Geser Uang Tunai, Sejak Kapan Uang Digital Berkembang di RI?
- Transaksi QRIS, dompet digital, dan mobile banking terus meningkat. Di tengah tren cashless, uang tunai tetap penting untuk keamanan dan inklusi keuangan.

Muhammad Imam Hatami
Author


JAKARTA, TRENASIA.ID – Perkembangan pembayaran digital semakin mengubah pola transaksi masyarakat Indonesia. Penggunaan QRIS, dompet digital, dan mobile banking membuat pembayaran semakin cepat dan praktis. Namun, pesatnya digitalisasi tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai.
Di tengah meningkatnya ketergantungan pada infrastruktur keuangan digital, uang kartal justru tetap memiliki peran sebagai alat pembayaran alternatif ketika terjadi gangguan jaringan, pemadaman listrik, hingga kegagalan sistem perbankan.
Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa pada kuartal III-2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 18,09 miliar transaksi atau tumbuh 39,24% secara tahunan (year-on-year/YoY).
Pada periode yang sama, uang kartal yang diedarkan (UYD) justru meningkat 11,77% menjadi Rp1.341 triliun. Pertumbuhan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan transaksi digital tidak secara otomatis menurunkan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai.
Salah satu alasan uang tunai tetap dibutuhkan adalah kemampuannya berfungsi tanpa bergantung pada infrastruktur teknologi. Berbeda dengan pembayaran digital yang memerlukan perangkat elektronik, jaringan komunikasi, dan sistem pemrosesan transaksi, uang fisik dapat digunakan secara langsung tanpa koneksi internet.
Baca juga : Data dan Insight Harga Emas Antam Hari Ini 17 November 2026
Ketika terjadi gangguan pada jaringan perbankan atau sistem pembayaran, masyarakat masih dapat menggunakan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Risiko tersebut bukan sekadar kemungkinan teoritis. Gangguan layanan perbankan digital yang terjadi di sejumlah negara menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sistem teknologi dapat menciptakan hambatan transaksi ketika infrastruktur mengalami masalah.
Selain gangguan operasional, ancaman penipuan digital juga menjadi pertimbangan. Laporan Global Anti-Scam Alliance (GASA) dan Mastercard pada 2025 memperkirakan kerugian masyarakat Indonesia akibat penipuan digital mencapai Rp49 triliun dalam setahun.
Laporan tersebut juga menyebut sekitar 66% responden pernah menjumpai penipuan. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 274.772 laporan kasus penipuan atau scam sepanjang 2024–2025.
Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) juga mencatat kerugian masyarakat mencapai Rp7,8 triliun dalam setahun terakhir. Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan transaksi digital perlu diimbangi dengan penguatan perlindungan konsumen dan keamanan sistem pembayaran.
Meski demikian, keberadaan uang tunai bukan berarti sepenuhnya bebas risiko. Uang fisik tetap memiliki potensi hilang, dicuri, atau rusak. Karena itu, penggunaan uang tunai dan digital sebaiknya dipandang sebagai dua instrumen yang saling melengkapi.
Aspek lainnya adalah privasi, transaksi menggunakan uang tunai tidak meninggalkan catatan elektronik seperti pembayaran melalui aplikasi perbankan atau dompet digital. Sementara itu, transaksi digital menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pencatatan, analisis, dan pemantauan aktivitas keuangan.
Sejak Kapan Pembayaran Digital Mulai Marak di Indonesia?
Perkembangan pembayaran digital di Indonesia berlangsung secara bertahap. Namun, salah satu momentum penting yang mempercepat adopsinya adalah peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019.
Sebelum QRIS hadir, penggunaan uang elektronik dan dompet digital sudah mulai berkembang melalui berbagai layanan perbankan maupun perusahaan teknologi finansial. Salah satu tonggak awalnya terjadi pada 2007 melalui peluncuran Telkomsel Cash (TCash), yang menjadi salah satu pelopor layanan uang elektronik berbasis telekomunikasi di Indonesia.
Perkembangan tersebut kemudian diperkuat melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Regulasi ini memberikan landasan bagi penyelenggaraan dan pengembangan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik.
Memasuki 2017–2018, industri pembayaran digital semakin berkembang melalui kehadiran dompet digital berbasis aplikasi. OVO, GoPay, DANA, dan sejumlah penyedia lainnya mulai memperluas layanan pembayaran elektronik untuk berbagai kebutuhan konsumen.
Baca juga : Pembukaan LQ45 Hari Ini: MBMA dan BBRI Melejit, BRPT Loyo
Namun, perkembangan tersebut sempat menghadapi persoalan fragmentasi sistem pembayaran. Setiap penyedia memiliki kode QR tersendiri sehingga pedagang harus menyediakan beberapa kode untuk melayani konsumen dari aplikasi yang berbeda.
Kondisi tersebut mendorong Bank Indonesia mengembangkan standar pembayaran QR nasional melalui QRIS.
Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan QRIS pada 17 Agustus 2019. Standar tersebut memungkinkan satu kode QR digunakan untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi penyedia jasa pembayaran yang telah terhubung.
Baca juga : Ribuan Karyawan dan Keluarga BJA Group Hijaukan Pohuwato
QRIS mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Kehadirannya menyederhanakan proses pembayaran sekaligus memperluas peluang digitalisasi transaksi bagi pedagang, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui sistem tersebut, pedagang tidak lagi harus memasang banyak kode QR dari penyedia layanan berbeda. Konsumen juga dapat melakukan pembayaran menggunakan aplikasi yang mendukung standar QRIS.
Pandemi Covid-19 kemudian menjadi salah satu faktor yang mempercepat adopsi pembayaran digital pada 2020–2022. Pembatasan aktivitas masyarakat dan meningkatnya kebutuhan transaksi tanpa kontak fisik mendorong penggunaan dompet digital, mobile banking, dan QRIS dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Penggunaan QRIS pun meluas dari pusat perbelanjaan dan restoran hingga warung, pasar tradisional, serta pedagang kaki lima. Pada September 2025, transaksi QRIS tercatat mencapai 10,33 miliar transaksi dengan 58 juta pengguna dan 41 juta merchant. Lebih dari 90% merchant tersebut merupakan pelaku UMKM.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pembayaran tidak hanya berlangsung di kalangan konsumen perkotaan, tetapi juga mulai menjangkau sektor usaha berskala kecil.
Transaksi Digital Tumbuh, Uang Kartal Tetap Meningkat
Memasuki 2026, pembayaran digital semakin menjadi bagian utama aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Pada kuartal III-2026, transaksi pembayaran digital mencapai 18,09 miliar transaksi atau tumbuh 39,24% secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut turut didorong oleh penggunaan QRIS yang meningkat 75,80% dan pembayaran melalui perangkat seluler yang tumbuh 45,55%. Namun, peningkatan transaksi digital berjalan bersamaan dengan pertumbuhan uang kartal yang diedarkan.
Pada periode yang sama, UYD mencapai Rp1.341 triliun atau meningkat 11,77% dibandingkan periode sebelumnya secara tahunan. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak selalu menggantikan uang tunai secara langsung. Keduanya dapat tumbuh bersamaan karena digunakan untuk kebutuhan dan kondisi transaksi yang berbeda.
Pembayaran digital menawarkan kecepatan, kemudahan pencatatan, dan efisiensi. Sementara itu, uang tunai memberikan fleksibilitas ketika jaringan komunikasi atau infrastruktur pembayaran mengalami gangguan.
Selain itu, uang fisik masih dibutuhkan oleh masyarakat yang belum memiliki akses memadai terhadap layanan perbankan digital, termasuk kelompok lanjut usia dan penduduk di wilayah dengan keterbatasan konektivitas internet.
Di sisi lain, perkembangan QRIS juga mulai melampaui batas negara. Kerja sama pembayaran lintas negara memungkinkan masyarakat Indonesia menggunakan QRIS di sejumlah negara mitra, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan China.
Perluasan tersebut memperlihatkan semakin besarnya peran infrastruktur pembayaran digital dalam mendukung aktivitas ekonomi dan transaksi internasional.

Chrisna Chanis Cara
Editor
