IHSG Lebih Galak dari Wall Street, Apa Efek Data Saham 1%?

JAKARTA, TRENASIA.ID - Bursa Efek Indonesia terpaksa melakukan transformasi radikal dalam keterbukaan data pemegang saham mulai Februari 2026. Langkah agresif Otoritas Jasa Keuangan membuka data kepemilikan di atas satu persen ini ternyata merupakan respons langsung atas tuntutan ketat standar indeks global khususnya MSCI.

Kebijakan strategis ini dikonfirmasi langsung oleh Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi pada Senin awal pekan ini usai berdiskusi dengan MSCI. Regulator pasar modal domestik harus menyelaraskan prosedur transparansi agar sesuai dengan kriteria ketat yang diminta oleh penyedia indeks investasi dunia tersebut.

OJK mengakui bahwa keterbukaan data hingga level granular ini telah tertuang dalam proposal resmi yang disampaikan kepada MSCI. Tujuannya adalah menjaga bobot saham Indonesia dalam indeks global agar tidak tergerus oleh isu ketidakjelasan status kepemilikan saham publik atau free float.

• Baca Juga: Strategi Genjot Reformasi IHSG Setelah Rugi US$80 Miliar

Kontras dengan Bursa Dunia

Jika disandingkan dengan peta regulasi internasional, kebijakan baru Indonesia ini tergolong sangat progresif melampaui standar negara maju. Mayoritas bursa utama dunia seperti New York Stock Exchange di Amerika Serikat dan Bursa Efek Hong Kong masih menganut rezim pelaporan publik di angka lima persen.

Sementara itu Inggris menerapkan sistem peringatan dini di angka tiga persen untuk mendeteksi potensi pengambilalihan perusahaan. Indonesia justru memilih standar lebih tinggi menyamai India yang mematok batas satu persen, namun dengan frekuensi pelaporan bulanan yang jauh lebih ketat dibandingkan kuartalan.

Ilustrasi sederhananya bisa dilihat dari perbedaan perlakuan terhadap saham raksasa. Bayangkan jika anda memiliki satu persen saham Apple di bursa Amerika Serikat yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Identitas anda tetap aman terlindungi dari sorotan publik karena regulator setempat menilai porsi tersebut kecil.

• Baca Juga: IHSG Runtuh, Cek AADI dan ICBP yang Lawan Arus

Sebaliknya di Indonesia kepemilikan satu persen saham BBRI yang nilainya sekitar enam triliun rupiah mengacu penutupan perdagangan terakhir, kini wajib dibuka transparan. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan betapa ketatnya rezim baru OJK yang tidak lagi memberikan ruang privasi bagi investor kakap untuk bersembunyi di balik nominal persentase kecil.

Kesepakatan Proposal MSCI

Hasan Fawzi menjelaskan bahwa transparansi data pemilik saham menjadi fondasi vital bagi perhitungan indeks global. MSCI membutuhkan kepastian apakah suatu saham benar-benar dimiliki publik, "Apakah mereka akan mempertimbangkan si pemilik saham itu dalam kalkulasi perhitungan bobot maupun anggota konstituen indeksnya?"

Langkah ini sangat krusial untuk menentukan apakah kepemilikan saham tersebut layak diperhitungkan dalam kalkulasi bobot konstituen indeks global. Hasan menegaskan kesiapan regulator, "OJK dan BEI menyanggupi keterbukaan data pemilik saham di atas satu persen sebagaimana telah tertuang dalam proposal yang disampaikan kepada MSCI," jelasnya di Bursa Efek Indonesia pada Senin, 2 Februari 2025. 

Tanpa kejelasan data granular tersebut saham unggulan Indonesia berisiko dicoret atau dikurangi bobotnya karena dianggap tidak memenuhi kriteria free float. Investor asing membutuhkan jaminan bahwa struktur pasar modal Indonesia transparan dan tidak didominasi oleh transaksi semu yang diatur pihak tertentu.

Pengawasan Lebih Granular

Implementasi aturan ini akan mengubah drastis lanskap pengawasan transaksi harian di bursa saham domestik. OJK memastikan langkah preventif ini sangat diperlukan untuk mencegah praktik manipulasi harga atau goreng saham yang selama ini sering merugikan investor ritel di saham lapis kedua.

Otoritas bursa kini memiliki kemampuan melacak siapa aktor intelektual di balik lonjakan volume transaksi tidak wajar di pasar reguler. Hasan menegaskan bahwa setiap pergerakan harga kini terpantau, "Karena kita akan menjadi jauh lebih granular dalam melakukan pengawasan setiap transaksi yang dilakukan."

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menargetkan integrasi data granular ini rampung sepenuhnya pada Maret mendatang. Kustodian Sentral Efek Indonesia akan segera mengumpulkan ratusan partisipan pasar untuk melakukan sosialisasi intensif terkait tata cara pengisian data kepemilikan saham yang lebih rinci.