DPR Soroti Kursi Wadirut BNI Kosong Setelah Anggoro Tak Lolos

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar menyoroti kekosongan kursi wakil direktur utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI setelah Anggoro Eko Cahyo tidak lolos uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Marwan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang saham utama BNI seharusnya segera mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Jika tidak segera menggelar RUPS, Kementerian BUMN bisa mengangkat pejabat sementara untuk mengisi kekosongan posisi Wadirut BNI. Namun, sebaiknya tidak terlalu lama dan segera diputuskan,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2020.

• Rebutan Porsi Saham Bank Bukopin, OJK Tak Ikut Campur
• Direksi BUMN Tidak Lulus Fit and Proper Test, Pengamat Sebut Ada Dua Opsi
• Anthoni Salim Lepas Sebagian Saham Indomobil ke Konglomerat Pieter Tanuri
• Luhut Target Investasi Industri Alumina Capai Rp35 Triliun
• Fintech Ilegal Bikin Data Pribadi Bocor, Apakah Yang Legal Aman?

Selain untuk membatalkan pengangkatan Anggoro Eko Cahyo sebagai Wadirut BNI, kata dia, RUPS tersebut juga ditujukan untuk mengangkat Wadirut BNI yang baru.

Berdasarkan peraturan OJK, bank memang wajib menggelar RUPS untuk membatalkan pengangkatan calon direksi yang telah diangkat jika yang bersangkutan tidak lolos fit and proper test dan belum memperoleh persetujuan OJK.

Harus Mundur

Marwan menilai Anggoro Eko Cahyo semestinya mengundurkan diri setelah tidak lolos fit and proper test. Berdasarkan ketentuan, direksi yang tidak memperoleh persetujuan OJK dilarang melakukan tindakan dan tugas sesuai fungsinya sebagai anggota direksi.

Langkah cepat perlu dilakukan agar BNI segera memiliki wadirut definitif. Mengingat, posisi wadirut menurut Marwan sangat strategis dalam mengambil keputusan demi kemajuan BNI ke depan.

“Kuncinya ada di Kementerian BUMN sebagai pemegang saham,” tegasnya.