Industri

4 Wisdom Igantius Jonan Untuk Transformasi Bisnis PLN

  • Lantas apa yang perlu disiapkan PLN untuk pertaruhan bisnis masa depannya? Ignatius Jonan, mantan Menteri ESDM dan mantan Direktur Utama PT KAI ini berbagi empat wisdom kepada para petinggi PLN.
1655095896888.webp
PLN (https://ik.imagekit.io/tk6ir0e7mng/uploads/2022/06/1655095896888.jpeg?tr=w-995)

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tengah bertransformasi menyambut bisnis masa depan energi baru terbarukan (EBT) dan kendaraan listrik atau electrice vehicle (EV). 

Apalagi muncul rencana berlakunya sistem power wheeling (pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik) yang tak terhindarkan (inequitable) yang rasanya tidak lama lagi terlaksana. 

Mau tidak mau kemewahan sistem monopoli bisnis yang selama ini dijalankan PLN pun akan sirna. Nantinya dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) EBT PLN akan ditugaskan membangun dengan sistem power purchase agreement atau dengan kata lain bermitra bisnis. 

Lantas apa yang perlu disiapkan PLN untuk pertaruhan bisnis masa depannya? Ignatius Jonan, mantan Menteri ESDM dan mantan Direktur Utama PT KAI ini berbagi empat wisdom kepada para petinggi PLN.

Saran pertama adalah melakukan pendekatan yang berbeda-beda pada tiap generasi saat melakukan perubahan manajemen karyawan. Hal ini mengingat kebahagiaan tiap generasi berbeda-beda antara generasi boomer, X, Y dan Z sehingga perlu ada pembicaraan ke bawah. Saat bisa membuat segenap karyawan bahagia, ujungnya kinerja dan layanan mereka ke pelanggan pun maksimal dan membawa kepuasan pelanggan.

Happy customer comes from happy employees,” kata Jonan di sela acara Leader Talks Series : Economic Outlook & Everlasting Transformative Leadership, Senin, 13 Februari 2023.

Saran kedua, adanya kesetaraan atau fairness di antara para petinggi perusahaan. Dicontohkan, kompensasi yang diterima pejabat satu level di bawah direksi dalam satu tahun paling tidak sebesar 40% atau kalau bisa 50% dari penghasilan direksi. Untuk direktur utama sendiri, jarak penghasilannya di luar tantium jangan terlalu jauh dengan level paling bawah dalam perusahaan, misalkan 30 ata 50 kali nya.

“Perlu dicascading ke bawah dan jangan terlalu jauh jarak (penghasilan) nya agar command linenya mulus dan enggak rapuh. Kan tadi katanya enggak boleh PGPS yah (pinter goblok penghasilan sama). Kalau di AS sih CEO itu sudah seperti tuhan ya dia bisa sampai 1.000 kali lebih tinggi penghasilannya dari level terendah,” tambah Jonan.

Menurutnya, tidak ada salahnya PLN mencoba merekrut pegawai dari tenaga outsource yang sudah lebih mengenal bisnis PLN. Hal ini sekaligus memacu kinerja pegawai tetap. MIsalkan dari 1.000 lowongan pekerjaan yang dibuka setiap tahunnya, 500 bisa berasal dari uji pengangkatan outsource menjadi karyawan tetap. Dengan kata lain, try to be more people centre.

Saran ketiga, mengantisipasi kemauan customer. PLN harus mengubah mindset dari perusahaan monopolistik yang menjual apa yang bisa diproduksi menjadi memproduksi apa yang diinginkan customer. 

Dicontohkan, demand akan EV seperti Hyundai Ionic 5 misalnya di Indonesia relatif tinggi. Namun saat ini untuk alasan aturan keamanan, delivery nya memakan waktu hingga 12 bulan karena harus diangkut menggunakan kapal RoRo (roll on roll off). Pemerintah pun memberlakukan beragam insentif fiskal agar manufaktur EV ada di dalam negeri, tapi tentu memakan waktu. Ini menjadi kesempatan bagi PLN untuk bekerjasama dengan para produsen EV untuk menyediakan pengisian daya di rumah-rumah.

“Saat ini EV seperti Ioniq 5 memang masih mahal, hanya terjangkau oleh middle upper class dan kalau penghasilan dia setahun di bawah Rp300 juta gak akan mampu. Tapi saya percaya pada saatnya harganya bisa di bawah Rp300 juta, saat itu tiba PLN siap gak? Ini mumpung supply chain EV dunia masih struggle,” kata Jonan.

Saran terakhir adalah efisiensi di tengah transformasi. Dicontohkan, tempat pengisian daya EV di London sangat efisien, hanya memodifikasi ringan tiang penerangan jalan yang sudah ada sejak tahun 50-an. Namun cukup untuk menjadi quick charger station untuk mengisi penuh daya dalam waktu 2 jam saja.

“SPKLU nya kita ribut sana sini. Coba contoh Inggris itu dia cuma parkirnya yang bayar tapi chargenya gratis. Coba PLN kalau mau transformasi juga be efficient. Seperti miniature circuit breaker (MCB) tadi yang senilai Rp18 triliun berpotensi jadi impairment (berkurang nilai aset). Itu harus efisien, mestinya lho,” kata Jonan.