Dianggap Diskriminatif Bagi IHT, DPR Tolak Pasal Tembakau di RPP Kesehatan

Anggota Komisi IV DPR RI Panggah Susanto meminta penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan dibatalkan karena bersikap diskriminatif terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT) dan komoditas tembakau. Hal ini lantaran aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Kesehatan ini hanya mengekspos sisi negatif dari IHT, tanpa melihat banyaknya sisi positif yang harus diperhatikan dan dilindungi. Panggah melanjutkan bahwa produk tembakau telah menyumbang manfaaat besar di luar sisi kesehatan. Maka, permasalahan dari pengaturan produk tembakau pada RPP Kesehatan ini perlu disikapi secara proporsional. Senada dengan itu, Peneliti Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Badrus Samsul Fata juga secara tegas menyatakan penolakan terhadap RPP Kesehatan. Terlebih produk tembakau telah menjadi bagian dari budaya dan industri khas Indonesia. Badrus menyampaikan terdapat potensi bahaya yang bisa muncul akibat banyak pasal dalam RPP Kesehatan yang berpotensi untuk mengancam keberlangsungan IHT, seperti larangan total promosi dan iklan produk tembakau, termasuk di tempat penjualan, pembatasan iklan di TV, larangan sponsorship kegiatan musik, event, dan lainnya. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Andreas Hua sepakat bahwa RPP Kesehatan seharusnya tidak menyajikan banyak larangan terhadap Industri Hasil Tembakau. Sebagai contoh, adanya Pasal 438 Ayat (1) terkait kemasan rokok yang mengharuskan minimal 20 batang per bungkus.