Indonesia Targetkan Konservasi Laut Capai 32,5 Juta Hektare pada 2030

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen perlindungan perairan laut guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut yang sehat. Pada 2030, Indonesia menargetkan wilayah konservasi laut mencapai 32,5 juta hektare (Ha).

"Sampai dengan tahun 2021, kami telah berhasil mencapai seluas 28,1 juta hektare atau 86,5 persen. Kami optimistis, komitmen kami di tahun 2030 bisa terpenuhi," katanya dalam pidato One Oncean Summit 2022 secara virtual, Jumat 11 Februari 2022.

Selain konservasi laut, Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia juga bertekad mengurangi 70% sampah plastik laut pada 2025.

Berbagai upaya terus dijalankan, mulai dari rencana aksi penanganan sampah plastik laut hingga pembangunan pembangkit listrik berbahan baku sampah yang mengonversi 1.000 ton sampah per hari menjadi 10 megawatt (MW) listrik.

Tidak hanya itu, Indonesia memperhatikan ekosistem mangrove dengan target rehabilitasi mencapai 600.000 Ha pada 2024.

"Kami yakin semua upaya ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan, namun juga pada perubahan iklim," papar Jokowi.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, lanjut Jokowi, lingkungan laut yang sehat adalah kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia. Indonesia bangga menjadi salah satu negara di garda terdepan dunia dalam hal perlindungan laut.

"Indonesia yakin dengan dukungan internasional, negara-negara kepulauan dan negara-negara pulau kecil, dapat menjadi bagian dari solusi," tandasnya.

Pada COP26 tahun 2021 bersama negara-negara Archipelagic and Island States Forum, Indonesia menyerukan pentingnya keterkaitan antara laut dan perubahan iklim.

Menurut Jokowi, pengelolaan lingkungan laut perlu ditempatkan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi.

"Kami telah mengambil langkah terobosan, antara lain kebijakan penangkapan ikan terukur dan berbasis kuota yang didukung sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, serta pengembangan kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan kelestarian komoditas bernilai ekonomi tinggi," papar mantan Walikota Solo.

Untuk program penangkapan ikan terukur berbasis kuota, atau yang disebut dengan ekonomi biru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pendapatan hingga Rp120,6 triliun dari 4,9 juta ton ikan per tahun. Sementara perputaran uang dari program tersebut ditaksir mencapai Rp281,36 triliun per tahun.

Ada ada enam zona penangkapan ikan dengan tiga kuota yang dicanangkan dalam program ekonomi biru KKP. Ketiga kuota tersebut yakni kuota untuk industri komersial, kuota untuk nelayan lokal dan kuota non komersial atau hobi.

Kebijakan ini mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder serta menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan stimulasi ekonomi daerah.

Jokowi menambahkan pada tingkat global, Indonesia terus mendukung pengarusutamaan isu kelautan. Presidensi G20 Indonesia tahun ini diharapkan mengangkat pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan penanganan sampah laut.

"Indonesia siap bermitra dengan semua pihak, bagi terwujudnya ekosistem laut yang berkelanjutan," ungkapnya.