ESG Award: Lahirnya Program Millennium Development Goals (MDG’s) dan Suistanable Development Goals (SDG’s)

Memasuki era abad ke-21, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mencetuskan program baru sebagai lanjutan dari visi Agenda 21 yang disebut sebagai Millennium Development Goals (MDGs) dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) yang diselenggarakan pada 8 September 2000 di New York, Amerika Serikat. KTT itu diikuti oleh 191 negara anggota dan 22 organisasi internasional.

Seluruh negara dan organisasi internasional yang hadir dalam pertemuan itu berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani permasalahan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), kemiskinan, kelaparan, hingga lingkungan.

Dalam program MDGs tersebut, para negara peserta juga berjanji untuk mencapai delapan indikator MDGs beserta18 target turunannya yang telah ditetapkan akan berlangsung hingga 2015. Berikut adalah delapan indikator utama dalam program MDGs tersebut.

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan.
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua.
3. Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan.
4. Menurunkan Angka Kematian Anak.
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu.
6. Memerangi HIV/AIDs, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya.
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Dalam perjalanannya, respons dunia pada saat itu terbagi menjadi dua tafsir. Satu menganggap bahwa hal ini sebagai sebuah cetak biru optimistis bagi kesetaraan dunia, sedangkan yang lain menganggap bahwa program itu tidak memiliki target berarti yang ingin dikejar dalam praktiknya.

Meski mendapat respons yang beragam, MDGs tetap menjadi refrensi dunia bagi development cooperation di awal abad ke-21 dalam hal memerangi masalah kemiskinan, kelaparan, penyakit, ketidaksetaraan, dan degradasi lingkungan.

Namun begitu, tidak sedikit yang mengecam indikator serta target yang terangkum dalam program MDGs. Muncul anggapan di tengah sejumlah organisasi masyarakat dunia bahwa MDGs tidak merangkul masalah krusial lainnya seperti reproduksi wanita, konflik politk, karyawan, dan pertumbuhan ekonomi.

Bersamaan dengan itu, perbincangan mengenai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola mulai menjadi topik hangat yang dibahas pada forum internasional. Hal itu terjadi setelah diselenggarakannya KTT PBB pada 24 Juni 2004. 

Nantinya konsep pembangunan berkelanjutan melalui aspek lingkungan, sosial dan tata kelola itu akan lebih popular dikenal dengan istilah ESG yang merupakan singkatan dari enviromantal, sosial and governance.

Adapun tujuan utama dari KTT di tahun 2004 itu adalah untuk memperdalam komitmen para pemimpin negara dunia dalam memperhatikan aspek tenaga kerja dan masyarakat sipil dalam melakukan proses berbisnis yang dijalankan. Terdapat tiga target utama yang di kejar dalam KTT itu yang antaranya adalah:

1. Menjadikan prinsip-prinsip Global Compact sebagai bagian dari strategi bisnis dan operasi di mana-mana: Untuk mengidentifikasi inovasi dan pencapaian yang signifikan dalam mendukung hak asasi manusia, kondisi kerja yang layak, lingkungan dan anti korupsi.
2. Mempromosikan proses globalisasi yang inklusif dan berkelanjutan: Untuk mewujudkan visi bersama tentang pasar global yang bermanfaat bagi semua orang di dunia dan memajukan pemahaman baru tentang hubungan antara bisnis dan masyarakat dalam mendukung pembangunan.
3. Mendukung kerja sama multilateral untuk mempromosikan tata kelola yang baik di tingkat nasional dan global: Membangun agenda dan tindakan bersama dalam mendukung kerja sama multilateral melalui jaringan sukarela.

Secara tidak langsung, dalam tiga target ambisi itu telah tercantum tiga aspek utama dari sebuah aspek pembangunan berkelanjutan ESG.

Sementara itu, istilah ESG sendiri tercipta pertama kali pada tahun 2005 setelah dilakukannya sebuah studi penting oleh International Finance Corporation (IFC) yang berjudul “Who Cares Win: Connecting Financial Markets to a Changing World” atau untuk mengetahui peran kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola dalam manajemen asset dan penelitian keuangan.

Konsep ESG terus berkembang dan menjadi parameter yang kerap digunakan dalam hal mengimplementasikan sebuah program pembangunan berkelanjutan.

Bersamaan dengan itu, sampai dengan pada tahun 2015, program MDGs yang dijalankan nyatanya tidak memberikan hasil yang maksimal, hal itu ditenggarai karena indikator yang terdapat dalam MDGs dianggap hanya berlaku bagi negara-negara  berkembang saja dan tidak bersifat universal.

Oleh karenanya, setelah diadopsi sejak tahun 2001, program itu akhirnya dihentikan pada tahun 2015 dan diperbarui dengan program berkelanjutan baru yang lebih universal yang disebut sebagai Suistanable Development Goals (SDGs), program itu direncanakan akan berlangsung sampai dengan tahun 2030.

Program pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam SDGs berisikan 17 goals dan 169 target turunan yang disertai dengan 230 indikator pengukuran global.

Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan ESG, dan dimana letaknya ditengah adanya program berkelanjutan dunia SDGs oleh PBB yang saat ini sedang berlangsung? 

Enviromental, Social and Governance atau ESG merupakan salah satu standar yang digunakan sebagai parameter dalam upaya mencapai tujuan program berkelanjutan pada SDGs dengan memperhatikan ketiga aspek yang terkandung, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Ketua Komite Teknis Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan Badan Standarisasi Nasional (BSN) Indonesia Antonius Alijoyo menjelaskan bahwa ESG merupakan tiga faktor sentral pengukuran dampak berkelanjutan dan etis dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada sebuah bisnis atau perusahaan tertentu. 

Segala bentuk aktivitas maupun pengambilan keputusan hendaknya dapat menerapkan secara penuh prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik. 

Lebih lanjut, Antonius Alijoyo menerangkan contoh praktis yang dapat dipertimbangkan sebagai indikator penerapan aspek ESG, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan

• Penggunaan energi ramah lingkungan
• Pengelolaan limbah agar tidak menjadi polutan
• Partisipasi dalam konservasi sumber daya alam tak tergantikan
• Perlakuan wajar terhadap binatang yang tidak semena-mena
• Penerapan sistem manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan risiko lingkungan.

2. Faktor sosial

• Pemilihan pemasok yang juga memiliki kebijakan dan praktik ESG
• Keterlibatan organisasi dalam pembangunan komunitas baik dalam bentuk persentase laba dan atau kerja sukarela para karyawan bagi komunitas
• Kepastian lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawan
• Kepastian untuk mempertimbangan masukan dan harapan pemangku kepentingan terhadap organisasi.

3. Faktor tata kelola

• Penggunaan metode akuntansi yang sesuai dengan standar yang diharuskan
• Kepastian bahwa semua pihak terkait diberikan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan  suara untuk keputusan mengenai isu yang penting bagi negara
• Kepastian tidak adanya kontribusi politik untuk memperoleh perlakuan istimewa dari penerima kontribusi
• Kepastian tidak terlibat dalam kegiatan ilegal

Adapun dalam perjalanannya, dikenal juga aspek –aspek selain ESG dalam sebuah program besar pembangunan berkerlanjutan modern seperti Responsible Business Conduct (RBC) dan Co-Shared Value (CSV), namun pada dasarnya aspek-aspek itu memiliki makna yang serupa dengan ESG.

Sedangkan untuk aspek pembangunan berkelanjutan popular lainnya seperti Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsible (CSR), itu merupakan sebuah aspek turunan lain yang di-elaborasi lebih detil dalam sebuah payung ruang lingkup ESG. Sanggupkah kita?