APBN Minus Rp23,45 Triliun, Sri Mulyani Tambah Utang Segunung

JAKARTA - Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp23,45 triliun pada akhir Januari 2025. Jumlah tersebut setara dengan 0,10% dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

"Sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, APBN tercatat defisit Rp 23,45 triliun atau 0,10% terhadap PDB," tulis Kemenkeu dalam Laporan APBN Kita Edisi Februari 2025, dikutip Kamis, 13 Maret 2025.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan capaian Januari 2024, di mana APBN mencatatkan surplus sebesar Rp35,12 triliun atau sekitar 0,16% dari PDB.

Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan negara secara signifikan, sementara belanja negara masih tetap tinggi meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun lalu. Pendapatan negara pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp157,3 triliun, mengalami penurunan sebesar 28,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

• Baca Juga: Sri Mulyani Diisukan Mundur, Penerimaan Pajak Jeblok ke Level Terendah

Angka ini baru mencapai sekitar 5,24% dari target total pendapatan APBN tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp3.005,13 triliun. Penurunan pendapatan mencerminkan berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah, termasuk perlambatan penerimaan pajak dan faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian nasional.

Sementara itu, belanja negara pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp180,77 triliun, mengalami sedikit penurunan sebesar 1,8% secara tahunan (year-on-year). Meskipun demikian, realisasi belanja tersebut tetap tinggi karena telah mencapai 4,99% dari total target APBN 2025 yang dipatok sebesar Rp3.621,31 triliun. 

Belanja negara yang tetap besar menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan berbagai program prioritas, termasuk di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun APBN mengalami defisit, keseimbangan primer masih mencatat surplus sebesar Rp65,25 triliun. Artinya, pemerintah masih memiliki kelebihan penerimaan di luar pembayaran bunga utang. 

Di sisi lain, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp154,04 triliun, atau sekitar 25% dari target pembiayaan yang ditetapkan dalam APBN 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan langkah antisipasi dalam pengelolaan fiskal guna menutupi kebutuhan belanja negara yang belum tertutupi oleh pendapatan.

• Baca Juga: APBN Ketat, ASN Bakal WFH Demi Hemat

Penarikan Utang Baru Sebesar Rp153 Triliun

Untuk menutupi defisit yang terjadi, pemerintah melakukan penarikan utang baru sebesar Rp153,36 triliun sepanjang Januari 2025. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 42,58% dibandingkan Januari 2024, di mana saat itu pemerintah hanya menarik utang sebesar Rp107,56 triliun. 

Pembiayaan tersebut sebagian besar bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto yang mencapai Rp160,87 triliun, sedangkan pinjaman neto mengalami pengurangan sebesar Rp7,52 triliun. 

“Pemerintah terus memprioritaskan penerbitan SBN domestik guna mengendalikan risiko dan memperkuat ketahanan pasar keuangan nasional,” tulis laporan tersebut lagi.

Fokus utama pemerintah dalam strategi pembiayaan ini dilakukan dengan memperkuat pasar keuangan domestik melalui penerbitan SBN di dalam negeri.

Untuk melakukan mitigasi risiko fiskal, pemerintah juga melakukan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi valuta asing (Global Bond) untuk mengatasi dampak crowding out di pasar keuangan domestik. 

Pada awal Januari 2025, pemerintah telah menerbitkan Global Bond sebesar US$2 miliar dengan tenor 5 dan 10 tahun, serta EUR 1,4 miliar dengan tenor 8 dan 12 tahun. Langkah ini dilakukan untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan dan mengelola risiko utang secara lebih optimal.

• Baca Juga: Harus Cermat, Ekonom Ingatkan Dampak Buruk Pemangkasan APBN

Posisi utang pemerintah terus mengalami peningkatan. Per Januari 2025, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.909,14 triliun, meningkat sebesar Rp108,05 triliun dibandingkan posisi Desember 2024. 

Pemerintah menargetkan defisit APBN tahun 2025 sebesar Rp616,2 triliun, yang rencananya akan ditutup melalui penerbitan SBN dengan total nilai mencapai Rp642,56 triliun sepanjang tahun ini. 

Defisit yang terjadi pada Januari 2025 menandai defisit awal tahun pertama dalam empat tahun terakhir. Sebelumnya, dalam tiga tahun terakhir, APBN selalu mencatat surplus di awal tahun. .

Realisasi APBN untuk Februari 2025 menjadi data yang sangat dinantikan, karena akan memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kondisi fiskal Indonesia pada awal tahun ini. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani dijadwalkan akan mengumumkan hasil realisasi APBN Februari 2025 pada Kamis, 13 Maret 2025, pukul 10.00 WIB. 

Publik dan para pelaku pasar akan mencermati laporan ini sebagai indikator penting bagi prospek perekonomian nasional dalam beberapa bulan ke depan.