10 Poin Krusial RUU Perampasan Aset, Siap Digedok Desember 2026

  • Sebanyak 397 DIM telah dibahas dalam RUU Perampasan Aset. Simak 10 pokok pengaturan, mekanisme NCB, dan tahapan pengesahannya.
Muhammad Imam Hatami

Author

10 Poin Krusial RUU Perampasan Aset, Siap Digedok Desember 2026

JAKARTA, TRENASIA.ID – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan siap mundur dari jabatan pimpinan DPR, bahkan sebagai anggota DPR, jika RUU Perampasan Aset tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus 2026.

Target itu kembali ditegaskan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman pada 6 Oktober 2026, setelah RUU Perampasan Aset disepakati menjadi usul inisiatif DPR.

Terbaru, pemerintah bersama Komisi III DPR telah menyelesaikan pembahasan tingkat I RUU Perampasan Aset. Habiburokhman selaku Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja menyampaikan bahwa pembahasan telah rampung sebagai upaya memperkuat sistem penegakan hukum dan peradilan pidana.

"Panja Komisi III DPR RI bersama dengan pemerintah mengucapkan syukur alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita." ujar Habiburokhman, Rabu, 18 November 2026.

Meski demikian, RUU tersebut belum resmi menjadi undang-undang. Rancangan masih harus melewati pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna DPR sebelum disahkan.

397 DIM Dibahas DPR dan Pemerintah

Dalam proses pembahasan, pemerintah dan DPR menginventarisasi 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Panja juga menghimpun berbagai masukan dari masyarakat dan para ahli untuk memperkaya materi RUU. Habiburokhman menyebut pelibatan publik menjadi bagian dari proses pembahasan agar substansi regulasi dapat disusun secara lebih partisipatif.

"Dapat kami sampaikan kembali bahwa di sela-sela pembahasan, Panja juga terus menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan masyarakat dan para ahli." tambahnya

Salah satu isu penting dalam pembahasan adalah ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. RUU ini tidak hanya diarahkan untuk menangani hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Dalam perkembangan pembahasan, cakupan tindak pidana yang diatur juga mengalami penyesuaian. Pemerintah dan DPR membahas sejumlah kategori tindak pidana lain, termasuk narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan melalui sarana teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan RUU tidak hanya menyasar pemulihan kerugian negara akibat korupsi, tetapi juga membuka kemungkinan pemulihan aset bagi korban tindak pidana tertentu.

Sepuluh Pokok Pengaturan RUU Perampasan Aset

Habiburokhman menyampaikan terdapat 10 pokok pembahasan utama dalam RUU Perampasan Aset. 

  1. Pertama, pengaturan judul, prinsip, dan asas hukum untuk memastikan mekanisme perampasan aset berjalan efektif, proporsional, akuntabel, serta tetap menghormati hak asasi manusia.
  2. Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, termasuk jenis dan kriteria aset yang dapat dirampas. Pengaturan ini menjadi penting untuk menentukan batas penerapan perampasan aset agar tidak meluas tanpa dasar hukum yang jelas.
  3. Ketiga, hubungan antara perampasan aset dan ancaman pidana terhadap pelaku. Perampasan aset tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana, termasuk ancaman pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan.
  4. Keempat, prosedur perampasan aset yang mencakup penelusuran, pembuktian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan, persidangan, putusan, hingga pelaksanaan putusan. Dalam bagian ini juga dibahas mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
  5. Kelima, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik. Ketentuan ini diperlukan agar aset milik pihak yang tidak terlibat tindak pidana tidak ikut dirampas tanpa proses pembuktian yang adil.
  6. Keenam, pengembalian aset kepada korban tindak pidana. RUU diharapkan dapat memperkuat pemulihan kerugian korban sekaligus mengatur pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat.
  7. Ketujuh, pengelolaan aset hasil tindak pidana, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
  8. Kedelapan, pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset oleh badan yang memiliki fungsi pengawasan.
  9. Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
  10. Pokok kesepuluh berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan aset.

Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Jadi Perhatian

Salah satu isu paling krusial dalam RUU Perampasan Aset adalah mekanisme Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan perampasan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pemilik atau pihak yang menguasainya.

Berbeda dengan perampasan aset melalui proses pidana biasa yang berfokus pada pertanggungjawaban seseorang, mekanisme NCB menitikberatkan proses hukum terhadap aset atau dikenal sebagai pendekatan in rem.

Skema tersebut dirancang untuk menjawab kondisi ketika proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan secara normal. Misalnya, tersangka meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Meski demikian, mekanisme ini memiliki konsekuensi serius terhadap perlindungan hak milik. Karena itu, proses pembuktian, kesempatan bagi pemilik atau pihak ketiga untuk membela haknya, serta pengawasan pengadilan menjadi aspek penting yang harus dirumuskan secara jelas.

RUU juga memuat pengaturan mengenai batas nilai aset yang dapat menjadi objek mekanisme tertentu. Namun, penerapan ambang batas dan ketentuan NCB harus dibaca berdasarkan rumusan akhir pasal yang disepakati DPR dan pemerintah, bukan hanya berdasarkan draf pembahasan sebelumnya.

Di balik tujuan mempercepat pemulihan aset hasil kejahatan, RUU Perampasan Aset menyimpan tantangan dalam desain kelembagaan dan pengawasannya. Kewenangan untuk menelusuri, memblokir, menyita, hingga mengelola aset memiliki konsekuensi besar terhadap hak milik masyarakat maupun aktivitas ekonomi.

Sejumlah kritik dari kalangan masyarakat sipil dan pemerhati hukum menyoroti risiko apabila kewenangan penegakan hukum dan pengelolaan aset terkonsentrasi tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga politisasi proses hukum.

Persoalan lainnya adalah keterbukaan dokumen pembahasan. Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil sebelumnya melayangkan somasi kepada pimpinan DPR karena menilai dokumen RUU, naskah akademik, dan DIM belum dapat diakses secara memadai oleh publik. Padahal, keterbukaan dokumen merupakan salah satu prasyarat agar masyarakat dapat memberikan masukan secara bermakna.

Dengan demikian, keberhasilan RUU ini tidak cukup diukur dari kecepatan pengesahannya. Kualitas aturan, kepastian hukum, perlindungan pihak ketiga, transparansi, dan independensi pengawasan juga akan menentukan efektivitas pelaksanaannya.

Chrisna Chanis Cara

Chrisna Chanis Cara

Editor