AS-Rusia Kini Bebas Perkuat Nuklir, Apa Risikonya bagi RI?

JAKARTA, TRENASIA.ID - Perjanjian New Strategic Arms Reduction Treaty (New START), satu-satunya perjanjian pembatasan senjata nuklir yang tersisa antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia, berakhir pada tanggal 5 Februari 2026 tanpa kesepakatan pengganti.

Berakhirnya perjanjian ini menandai pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad kedua negara dengan arsenal nuklir terbesar di dunia tidak terikat oleh batasan hukum apa pun terkait senjata strategis mereka.

Para pemimpin dunia, pakar keamanan, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan situasi ini berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir baru, meningkatkan risiko kesalahpahaman militer, dan melemahkan rezim non-proliferasi global yang telah dibangun sejak era Perang Dingin.

New START ditandatangani pada 2010 dan mulai berlaku pada 2011. Perjanjian ini membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat dikerahkan AS dan Rusia, sekaligus menetapkan mekanisme inspeksi di lapangan, pertukaran data rutin, dan transparansi militer. Selama lebih dari satu dekade, New START dipandang sebagai pilar stabilitas strategis global.

Dengan berakhirnya perjanjian ini tanpa perpanjangan atau pengganti, seluruh mekanisme tersebut otomatis berhenti. AS dan Rusia kini bebas menambah jumlah hulu ledak, peluncur, serta mengembangkan sistem senjata baru tanpa kewajiban pelaporan internasional.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebut kondisi ini sebagai risiko tertinggi penggunaan senjata nuklir dalam beberapa dekade terakhir, seraya memperingatkan bahwa absennya kontrol senjata dapat membawa dunia lebih dekat pada krisis yang tidak disengaja.

“Pembubaran pencapaian selama beberapa dekade ini terjadi pada waktu yang sangat buruk – risiko penggunaan senjata nuklir berada pada titik tertinggi dalam beberapa dekade terakhir,” ujar Antonio dalam pernyataan resminya, dikutip laman United Nation, Jumat, 6 Januari 2026.

Dampak Geopolitik

Dikutip laman ABC News, kawasan Eropa dipandang sebagai wilayah yang paling langsung terdampak oleh berakhirnya New START. Selain kedekatan geografis dengan Rusia, dinamika politik transatlantik juga menambah kompleksitas.

Pernyataan Presiden AS Donald Trump yang berulang kali mempertanyakan komitmen Amerika terhadap NATO memicu krisis kepercayaan di kalangan negara Eropa. Ketergantungan pada “payung nuklir” AS kini diperdebatkan secara terbuka.

Di Eropa, mulai muncul diskusi serius mengenai penguatan pertahanan Eropa secara mandiri, peran senjata nuklir Inggris dan Prancis sebagai penangkal regional, hingga wacana ekstrem meski sangat sensitif secara politik dan hukum tentang kemungkinan Jerman mempertimbangkan opsi nuklirnya sendiri.

Selain itu, perhatian Eropa juga tertuju pada senjata nuklir taktis Rusia, yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 1.477 unit. Senjata jarak pendek ini tidak pernah diatur oleh New START dan dianggap sebagai ancaman paling langsung bagi stabilitas keamanan Eropa.

Pemerintah Jerman di bawah Kanselir Friedrich Merz menegaskan bahwa Eropa harus lebih mandiri dalam menjaga kepentingan keamanannya, sembari mendorong upaya diplomatik baru dan mendesak keterlibatan Tiongkok dalam dialog pengendalian senjata.

Berakhirnya New START juga menggeser fokus global ke China, yang arsenal nuklirnya berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meski Beijing menegaskan jumlah hulu ledaknya masih jauh lebih kecil dibanding AS dan Rusia, posisinya kini menjadi kunci dalam keseimbangan kekuatan global.

AS mendorong agar perjanjian pengendalian senjata di masa depan bersifat multilateral, melibatkan China. Namun Beijing sejauh ini bersikap hati-hati, menilai tekanan tersebut belum sebanding dengan skala kekuatan nuklirnya.

Dampak ke Masyarakat Indonesia

Bagi masyarakat global, risiko terbesar bukan hanya kemungkinan konflik nuklir, yang meski kecil tetap berdampak. Efek tidak langsung yang lebih nyata, meningkatnya ketegangan geopolitik akan mendorong belanja militer besar-besaran, mengalihkan anggaran negara dari sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, dan penanganan perubahan iklim.

Dalam jangka panjang, dilihat dari kacamata ekonomi global, kondisi ini berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi global.

Meskipun Indonesia tidak memiliki senjata nuklir, negara ini tetap terdampak oleh ketegangan geopolitik global, terutama melalui hubungan ekonomi dan pasar internasional yang saling terhubung.

Ketika konflik atau ketidakpastian geopolitik meningkat, dari pengalaman sebelumnya berpotensi memicu volatilitas pasar keuangan global. Ketika investor khawatir tentang risiko global, mereka cenderung menarik modal dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, dan mengalihkan dana ke aset “safe haven” seperti dolar AS atau emas, yang pada gilirannya dapat melemahkan nilai tukar rupiah dan menekan pasar modal domestik.

Ketegangan geopolitik juga berdampak langsung pada harga energi global, terutama minyak mentah yang diperdagangkan dalam dolar AS. Konflik di kawasan pemasok energi utama berpotensi memicu lonjakan harga minyak, yang berdampak pada Indonesia sebagai negara yang masih mengimpor minyak.

Lonjakan harga energi ini meningkatkan biaya impor dan dapat memperburuk neraca perdagangan, serta memberi tekanan pada inflasi domestik dan daya beli masyarakat.

Selain energi, harga pangan global juga rentan terhadap konflik geopolitik karena gangguan pada rantai pasokan dan perdagangan internasional.

Dampak lanjutan dari volatilitas pasar dan kenaikan harga energi serta pangan termasuk penurunan investasi asing, yang berimbas pada aliran modal masuk ke Indonesia.