Bikin Ruwet, Prabowo Minta Bahlil Batalkan Kebijakan Baru LPG 3 Kg

JAKARTA - Menanggapi polemik kebijakan penyaluran gas LPG 3 kg, Presiden Prabowo langsung memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer dalam penjualan LPG 3 kg.

Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan harga LPG subsidi bagi masyarakat. Mengingat dampak dari kebijakan tersebut membuat antrean pembelian mengular di berbagai daerah, hingga memakan korban jiwa.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pagi ini Selasa, 4 Februari 2024, mengizinkan pengecer LPG 3 kg kembali beroperasi dengan status baru sebagai sub-pangkalan, mulai hari ini.

Menurut Bahlil perubahan tersebut dilakukan agar subsidi LPG dari pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Untuk memastikan hal tersebut, para pengecer akan mendapatkan fasilitas yang memungkinkan pemantauan harga jual serta penerima manfaatnya.

Bahlil menegaskan bahwa proses perubahan status menjadi sub-pangkalan akan dilakukan dengan persyaratan yang tidak memberatkan.

“Semua pengecer ya, pengecer yang ada kami fungsikan. Mereka per hari ini mulai menjadi sub-pangkalan,” ujar Bahlil ketika menyidak salah satu pangkalan LPG 3 kg di wilayah Palmerah, Jakarta.

Kebijakan ini nantinya akan dilakukan secara bertahap, seperti yang dijelaskan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, agar pengecer dapat ditertibkan dan masuk dalam sistem distribusi resmi sebagai agen sub-pangkalan. Langkah ini diharapkan dapat menghindari lonjakan harga yang merugikan masyarakat.

"(Prabowo ingin) memproses administrasi dan lain-lain, agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal,” terang Dasco dalam keterangan resmi di Jakarta.

Mekanisme Penyaluran ke Depan

Ke depan, pemerintah juga berencana memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi guna mengurangi beban defisit APBN.

Pada tahun 2023, total penyaluran LPG mencapai 8,6 juta ton, dengan 8,03 juta ton di antaranya merupakan LPG subsidi 3 kg. Dengan jumlah ini, distribusi yang lebih tertata diharapkan dapat membuat subsidi tepat sasaran.

Sub-pangkalan LPG 3 kg juga diwajibkan menggunakan MerchantApps Pangkalan Pertamina untuk mencatat data pembelian, jumlah tabung yang dibeli, dan harga jual.

Selain itu, masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg juga diwajibkan membawa KTP untuk memastikan subsidi hanya dinikmati oleh yang berhak dan mencegah potensi penyalahgunaan.

“Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” tambah Bahlil.

Saat ini, sebanyak 370 ribu pengecer telah terdaftar sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg. Bagi pengecer yang belum terdaftar, Kementerian ESDM dan Pertamina akan membantu proses pendaftaran tanpa biaya tambahan.

“Untuk menjadi sub-pangkalan tidak dikenakan biaya apa pun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” pungkas Bahlil.

Perubahan status pengecer menjadi sub-pangkalan diharapkan dapat memastikan distribusi LPG 3 kg lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bahlil Lahadalia juga memastikan bahwa stok LPG 3 kg dalam kondisi aman dan tidak ada kendala dalam pasokan nasional.