Ambisi Prabowo RI Pakai 100 Persen Listrik EBT, Apakah Bisa Tercapai?

JAKARTA, TRENASIA.ID - Dalam pidato Kenegaraan terkait RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan kapasitas pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia mencapai 100% dalam waktu 10 tahun mendatang.

Ia meyakini bahwa EBT akan menjadi sumber energi masa depan, maka dari itu pemerintah fokus untuk mengejar pengembangan pembangkit listrik berbasis EBT.

"EBT adalah masa depan, kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya hidro, panas bumi, dan dari bioenergi," kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan terkait RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, Jumat 15 Agustus 2025.

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi visi presiden sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia perlu mempercepat transisi energi, meninggalkan ketergantungan pada energi fosil, dan beralih ke energi terbarukan. Namun, IESR juga mengingatkan bahwa target tersebut perlu didukung oleh rencana teknis dan kebijakan yang konkret.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menyatakan Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mencapai sekitar 3.800 GW. Dengan pemanfaatan yang optimal, target 100% energi terbarukan di sektor kelistrikan bahkan dapat tercapai pada 2040, meski tantangannya tidak kecil. Fabby menambahkan, pada tahap awal, pemanfaatan PLTS perlu diperbesar.

“Visi Pak Prabowo menunjukkan niat dan tekad yang besar bahwa Indonesia perlu mempercepat transisi energi. Namun, visi ini harus segera diterjemahkan ke dalam rencana teknis dan peta jalan yang jelas oleh para menteri pembantu Presiden,” tegas Fabby dalam keterangannya dilansir pada Selasa, 19 Agustus 2025.

Kajian IESR menunjukkan Indonesia memiliki potensi energi surya antara 3,3 TWp hingga 20 TWp, tersebar dari Sabang hingga Merauke. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk menyediakan listrik andal bagi 5.500 desa yang belum memiliki akses listrik memadai, mengoptimalkan potensi 655 GW PLTS atap di bangunan rumah seluruh Indonesia dan memanfaatkan 300 GW potensi PLTS terapung di perairan nasional.

Untuk itu, Fabby merekomendasikan pada tahap awal percepatan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi pilihan yang paling strategis. Pemanfaatan PLTS atap dinilai sebagai cara tercepat dan termurah untuk meningkatkan bauran energi terbarukan.

Serta diperlukan pembaruan regulasi, khususnya terkait kuota PLTS di sistem kelistrikan, serta peninjauan kembali pemberlakuan Penggunaan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM.

“Jika langkah regulasi ini segera diambil, akselerasi energi terbarukan dapat dimulai dari sekarang, membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja hijau, dan memperkuat ketahanan energi nasional,” tandas Fabby.