Jejak Panjang Intervensi AS di Amerika Latin dan Karibia

JAKARTA, TRENASIA.ID - Sejarah hubungan Amerika Serikat dengan Amerika Latin dan Karibia tidak bisa dilepaskan dari rangkaian panjang intervensi politik, ekonomi, dan militer yang berlangsung lebih dari dua abad. 

Dari era Doktrin Monroe pada awal abad ke-19 hingga sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik modern, kawasan ini kerap menjadi ruang kontestasi kepentingan geopolitik Washington.

Menurut catatan Encyclopedia Britannica, dikutip Jumat, 23 Januari 2026, intervensi Amerika Serikat di Amerika Latin dan Karibia mengambil beragam bentuk, mulai dari pendudukan militer langsung, operasi rahasia intelijen, dukungan terhadap kudeta, hingga embargo dan sanksi ekonomi. 

Pola ini menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu wilayah dengan sejarah campur tangan asing paling intens di dunia.

Fondasi historis intervensi Amerika Serikat bermula dari Doktrin Monroe yang diumumkan pada 1823. Doktrin ini menegaskan bahwa belahan barat dunia berada dalam lingkup pengaruh Amerika Serikat dan menolak campur tangan kekuatan Eropa. 

Namun dalam praktiknya, prinsip tersebut berkembang menjadi justifikasi bagi campur tangan AS dalam urusan domestik negara-negara tetangganya.

Pada awal abad ke-20, kebijakan ini diterjemahkan ke dalam bentuk pendudukan militer langsung, terutama di kawasan Karibia. Amerika Serikat tercatat menduduki Haiti selama hampir dua dekade (1915–1934), mengambil alih institusi negara, keuangan, dan keamanan dengan dalih menjaga stabilitas politik dan kepentingan ekonomi.

Perang Dingin dan Kudeta Politik

Intervensi AS mencapai intensitas tinggi selama Perang Dingin, ketika Amerika Latin dipandang sebagai medan strategis untuk membendung pengaruh Uni Soviet dan komunisme. 

Dalam periode ini, Amerika Serikat terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penggulingan sejumlah pemerintahan terpilih secara demokratis.

Salah satu kasus paling menonjol adalah Guatemala pada 1954, ketika CIA melancarkan Operasi PBSuccess untuk menggulingkan Presiden Jacobo Árbenz. 

Pemerintahannya dianggap terlalu kiri dan mengancam kepentingan perusahaan AS. Kudeta ini membuka jalan bagi rezim militer dan konflik internal yang berkepanjangan.

Kasus serupa terjadi di Chile pada 1973. Pemerintahan Presiden Salvador Allende, yang terpilih secara demokratis, digulingkan melalui kudeta militer yang melahirkan rezim Augusto Pinochet. 

Sejumlah dokumen dan kajian sejarah menunjukkan peran diplomatik dan ekonomi AS dalam menciptakan kondisi yang memperlemah pemerintahan Allende sebelum kudeta terjadi.

Kuba menjadi simbol paling ikonik dari hubungan konflik dengan Amerika Serikat. Setelah Revolusi Kuba 1959, AS memutus hubungan diplomatik dan memberlakukan embargo ekonomi yang bertahan hingga kini.

Pada 1961, AS juga mendukung invasi Teluk Babi (Bay of Pigs), upaya gagal untuk menggulingkan Fidel Castro. Embargo Kuba sering dikritik komunitas internasional karena dampaknya terhadap masyarakat sipil, namun tetap dipertahankan AS sebagai instrumen tekanan politik.

Selain operasi rahasia dan tekanan ekonomi, AS juga melakukan intervensi militer terbuka di beberapa negara. Pada 1965, puluhan ribu marinir AS dikerahkan ke Republik Dominika untuk mencegah kemenangan kelompok kiri dalam konflik sipil.

Pada 1983, AS menginvasi Grenada melalui Operasi Urgent Fury, disusul invasi Panama pada 1989 lewat Operasi Just Cause untuk menangkap diktator Manuel Noriega. 

Operasi-operasi ini menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer tetap menjadi opsi kebijakan Washington di kawasan tersebut.

Memasuki abad ke-21, bentuk intervensi AS bergeser dari pendudukan militer menjadi sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik.

Venezuela menjadi contoh paling menonjol. Sejak 2019, AS memberlakukan sanksi luas terhadap pejabat dan sektor energi Venezuela serta mengakui oposisi sebagai pemerintahan alternatif.

Langkah ini diklaim bertujuan memulihkan demokrasi, namun juga dikritik karena memperburuk krisis ekonomi dan kemanusiaan di negara tersebut.

Dari rangkaian intervensi tersebut, terlihat pola yang konsisten, Amerika Serikat bertindak berdasarkan kepentingan geopolitik dan ekonomi, dengan dalih stabilitas, demokrasi, atau keamanan regional. Namun dampaknya sering kali bersifat jangka panjang dan kompleks.

Banyak negara di Amerika Latin dan Karibia mengalami perubahan rezim, konflik internal, instabilitas politik, serta trauma sosial akibat intervensi tersebut. Hingga kini, sejarah panjang itu masih membentuk sikap kritis kawasan terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Sejarah intervensi tersebut menunjukkan hubungan Amerika Serikat dengan Amerika Latin dan Karibia tidak sekadar hubungan antarnegara, melainkan dinamika kekuasaan yang terus berevolusi seiring perubahan tatanan global.