Jejak Ekonomi Destry Damayanti: Dari Citibank hingga Calon Gubernur BI

JAKARTA, TRENASIA.ID – Nama Destry Damayanti menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto mengajukannya sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI).

Bagi pelaku pasar, ekonom, dan investor, Destry bukanlah sosok baru. Selama hampir tiga dekade, ia membangun karier di sektor perbankan, riset ekonomi, lembaga penjamin simpanan, hingga bank sentral.

Perjalanan tersebut membentuk rekam jejak yang erat dengan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengelolaan ekonomi makro Indonesia. Lantas, bagaimana jejak Destry Damayanti di dunia ekonomi, dan seperti apa arah kebijakan yang selama ini melekat pada dirinya?

Karier Sektor Ekonomi

Destry Damayanti merupakan lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Cornell University, New York, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Science (M.Sc.) dalam Regional Science.

Latar belakang akademik tersebut melengkapi pengalaman panjangnya di sektor perbankan, pasar modal, regulator, hingga bank sentral.

Destry mengawali karier profesionalnya di Citibank Indonesia pada 1997 hingga 2000. Pengalaman di bank multinasional tersebut menjadi fondasi awal pemahamannya mengenai industri perbankan, sistem keuangan global, serta dinamika pasar internasional.

Pengalaman tersebut menjadi bekal penting ketika Indonesia memasuki masa pemulihan pascakrisis finansial Asia.

Dari Diplomat Ekonomi hingga Akademisi

Pada 2000–2003, Destry dipercaya menjadi Senior Economic Adviser di Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia. Dalam posisi tersebut, ia memberikan analisis mengenai kondisi ekonomi Indonesia sekaligus mendukung hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Inggris.

Ia kemudian berkiprah di dunia akademik sebagai peneliti sekaligus pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada periode 2005–2006. Pengalaman akademik tersebut memperkuat pendekatan berbasis riset dalam melihat persoalan ekonomi nasional.

Chief Economist yang Banyak Didengar Pasar

Nama Destry mulai dikenal luas ketika dipercaya sebagai Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas pada 2005–2011. Sebagai chief economist, ia rutin memberikan analisis mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, hingga prospek pasar modal.

Analisisnya banyak menjadi rujukan pelaku pasar maupun investor dalam membaca arah ekonomi nasional.

Kariernya kemudian berlanjut sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011–2015. Di posisi tersebut, ia bertanggung jawab menyusun proyeksi ekonomi makro serta memberikan rekomendasi terhadap perkembangan ekonomi domestik maupun global.

Masuk ke Sektor Publik

Pada 2014–2015, Destry dipercaya memimpin Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN. Setelah itu, ia diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk periode 2015–2019.

Di LPS, Destry ikut berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan melalui kebijakan penjaminan simpanan serta penguatan stabilitas sistem keuangan nasional.

Pengalaman tersebut memperluas perspektifnya, tidak hanya dari sisi pasar keuangan, tetapi juga dari sisi regulator.

Menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia

Karier Destry mencapai babak baru ketika diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019 dan resmi dilantik pada 7 Agustus 2019.

Ia kemudian kembali dipercaya untuk periode kedua 2024–2029 melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2024.

Dalam posisi tersebut, Destry menjadi salah satu tokoh utama dalam penyusunan kebijakan moneter, stabilitas sistem pembayaran, hingga penguatan sistem keuangan nasional.

Sejak Juli 2026, ia juga menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri.

Kebijakan Ekonomi yang Melekat pada Destry Damayanti

Meski keputusan di Bank Indonesia diambil secara kolektif melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG), sejumlah kebijakan yang konsisten disampaikan Destry menunjukkan arah pemikirannya dalam mengelola ekonomi nasional.

1. Menjaga Stabilitas Rupiah

Destry berulang kali menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah merupakan prioritas utama Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas tersebut, BI memanfaatkan berbagai instrumen seperti,

intervensi pasar spot;
Non-Deliverable Forward (NDF);
Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF);
operasi moneter untuk menjaga likuiditas pasar.

Menurutnya, stabilitas rupiah menjadi fondasi penting dalam menjaga inflasi, kepercayaan investor, dan stabilitas ekonomi nasional.

2. Kebijakan Makroprudensial Pro-Pertumbuhan

Selain fokus terhadap stabilitas moneter, Destry juga mendukung keberlanjutan kebijakan makroprudensial yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Melalui berbagai instrumen makroprudensial, Bank Indonesia berupaya menjaga agar penyaluran kredit tetap tumbuh sehingga aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan di tengah ketidakpastian global.

3. Memperkuat Sinergi Fiskal dan Moneter

Destry juga menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia semakin penting. Meski demikian, ia menegaskan bahwa koordinasi tersebut tidak boleh mengurangi independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

Sinergi tersebut dijalankan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar kebijakan fiskal dan moneter saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi.

4. Menjaga Proses Pengambilan Keputusan yang Kolektif

Berbeda dengan persepsi sebagian masyarakat, kebijakan Bank Indonesia tidak ditentukan oleh satu orang. Destry berulang kali menegaskan bahwa seluruh keputusan strategis diputuskan melalui mekanisme Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang bersifat kolektif kolegial.

Karena itu, arah kebijakan BI lebih mengedepankan kesinambungan dibanding perubahan yang drastis.

Jika nantinya resmi menjabat sebagai Gubernur BI, Destry akan menghadapi sejumlah tantangan besar. Pertama, menjaga independensi Bank Indonesia di tengah kebutuhan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, menentukan arah kebijakan suku bunga acuan (BI-Rate). Sejumlah ekonom memperkirakan BI-Rate berpotensi bertahan di level 5,75% hingga akhir 2026 untuk menjaga stabilitas rupiah.

Ketiga, mengelola likuiditas perbankan, termasuk dampak penempatan dan penarikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah terhadap sistem perbankan nasional.