Amerika Bersiap Embargo Militer Myanmar, Tapi Dinilai Takkan Berdampak

JAKARTA- Amerika Serikat menyiapkan langkah baru untuk merespons kudeta Myanmar, yaitu dengan memblokade perdagangan dari Kemenhan, Kemendagri, dan konglomerat militer Myanmar.

Mengutip dari Reuters, Kementerian Perdagangan AS juga menyampaikan bahwa Negari Paman Sam tidak akan mengizinkan militer Myanmar mendapatkan akses berbagai komoditas.

“Pemerintah AS akan terus menganggap para pelaku kudeta itu bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan” demikian pernyataan Kementerian Perdagangan AS.

• Puluhan Perusahaan Dunia, dari Coca-Cola Hingga Adidas, Kecam Kudeta Militer Myanmar
• Pendapatan Adaro Energy Turun 27% Jadi Rp35,62 Triliun pada 2020
• Transformasi Ekonomi Hijau, Indonesia Butuh RP3.461 Triliun Hingga 2030
• Marak Korupsi di Kementerian, KPK Tingkatkan Pengawasan di Kemenag
• Indika Energy Gandeng Perusahaan India Garap Bisnis PLTS Senilai Rp7 Triliun

Dilansir dari Internasional Trade Insight, Amerika Serikat sebelumnya sempat memberlakukan pembatasan ekspor ke militer Myanmar sesuai arahan Presiden Joe Biden pada 10 Februari 2021.

Namun William Reinsch, mantan pejabat Kementerian Perdagangan sekaligus penasihat senior CSIS mengatakan bahwa upaya itu tidak cukup.

“Volume perdagangan sangat kecil dan tidak berdampak besar. Dampak besar akan terjadi jika mentargetkan aset finansial pimpinan militer kudeta” ujar William Reinsch.

Reinsch melanjutkan, upaya tersebut akan mempersulit entitas yang bertanggung jawab atas kudeta tersebut untuk mendapatkan teknologi dan komoditas lainnya yang mereka perlukan.

Pemerintah AS masih belum menerapkan sanksi yang tersulit bagi konglomerat militer tersebut.

Salah satu yang mungkin dilakukan Amerika Serikat ialah memblokir semua transaksi dari warga AS ke militer Myanmar.