Apakah Profesi PNS Terancam AI? Transformasi Staf Ahli Pemerintah di Era Digital

JAKARTA, TRENASIA.ID - Penetrasi kecerdasan buatan (AI) ke dalam sektor pemerintahan kian tak terelakkan. Bahkan pernyataan Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, bahwa ia menggunakan ChatGPT dan LeChat untuk membantu proses pengambilan keputusan telah memicu perdebatan luas.

Di tengah lonjakan penggunaan AI dalam pengambilan keputusan publik, muncul pertanyaan besar, Apakah profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya staf ahli pemerintah, akan tergantikan oleh AI? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. 

Namun tren yang terjadi menunjukkan bahwa peran staf ahli tengah mengalami transformasi mendalam, bukan hanya dalam metode kerja, tetapi juga dalam kompetensi dan struktur kolaborasi. Dilansir dari TrenAsia berbagai sumber, Kamis, 7 Agustus 2025, berikut uraian mengenai fenomena tersebut,

Dari Analis ke AI

Pekerjaan administratif dan analisis dasar yang selama ini menjadi tugas utama banyak staf ahli kini mulai diotomatisasi. Penyusunan laporan standar, pemantauan kebijakan rutin, hingga olah data mentah telah bisa dikerjakan oleh mesin dalam hitungan detik. 

Dalam konteks ini, staf ahli tidak lagi menjadi pengolah data utama, melainkan integrator yang memverifikasi, menyempurnakan, dan mengontekstualisasikan hasil rekomendasi AI untuk digunakan dalam kebijakan publik. 

“AI akan semakin menggantikan pekerjaan yang bersifat repetitif dan berbasis aturan, seperti pekerjaan di sektor manufaktur, administrasi, dan layanan pelanggan. Teknologi seperti chatbot, sistem otomatisasi bisnis, dan robot industri akan mengurangi kebutuhan tenaga manusia di beberapa bidang,” tulis Binus University dalam salah satu laporannya bertajuk “Dampak AI terhadap Pekerjaan di Tahun 2025-2030,”.

Baca Juga : Manusia Makin Kecanduan AI, 700 Juta Orang Gunakan ChatGPT per Minggu

Lebih dari itu, staf ahli akan menjadi pelindung nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan, menerjemahkan hasil simulasi AI ke dalam keputusan yang mempertimbangkan etika, keadilan sosial, dan akuntabilitas publik.

Meski AI membawa efisiensi, teknologi ini bukannya tanpa risiko. Salah satu ancaman utama adalah bias algoritmik. AI yang dilatih dengan data historis bisa memperkuat diskriminasi yang sudah ada, terutama dalam kebijakan sensitif seperti pendidikan atau kesehatan. 

Berdasarkan Data lembaga think tank (wadah pemikir) yang berbasis di Washington, The Brookings Institution menunjukkan bahwa 66% perusahaan mengalami tantangan etis yang signifikan, terutama terkait bias algoritma dan konsekuensinya terhadap proses pengambilan keputusan berbasis otomatisasi.

Permintaan terhadap spesialis keamanan data dan pengawas etika AI meningkat hingga 46,3%. Ini menandakan kebutuhan staf ahli yang tak hanya memahami substansi kebijakan, tetapi juga melek teknologi dan sadar etika digital.

Transformasi Peran dan Kompetensi

Peran staf ahli pemerintah telah dan akan terus bergeser seiring integrasi AI. Fokus kerja bergeser dari analisis manual dan pekerjaan administratif ke arah verifikasi output AI serta manajemen bias. 

Kompetensi yang sebelumnya didominasi ilmu hukum dan administrasi publik kini berkembang ke arah pemahaman data science, etika AI, dan komunikasi publik. Pola kolaborasi juga berubah, dari yang sebelumnya terbatas dalam lingkup birokrasi menjadi lintas sektor, melibatkan akademisi, pelaku swasta, hingga organisasi masyarakat sipil. 

Sementara risiko pada era konvensional didominasi keterlambatan kebijakan, tantangan baru di era AI meliputi bias algoritma dan potensi kebocoran data. Namun, peluang yang sebelumnya bersifat stabil kini berkembang menuju inovasi kebijakan real-time yang lebih adaptif dan berbasis data. 

Dengan pergeseran ini, literasi AI dan kemampuan menjembatani komunikasi antara sistem teknis dan kepentingan publik menjadi kompetensi wajib bagi PNS masa depan.

Baca Juga : Pusat Data AI Habiskan 700.000 Galon Air Sehari Agar Tak Kepanasan

Menurut World Economic Forum, diperkirakan akan tercipta sekitar 97 juta lapangan kerja baru hingga tahun 2030, dengan mayoritas peluang tersebut berada di sektor teknologi data dan pengembangan kecerdasan buatan. Beberapa posisi yang menonjol antara lain analis data, insinyur AI, serta spesialis etika dalam teknologi.

Beberapa kementerian telah mulai menyiapkan strategi transformasi SDM-nya, antara lain melalui pelatihan AI dan etika digital untuk semua staf ahli, rekrutmen lintas disiplin yang menggabungkan keahlian teknologi dan kebijakan publik, serta pembentukan peran baru seperti AI Policy Coordinator dan Spesialis Etika AI.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun kerangka regulasi AI nasional agar penerapan teknologi tetap sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang adil dan transparan.