Ironi INKA: Pendapatan Melesat, Rugi Ikut Meningkat

JAKARTA, TRENASIA.ID – PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA menghadapi tekanan keuangan meski pendapatannya sepanjang 2025 mencapai Rp3,76 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi salah satu capaian pendapatan tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Di saat pendapatan meningkat, INKA justru mencatat rugi bersih Rp796,90 miliar pada 2025. Kerugian tersebut jauh lebih besar dibandingkan rugi Rp451,24 miliar pada tahun 2022 dan menjadi kerugian terbesar dalam periode 2021-2025 berdasarkan laporan keuangan perseroan.

Laporan keuangan INKA 2025 menunjukkan adanya tekanan dari beragam sektor. Tak hanya berasal dari laba rugi, perseroan juga menghadapi beban pokok pendapatan yang meningkat tajam, arus kas operasi negatif, penurunan kas, kenaikan piutang dan persediaan, serta kewajiban yang sebagian besar berjangka pendek.

INKA sendiri telah mempublikasikan Laporan Keuangan 2025, Laporan Tahunan 2025, serta informasi neraca dan laba rugi melalui PPID perusahaan.

Mengapa Pendapatan INKA Naik tetapi Justru Rugi?

Persoalan utama INKA pada 2025 terlihat dari perbandingan pertumbuhan pendapatan dengan beban. Pendapatan perseroan mencapai sekitar Rp3,76 triliun, naik sekitar 21,82% dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, beban pokok pendapatan meningkat jauh lebih cepat, yakni sekitar 61,69%, dari Rp2,15 triliun menjadi sekitar Rp3,48 triliun. Artinya, tambahan pendapatan yang diperoleh INKA tidak cukup untuk mengimbangi kenaikan biaya produksi.

Beberapa angka pentingnya,

Pendapatan: Rp3,76 triliun.
Pertumbuhan pendapatan: sekitar 21,82%.
Beban pokok pendapatan: Rp3,48 triliun.
Pertumbuhan beban pokok: sekitar 61,69%.
Laba kotor: sekitar Rp928,79 miliar.
Rugi bersih: Rp796,90 miliar.

Dengan struktur tersebut, kenaikan penjualan tidak otomatis menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan.

Kinerja laba rugi INKA menunjukkan perusahaan mengalami fluktuasi cukup tajam dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan laporan keuangan yang dihimpun, kinerjanya sebagai berikut,

2021: laba Rp66,01 miliar.
2022: rugi Rp451,24 miliar.
2023: laba Rp36,04 miliar.
2024: laba Rp54,99 miliar.
2025: rugi Rp796,90 miliar.

Dengan demikian, setelah kembali mencatat laba pada 2023 dan 2024, INKA kembali masuk zona rugi pada 2025. Besarnya kerugian juga menjadi persoalan karena perusahaan sebelumnya masih membawa akumulasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya.

Apa Penyebab Biaya Produksi INKA Membengkak?

Salah satu komponen terbesar dalam beban pokok pendapatan INKA adalah beban bahan. Pada 2025, beban bahan tercatat sekitar Rp2,65 triliun. Selain material produksi, beban tenaga kerja juga meningkat. Beberapa komponen biaya yang menjadi perhatian antara lain,

Beban pegawai langsung sekitar Rp179,46 miliar.
Beban pegawai tidak langsung sekitar Rp186,55 miliar.
Gaji dan tunjangan dalam beban umum dan administrasi sekitar Rp190,65 miliar.
Beban bahan sekitar Rp2,65 triliun.

Kenaikan berbagai biaya tersebut ikut menekan margin perusahaan sehingga laba kotor hanya sekitar Rp928,79 miliar, sebelum memperhitungkan berbagai beban lainnya.

Tekanan INKA juga terlihat dari sisi neraca. Total liabilitas perseroan mencapai sekitar Rp7,22 triliun, sementara ekuitas berdasarkan laporan keuangan 2025 yang menjadi dasar analisis ini berada di sekitar Rp955,11 miliar.

Dari total kewajiban tersebut, sekitar Rp7,18 triliun merupakan liabilitas jangka pendek. Artinya, hampir seluruh kewajiban INKA harus dikelola dalam jangka waktu relatif pendek. Beberapa komponen liabilitas jangka pendek antara lain,

Pinjaman bank: sekitar Rp4,01 triliun.
Utang usaha: sekitar Rp1,05 triliun.
Liabilitas jangka pendek lainnya: sekitar Rp655,51 miliar.
Medium Term Notes (MTN): sekitar Rp500 miliar.

Struktur seperti ini membuat kemampuan perusahaan menghasilkan kas menjadi sangat penting karena kewajiban jangka pendek harus dibayar atau diperpanjang secara berkelanjutan.

Ke Mana Pinjaman Bank INKA Mengalir?

Pinjaman bank jangka pendek INKA dan entitas anak pada akhir 2025 mencapai sekitar Rp4,005 triliun, meningkat dari sekitar Rp2,919 triliun pada 2024. Dalam laporan keuangan, pinjaman tersebut berasal dari sejumlah bank dan lembaga pembiayaan, di antaranya,

BNI: sekitar Rp1,01 triliun untuk fasilitas sindikasi proyek 612 kereta stainless steel, ditambah fasilitas lain sekitar Rp624,50 miliar.
Bank Mega: sekitar Rp678,89 miliar serta fasilitas lain sekitar Rp342,73 miliar.
PT Sarana Multi Infrastruktur: sekitar Rp592,68 miliar.
Bank Mega Syariah: sekitar Rp448,44 miliar.
Indonesia Eximbank: sekitar Rp124,94 miliar.
Bank Syariah Nasional: sekitar Rp15 miliar pada entitas anak.

Selain angka tersebut, laporan keuangan juga mencatat fasilitas dari kreditur lainnya serta bagian pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Persoalan INKA menjadi lebih jelas ketika melihat aset lancarnya. Pada satu sisi, sejumlah aset lancar meningkat. Namun di sisi lain, kas dan setara kas justru turun tajam. Perubahannya antara lain,

Kas dan setara kas: turun 76,23%, dari Rp579,87 miliar menjadi Rp137,84 miliar.
Piutang usaha: naik 76,94% menjadi Rp944,35 miliar.
Persediaan: naik 49,86% menjadi Rp2,70 triliun.

Kondisi ini penting karena piutang dan persediaan tidak memiliki tingkat likuiditas yang sama dengan kas. Sederhananya, perusahaan bisa memiliki aset dalam jumlah besar tetapi tetap menghadapi tekanan likuiditas apabila aset tersebut belum berubah menjadi uang tunai.

Arus Kas Operasional INKA Minus Rp1,87 Triliun

Tekanan likuiditas juga terlihat dari laporan arus kas. Pada 2024, aktivitas operasi INKA masih menghasilkan kas bersih sekitar Rp105,73 miliar.

Namun pada 2025, arus kas dari aktivitas operasi berbalik menjadi minus sekitar Rp1,87 triliun. Ini menjadi salah satu indikator penting dalam membaca kondisi keuangan INKA.

Sebab, pendapatan dan laba rugi menggunakan basis akuntansi, sedangkan arus kas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan uang tunai dari aktivitas operasional.

Dalam kasus INKA, penjualan sekitar Rp3,76 triliun tidak berarti seluruh nilai tersebut langsung masuk ke kas perusahaan. Penerimaan kas dari pelanggan pada 2025 juga tercatat sekitar Rp2,78 triliun, sementara pembayaran kepada pemasok, karyawan dan pihak lainnya membuat arus kas operasional menjadi negatif.

Rugi bersih 2025 juga memperbesar akumulasi kerugian perusahaan. Saldo rugi INKA mencapai sekitar Rp2,58 triliun, meningkat dari sekitar Rp1,83 triliun pada tahun sebelumnya.

Akumulasi rugi tersebut ikut menekan posisi ekuitas perusahaan. Dalam laporan keuangan 2025 yang menjadi dasar data artikel ini, total ekuitas tercatat sekitar Rp955,11 miliar. Dengan kata lain, persoalan INKA bukan hanya kerugian satu tahun, tetapi juga akumulasi kerugian yang telah membebani neraca perusahaan.

Danantara Sebut Kondisi INKA Tidak Baik-Baik Saja?

Tekanan keuangan INKA kemudian menjadi sorotan pemerintah pada September 2026. Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyebut INKA mengalami kerugian sekitar Rp670 miliar-Rp677 miliar dan memiliki unsustain loan sekitar Rp4,7 triliun.

Dony juga menyebut posisi ekuitas INKA negatif dalam konteks yang dibahasnya dan mendorong perusahaan melakukan turnaround secara menyeluruh.

“Kita ingin melakukan turnaround. Dan turnaround itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya komitmen yang sama ingin membuat perusahaan ini menjadi lebih baik, dengan governance yang benar,” ucap Dony dikutip Selasa, 22 September 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Dony dalam konteks evaluasi kondisi perusahaan pada September 2026. Angka kerugian Rp670–677 miliar tersebut berbeda dengan rugi bersih Rp796,90 miliar dalam laporan keuangan 2025 yang digunakan dalam analisis artikel ini.

Dony mendorong pembenahan INKA tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga mencakup,

Model bisnis.
Tata kelola.
Budaya kerja.
Kualitas produksi.
Operasional.
Engineering.
Sistem keuangan.
Proses bisnis.

Masalah lainnya muncul dari sisi kontrak baru. Berdasarkan data yang dihimpun, INKA menargetkan kontrak baru sekitar Rp4,79 triliun pada 2025. Namun realisasinya hanya sekitar Rp389,42 miliar, atau sekitar 8,12% dari target. Angka tersebut juga jauh di bawah pesanan masuk pada 2024 yang mencapai sekitar Rp2,08 triliun.

Selain persoalan keuangan, INKA menghadapi tantangan dalam rantai pasok dan infrastruktur pendukung produksi. Masalah tersebut berkaitan dengan lokasi pabrik Banyuwangi dan proses pengiriman material maupun sarana kereta.

Beberapa persoalan yang disebut dalam data perusahaan antara lain:

Banyak material produksi harus didatangkan dari luar Banyuwangi.
Infrastruktur jalan menuju kawasan produksi masih menjadi kendala.
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi masih dalam pembangunan dan ditargetkan rampung pada 2027.
Terowongan Mrawan memiliki keterbatasan loading gauge untuk sarana kereta yang diproduksi saat ini.
Pengiriman sarana harus melalui lebih dari satu moda sebelum mencapai jalur rel.
Fasilitas pabrik Banyuwangi belum memiliki jalur uji terelektrifikasi untuk kebutuhan tertentu.
Sejumlah sarana harus dikirim ke Madiun untuk menjalani pengujian.
Peralatan produksi yang menua dan kebutuhan SDM terampil juga menjadi tantangan.

Persoalan tersebut dapat meningkatkan biaya logistik dan waktu produksi apabila tidak diimbangi dengan efisiensi rantai pasok.

Apakah KAI Akan Mengakuisisi INKA?

Salah satu langkah restrukturisasi yang telah direncanakan adalah integrasi INKA dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero). KAI pada Juni 2026 menyampaikan bahwa proses akuisisi INKA ditargetkan dapat ditandatangani pada November 2026. Rencana tersebut juga tercantum dalam roadmap integrasi yang dibahas bersama DPR.

Integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri perkeretaapian dan menghubungkan kebutuhan operator dengan kapasitas manufaktur INKA.

Dengan posisi KAI sebagai pengguna utama sarana perkeretaapian nasional, integrasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya penataan ekosistem industri kereta api.

INKA juga mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp473 miliar melalui APBN 2025. Dana tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi guna mendukung penyediaan sarana perkeretaapian, termasuk kereta rel listrik (KRL).

Namun, suntikan modal tidak serta-merta menyelesaikan persoalan keuangan perusahaan. Perseroan tetap harus memastikan proyek yang dikerjakan menghasilkan margin yang memadai, arus kas positif, serta mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur.