Bahlil Haramkan Kader Golkar Kritik Prabowo, Beri Masukan Boleh

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meminta seluruh kader Golkar tidak mengkritisi keputusan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara HUT Fraksi Golkar ke-57 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Saya minta kepada Fraksi Golkar, jangan mengkritisi apa yang sudah diputuskan oleh presiden," Tegas Bahlil di Senayan, dikutip Jumat, 14 Februari 2025.

Menurut Bahlil, sebagai partai pendukung pemerintah, Golkar harus memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa loyalitas dan kesolidan partai merupakan kunci dalam menjaga stabilitas pemerintahan yang telah mereka dukung sejak awal.

“Bagian konsekuensi dari para partai yang telah mencalonkan presiden dan wakil presiden, maka, tidak ada alasan dan tidak ada catatan apapun yang menghambat untuk Fraksi Golkar dan Partai Golkar mendukung penuh arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” tambah Bahlil.

Kritik Diperbolehkan dengan Batasan

Meski melarang kadernya untuk mengkritisi keputusan Presiden secara terbuka, Bahlil menyatakan bahwa Golkar masih membuka ruang untuk catatan kritis, tetapi dengan batasan tertentu. Kritik yang disampaikan harus bersifat membangun dan disampaikan dengan cara yang baik serta sesuai dengan budaya partai.

"Saya minta kepada Fraksi Golkar, jangan mengkritisi apa yang sudah diputuskan oleh presiden," jelas Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga menyinggung soal sikap partai terhadap menteri yang tidak sejalan dengan kebijakan Presiden. Ia menyatakan bahwa kader Golkar yang berada di kabinet diperbolehkan memberikan masukan konstruktif jika ada kebijakan yang dinilai perlu perbaikan.

"Jadi, bukan berarti enggak boleh. Dan saya minta juga kader Partai Golkar, anggota fraksi, kalau ada menterinya yang enggak clear, kalian berhak juga mengritisi untuk kebaikan," tambah Bahlil.

Sebagai contoh, ia menyinggung pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, di mana dirinya kerap mendapat koreksi dari DPR. Namun, ia menegaskan bahwa koreksi tersebut harus dilakukan dalam semangat membangun dan bukan untuk menjatuhkan pemerintah.

Pernyataan Bahlil ini menegaskan posisi Golkar sebagai partai koalisi yang solid dalam mendukung kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan demikian, diharapkan tidak ada perpecahan internal dan semua kebijakan dapat berjalan dengan efektif demi kepentingan bangsa dan negara.

Sejarah Prabowo dan Golkar

Prabowo Subianto pertama kali mencoba mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2004 melalui konvensi Partai Golkar. Dalam ajang tersebut, ia bersaing dengan empat tokoh lain, yakni Wiranto, Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, dan Surya Paloh.

Namun, Prabowo memperoleh suara terendah dengan hanya meraih 39 suara dari para pemilih dalam konvensi. Konvensi akhirnya dimenangkan oleh Wiranto, yang mengalahkan Akbar Tanjung di putaran kedua.

Sebagai pemenang konvensi, Wiranto maju sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Pemilu 2004, berpasangan dengan Solahuddin Wahid sebagai calon wakil presiden. Kegagalan dalam konvensi ini menjadi titik awal perjalanan politik Prabowo sebelum akhirnya membangun basis politiknya sendiri di Partai Gerindra.