke sektor hilir,” ujar Revindo di Jakarta, Senin, 19 Januari.

Dari sisi hulu, industri pupuk dinilai memiliki potensi besar untuk menyerap sumber daya lokal, mulai dari pemanfaatan gas alam sebagai bahan baku hingga keterlibatan sektor pendukung seperti jasa konstruksi, logistik, energi, serta tenaga kerja lokal. Aktivitas ini dinilai dapat memperluas basis ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan Papua pada eksploitasi sumber daya alam primer.

Revindo juga menyoroti posisi geografis Fakfak yang relatif dekat dengan jalur maritim kawasan timur Indonesia. Kedekatan tersebut dinilai memberikan keunggulan logistik karena berpotensi menurunkan biaya distribusi pupuk dibandingkan jika pasokan harus dikirim dari wilayah barat Indonesia. Efisiensi distribusi ini dipandang penting untuk meningkatkan daya saing industri pupuk sekaligus menekan biaya di tingkat pengguna akhir.

Namun demikian, Revindo menekankan bahwa manfaat pembangunan Kawasan Industri Pupuk Fakfak harus dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat setempat. Keberadaan kawasan industri tidak hanya diharapkan menyerap tenaga kerja di dalam kawasan, tetapi juga mendorong tumbuhnya berbagai usaha pendukung di luar kawasan industri.

“Pengalaman di Indonesia menunjukkan kawasan industri dapat menjadi pengungkit ekonomi daerah apabila terintegrasi dengan ekonomi lokal,” katanya.

Dari sisi hilir, kehadiran industri pupuk di Fakfak dinilai berpotensi memperkuat basis produksi komoditas pertanian dan perkebunan di Papua serta kawasan timur Indonesia. Dampak lanjutan juga dapat dirasakan oleh sektor lain seperti transportasi, perdagangan, dan jasa penunjang. Hilirisasi sumber daya alam di Papua dinilai menjadi agenda penting untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang selama ini lebih banyak dinikmati wilayah lain.

Lebih lanjut, pengembangan industri pengolahan berbasis wilayah di Papua, termasuk industri pupuk, tidak hanya dipandang sebagai strategi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya pengendalian biaya hidup dan penguatan ketahanan ekonomi regional.

Pandangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan perencanaan nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan industrialisasi berbasis wilayah di kawasan timur Indonesia, termasuk Papua, merupakan prasyarat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih seimbang, berkelanjutan, dan berkeadilan secara spasial.

“Urgensi percepatan pembangunan ekonomi di Papua bukan hanya soal mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga harus diarahkan pada diversifikasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja lokal, serta penguatan sektor produktif non-ekstraktif agar manfaat pembangunan lebih dirasakan masyarakat,” tutur Revindo.

Meski demikian, ia mengingatkan terdapat sejumlah prasyarat agar pembangunan kawasan industri di Papua dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Prasyarat tersebut antara lain pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, prioritas penyerapan dan pelatihan tenaga kerja lokal, penguatan UMKM Papua dalam rantai pasok industri, serta penerapan standar lingkungan yang ketat.

“Manfaat pembangunan kawasan industri tidak bersifat otomatis. Diperlukan pendekatan pembangunan yang inklusif, khususnya di wilayah dengan karakter sosial dan budaya yang khas seperti Papua. Tanpa pendekatan sosial-budaya yang kontekstual, manfaat industrialisasi berisiko tidak optimal,” ujarnya.