Cerdas Cermat dan Jejak Indoktrinasi Orde Baru

JAKARTA, TRENASIA.ID – Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat viral di media sosial setelah juri memberikan nilai berbeda untuk dua jawaban yang secara substansi identik. 

Regu SMAN 1 Pontianak mendapat minus lima, regu SMAN 1 Sambas mendapat nilai sepuluh, untuk jawaban soal mekanisme pemilihan anggota BPK yang isinya sama.

Video insiden dari siaran langsung YouTube resmi MPR pada Sabtu 9 Mei 2026 itu menyebar ke X, TikTok, Instagram, dan Reddit. MPR RI menonaktifkan dewan juri dan MC, Wakil Ketua MPR meminta maaf, dan sejumlah anggota DPR serta MPR mendorong lomba diulang. 

Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas insiden kesalahan penilaian dan berjanji melakukan evaluasi menyeluruh. "Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," kata Abcandra, Senin, 11 Mei 2026.

Permohonan maaf tidak cukup untuk meredam kemarahan publik. MPR RI kemudian menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara atau MC kompetisi tersebut lewat pernyataan resmi di Instagram @mprgoid, Selasa, 12 Mei 2026.

MC lomba, Shindy Lutfiana, juga meminta maaf secara tertulis di Instagram pribadinya setelah ucapannya "Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja" ikut viral dan memperburuk situasi.

Cerdas Cermat, Anak Kandung P4

Lalu, bagaimana sebenarnya sejarah lomba cerdas cermat di Indonesia? Semuanya berawal di periode 1970-an akhir. Presiden Soeharto saat itu sedang mengonsolidasikan kekuasaan. Salah satu instrumennya adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang disahkan lewat Tap MPR No. II/MPR/1978. 

Pancasila dijabarkan ke dalam puluhan butir makna dan kewajiban yang harus dilakukan, lalu disebarluaskan melalui indoktrinasi masif mulai 1978. Penataran P4 dipraktikkan sebagai kewajiban yang tidak bisa ditawar dan dijadikan persyaratan untuk jabatan formal.

Sebagai pelaksana P4, Soeharto mendirikan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 (BP-7) lewat Keppres No. 10/1979. Lembaga ini merumuskan kebijakan, menyusun materi dan tema, metode penataran, hingga pengawasan, dengan kantor pusat di bekas gedung Volksraad di Jalan Pejambon 2, Jakarta Pusat. 

Selain penataran formal, BP-7 juga menggelar kegiatan nonformal bertema P4, termasuk simulasi, lomba cerdas tangkas, lomba pidato, dan lomba diskusi. Lomba cerdas tangkas itu yang menjadi embrio langsung dari LCC Empat Pilar hari ini.

Penataran P4 cukup berat untuk ukuran masa kini. Bagi mahasiswa baru, berlangsung dua minggu penuh dari pukul tujuh pagi hingga lima sore. Frustrasi mulai muncul karena materi yang disampaikan ternyata sekadar pengulangan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila yang sudah dipelajari di sekolah. 

Pada 1991, Menteri Pendidikan mulai mempertimbangkan untuk memangkas durasi penataran bagi mahasiswa baru. P4 runtuh bersama Soeharto pada 1998. Tapi warisan formatnya tidak benar-benar mati.

Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR pertama kali diselenggarakan pada 2011. Kompetisi tingkat nasional untuk pelajar SMA itu dicetuskan sebagai bagian dari program pemasyarakatan dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, mencakup Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Sejak itu lomba berlangsung setiap tahun, menjangkau 38 provinsi, hingga babak grand final di Gedung MPR/DPR Jakarta. Strukturnya serupa: hafal materi, jawab cepat, menang. Bukan diskusi, bukan debat, bukan analisis, tapi hafalan yang cepat dan tepat.

Apakah Masih Relevan?

Bukan berarti lomba ini tidak punya nilai. Ribuan siswa dari Sabang sampai Merauke setiap tahun belajar memahami UUD, Pancasila, dan sejarah ketatanegaraan, materi yang tidak selalu dipelajari dengan serius di sekolah. 

Antusiasme peserta nyata. Ada yang melihat LCC sebagai salah satu cara paling efektif mendistribusikan pendidikan kebangsaan ke daerah-daerah yang jauh dari pusat. Tapi distribusi pendidikan kebangsaan dan kualitas pendidikan kebangsaan bisa dibilang dua hal berbeda.

Namun, apakah formatnya masih cocok untuk generasi yang tumbuh di era di mana informasi tersedia dalam hitungan detik? Sejumlah pakar menilai pengukuran pemahaman konstitusi hanya lewat kecepatan menjawab soal hafalan adalah cara yang sangat terbatas.

Negara-negara lain dengan pendidikan kewarganegaraan yang kuat seperti Finlandia, Kanada, dan Korea Selatan tidak mengukur pemahaman konstitusi lewat siapa yang paling cepat menekan bel. Mereka menggunakan debat, simulasi sidang, proyek kebijakan, dan analisis kasus. Formatnya mendorong siswa berpikir, bukan menghafal.