ESG ASEAN : Thailand Unggul, Indonesia Tertinggal

JAKARTA, TRENASIA.ID - Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di kawasan Asia Tenggara menunjukkan ketimpangan yang cukup tajam antarnegara.

Dikutip data lembaga pemeringkat global Corporate Knights, Senin, 9 Februari 2025, Thailand muncul sebagai negara ASEAN dengan penerapan ESG paling maju secara keseluruhan, sementara Indonesia masih berada di posisi bawah di antara negara-negara ASEAN yang aktif diperingkat secara global, meskipun memiliki sejumlah perusahaan dengan kinerja ESG unggulan.

Pemeringkatan oleh Corporate Knights, yang menilai performa ESG perusahaan-perusahaan besar dunia, menjadi salah satu rujukan utama untuk melihat posisi negara ASEAN dalam lanskap global keberlanjutan.

Dalam pemeringkatan tersebut, Thailand menempati peringkat ke-9 dunia, menjadikannya negara dengan performa ESG terbaik di ASEAN.

Keunggulan Thailand didorong oleh kuatnya regulasi pasar modal, kewajiban pelaporan keberlanjutan, serta konsistensi perusahaan publik dalam mengintegrasikan ESG ke dalam strategi bisnis.

Malaysia berada di peringkat ke-22 global, diukur lewat kemajuan signifikan dalam aspek tata kelola (governance) dan transparansi ESG. Malaysia juga menjadi salah satu negara ASEAN yang paling aktif mengembangkan taksonomi berkelanjutan nasional untuk mendukung pembiayaan hijau.

Sementara itu, Filipina menempati peringkat ke-30 global, berada di atas Indonesia dalam hal adopsi ESG oleh sektor korporasi. Meski menghadapi tantangan struktural, perusahaan-perusahaan besar Filipina dinilai relatif progresif dalam pelaporan sosial dan lingkungan.

Indonesia berada di peringkat ke-36 global, menjadikannya yang terendah di antara keempat negara ASEAN yang secara konsisten masuk dalam pemeringkatan Corporate Knights.

Sejumlah analis menilai posisi ini dipengaruhi oleh belum kuatnya insentif regulator, adopsi ESG yang masih terkonsentrasi pada emiten besar, serta kualitas data dan pelaporan yang belum merata.

Negara ASEAN Lain

Selain empat negara tersebut, negara-negara ASEAN lain menunjukkan tingkat adopsi ESG yang beragam, meski sebagian belum memiliki representasi kuat dalam pemeringkatan ESG global berbasis perusahaan besar.

Singapura kerap dipandang sebagai pusat keuangan berkelanjutan di ASEAN. Meski tidak selalu muncul sebagai “negara asal” perusahaan dalam pemeringkatan ESG global, Singapura unggul dari sisi kerangka regulasi, standar pelaporan, dan ekosistem keuangan hijau.

Otoritas Moneter Singapura (MAS) menjadi pelopor dalam mendorong pengungkapan risiko iklim dan taksonomi hijau di kawasan.

Vietnam menunjukkan percepatan adopsi ESG dalam beberapa tahun terakhir, terutama didorong oleh kebutuhan investasi asing dan integrasi rantai pasok global. Namun, implementasi ESG di Vietnam masih terkonsentrasi pada perusahaan berorientasi ekspor, dengan tantangan pada aspek tata kelola dan transparansi data.

Brunei Darussalam memiliki fokus ESG yang relatif terbatas, seiring dominasi sektor migas dalam perekonomian nasional. Inisiatif keberlanjutan lebih banyak diarahkan pada efisiensi energi dan transisi bertahap, belum pada pelaporan ESG korporasi yang komprehensif.

Kamboja dan Laos berada pada tahap awal penerapan ESG. Keterbatasan kapasitas institusional, dominasi UKM, serta minimnya kewajiban pelaporan keberlanjutan membuat ESG belum menjadi arus utama, meski tekanan dari investor dan lembaga multilateral mulai meningkat.

Sementara itu, Myanmar menghadapi tantangan besar dalam implementasi ESG akibat kondisi politik dan ketidakpastian tata kelola, yang secara signifikan memengaruhi iklim investasi dan keberlanjutan bisnis.

Dampak ESG terhadap Kinerja Perusahaan ASEAN

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan ESG di ASEAN secara umum berkorelasi positif dengan kinerja keuangan dan operasional perusahaan, terutama pada periode 2020-2022.

Studi empiris menemukan bahwa skor ESG yang lebih tinggi berkontribusi pada peningkatan Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), serta nilai perusahaan (Tobin’s Q).

Selain itu, ESG terbukti memperluas akses perusahaan terhadap modal berkelanjutan, termasuk dari socially responsible investors (SRI) dan lembaga pembiayaan multilateral.

Hal ini menjadi krusial mengingat ASEAN membutuhkan sekitar US$ 200 miliar investasi hijau per tahun hingga 2030 untuk mencapai target iklim dan transisi energi.

Meski potensinya besar, penerapan ESG di ASEAN masih menghadapi tantangan struktural, seperti ketimpangan adopsi antara perusahaan besar dan UKM, risiko greenwashing, kualitas data yang belum konsisten, serta kompleksitas transisi yang adil bagi sektor tradisional.

Ke depan, harmonisasi standar regional melalui ASEAN Taxonomy Version 2 diharapkan menjadi fondasi penting untuk mempercepat integrasi ESG di kawasan. Proyek strategis seperti ASEAN Power Grid (APG) juga diproyeksikan menjadi motor utama investasi hijau dan transisi energi regional.

ESG dan Emiten Indonesia

Dari sisi mitigasi risiko, ESG berperan sebagai instrumen penting dalam meningkatkan ketahanan bisnis jangka panjang. Di Indonesia, Bank Mandiri menjadi contoh menonjol dengan keberhasilan menurunkan peringkat risiko ESG dari kategori Medium Risk menjadi Negligible Risk dalam waktu kurang dari dua tahun.

Selain itu, sejumlah emiten besar lain juga menunjukkan penguatan manajemen risiko berbasis ESG, seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang konsisten meningkatkan transparansi tata kelola dan pengelolaan risiko sosial, PT Unilever Indonesia Tbk dengan penguatan rantai pasok berkelanjutan dan perlindungan tenaga kerja, serta PT Pertamina (Persero) yang mengintegrasikan prinsip ESG dalam strategi transisi energi dan pengendalian risiko lingkungan.

Penerapan ESG pada perusahaan-perusahaan tersebut membantu menurunkan eksposur terhadap risiko operasional, reputasi, dan regulasi, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.

Praktik ini menunjukkan bahwa ESG tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kepatuhan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menjaga stabilitas bisnis dan daya tahan perusahaan dalam jangka panjang, terutama di tengah meningkatnya tuntutan keberlanjutan di pasar global.

Bagi Indonesia dan negara ASEAN lain yang masih tertinggal, tantangan utamanya bukan sekadar mengejar peringkat, melainkan membangun ekosistem ESG yang inklusif, kredibel, dan berdampak nyata, agar keberlanjutan benar-benar menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.