Dua Jempol untuk Kebijakan Wajib Baca 20 Buku Ala Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka

JAKARTA - Suhardi Duka, atau akrab disapa SDK, adalah Gubernur Sulawesi Barat 2025-2030 yang dikenal berkarakter tegas sekaligus dekat dengan masyarakat.

Pria kelahiran pada 10 Mei 1962 memulai kiprahnya di birokrasi daerah sebelum terjun ke politik. Namanya mulai dikenal luas saat menjabat Bupati Mamuju selama dua periode pertama 2005–2010 dan periode kedua pada 2010–2015. Di tingkat nasional, ia juga pernah menjadi Anggota DPR RI dari Partai Demokrat.

Sebagai politisi senior, Suhardi dikenal punya perhatian besar pada pembangunan wilayah Sulawesi Barat, terutama infrastruktur, pelayanan publik, dan pendidikan.

Suhardi menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 1982-1986.

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan magister Manajemen di Universitas Putra Bangsa, Surabaya pada tahun 1999-2002. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan doktor di Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2012-2014. Ia mengangkat disertasi dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Mamuju.

Kebijakan Pendidikan: Wajib Baca 20 Buku

Sebagai Gubernur Sulbar, Suhardi Duka belakangan ramai diperbincangkan karena kebijakan unik mewajibkan siswa SMA dan SMK membaca 20 buku sebagai syarat kelulusan. Kebijakan ini lahir dari keprihatinannya pada rendahnya minat baca generasi muda.

Salah satu buku yang diwajibkan bercerita tentang Baharudin Lopa, hakim legendaris asal Sulbar yang dikenal sangat jujur dan berani. SDK ingin para pelajar meneladani nilai kejujuran, integritas, dan semangat anti-korupsi.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya soal nilai ujian, tetapi juga membentuk karakter. Melalui program ini, ia berharap anak-anak Sulbar tumbuh cerdas, kritis, dan berakhlak.

Langkah ini diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Sulbar Nomor: 000.4.14.1/174//11/2025, tertanggal 5 Juli 2025, yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah, perangkat daerah dan instansi vertikal se-Sulbar.

Dua buku diantaranya wajib dibaca, yakni buku tentang Andi Depu dan Baharuddin Lopa, dua tokoh asal Sulbar yang telah mengukir sejarah penting bagi bangsa.

Tak hanya di lingkungan sekolah, Gubernur juga menginstruksikan seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk menyediakan pojok baca atau perpustakaan mini.

Untuk mendukung gerakan ini, Gubernur Sulbar juga membuka ruang penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 63 tahun 2023, guna menunjang sarana dan prasarana perpustakaan.

Gubernur menegaskan perlunya menyiapkan tenaga pengelola pojok baca dan perpustakaan sekolah, sebagai bagian dari sistem pendukung literasi yang berkelanjutan.

Di berbagai kesempatan, Suhardi kerap menegaskan komitmennya membangun Sulawesi Barat yang lebih maju dan berdaya saing, dengan pondasi SDM yang kuat. Bagi SDK, mendorong literasi bukan sekadar kebijakan formal, melainkan investasi jangka panjang bagi generasi penerus.