Ingin Kuasai AI Dunia, Amerika Luncurkan Action Plan

JAKARTA, TRENASIA.ID - Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump resmi meluncurkan America’s AI Action Plan pada bulan Juli 2025. Rencana ambisius ini menegaskan strategi AS untuk memimpin persaingan global dalam kecerdasan buatan dengan menekankan tiga pilar utama, akselerasi inovasi melalui deregulasi, pembangunan infrastruktur domestik, serta penguatan diplomasi dan keamanan global berbasis AI.

"Ketika para pesaing global kita berlomba memanfaatkan teknologi ini, menjadi sebuah keharusan keamanan nasional bagi Amerika Serikat untuk meraih dan mempertahankan dominasi teknologi global yang tidak terbantahkan dan tidak tertandingi," ujar Trump dalam keterangan tertulis yang dirilis laman resmi White House, dikutip Senin, 18 Agustus 2025.

Pilar pertama menempatkan deregulasi sebagai kunci percepatan. Pemerintah Trump mencabut sejumlah aturan federal yang dinilai “menghambat” perkembangan AI, termasuk penghentian investigasi FTC yang sebelumnya dianggap menekan inovasi perusahaan rintisan.

AS juga memberikan dukungan terhadap pengembangan model open-source agar riset akademik, UMKM, dan sektor publik dapat lebih mudah mengakses teknologi AI.

Selain itu, reformasi mekanisme prokurmen pemerintah dilakukan untuk mempermudah kontrak AI di sektor publik, dengan syarat model harus “bebas bias ideologi” dan bersifat “objektif.” Kriteria ini masih menuai perdebatan karena belum memiliki definisi yang jelas.

Pembangunan Infrastruktur Fisik dan SDM

Pilar kedua menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur pendukung. Pemerintah mempercepat izin pembangunan pusat data dan pabrik semikonduktor dengan memberikan pengecualian aturan lingkungan (NEPA) yang selama ini dianggap memperlambat investasi.

Di sisi energi, AS melakukan modernisasi grid listrik untuk menopang kebutuhan daya komputasi AI, termasuk dengan mendorong investasi energi nuklir dan geotermal.

Dalam bidang sumber daya manusia, pemerintah mengintegrasikan keterampilan AI dalam program pelatihan teknis, magang, dan memberi insentif pajak bagi perusahaan yang melatih pekerjanya dengan teknologi berbasis AI.

Langkah ini diharapkan memperkuat daya saing tenaga kerja Amerika di tengah lonjakan permintaan global terhadap ahli kecerdasan buatan.

Diplomasi dan Keamanan Global

Pilar ketiga menegaskan ambisi AS untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin teknologi global. Melalui strategi ekspor, pemerintah menawarkan paket teknologi AI lengkap, mulai dari hardware, model, hingga standar keamanan kepada negara sekutu guna memperluas pengaruh internasional.

Sebaliknya, kontrol ketat diberlakukan terhadap ekspor teknologi komputasi canggih dan semikonduktor ke negara pesaing. Selain itu, kontrak dengan penyedia cloud besar kini mewajibkan penyediaan akses prioritas bagi pemerintah dalam situasi darurat nasional.

Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana AI tidak hanya dilihat sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai senjata geopolitik dan pertahanan.

Rencana besar ini diperkirakan membawa dampak positif bagi perekonomian, terutama melalui peluang bisnis baru di sektor pusat data, energi, dan ekspor teknologi. Inovasi juga terdorong dengan adanya dukungan riset AI melalui National AI Research Resource (NAIRR) dan penguatan ekosistem open-source.

Dari sisi keamanan nasional, AS berupaya melindungi teknologi AI melalui kontrol ekspor dan screening investasi asing. Namun, di balik peluang tersebut, kritik bermunculan.

Kriteria “bebas bias” dalam kontrak pemerintah dianggap kabur dan berisiko dipolitisasi. Selain itu, ada kekhawatiran soal “pilotitis”, yakni banyak proyek percobaan tanpa skalabilitas nyata serta minimnya perhatian pada risiko sosial AI seperti diskriminasi, privasi, hingga penyalahgunaan deepfake.

Ketergantungan infrastruktur pada sektor swasta juga dinilai dapat melemahkan kapasitas publik dalam jangka panjang.

Perbandingan dengan Indonesia

Jika dibandingkan dengan Indonesia, strategi AS tampak jauh lebih agresif dan berorientasi pasar. Indonesia berencana meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang AI pada September 2025 sebagai payung hukum yang menekankan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan publik.

Fokus utama Indonesia berada pada aplikasi praktis, misalnya pemanfaatan AI untuk ketahanan pangan melalui BMKG dan layanan publik berbasis sandboxing.

Dalam hal ekosistem riset, Indonesia membangun kolaborasi akademisi, industri, dan pemerintah melalui KORIKA. mirip dengan dorongan AS pada model open-source, tetapi lebih difokuskan pada kebutuhan lokal.